Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945 Harus Diakhiri

MAGETAN--MI: Ketua MPR-RI, Amien Rais mengajak seluruh komponen bangsa, para pemimpin dan calon presiden, berani mengakhiri pengkhianatan terhadap pasal 33 UUD 45.

“Perekonomian bangsa tidak akan berkembang pesat jika tidak ada keberanian keluar dari belenggu ketertinggalan,” kata Amien Rais saat Tablig Akbar/Kajian Ilmiah dalam rangka Milladiyah Muhammadiyah ke-99 di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Minggu (22/2).

Dikatakan bangsa ini sejak 30 tahun, sudah melakukan pengkhianatan terhadap pasal 33 Undang Udang Dasar (UUD) 45. Ia mencontohkan pertambangan besar yang ada di Indonesia mayoritas dikuasai asing. Sedangkan negara hanya mendapat imbalan berupa pajak yang nilainya sangat kecil dibanding keuntungan yang diraih. Selain itu, negara juga menerima kerusakan alam yang ditinggalkan tambang-tambang, tanpa ada perbaikan lingkungan.

Ia menilai, saat ini tidak perlu menyalahkan atau menghujat para pemimpin bangsa terdahulu. Yang terpenting adalah menutup lembaran masa lalu dan membuka lembaran baru. Selain itu, harus ada keberanian dari seluruh komponen bangsa untuk memulai hal baru itu.

“Saya juga heran, mengapa komponen bangsa, para pemimpin bangsa hingga calon presiden, belum berani melontarkan soal itu. Ayo, beranikan diri ucapkan selamat tinggal ekonomi ranah pasar, neo liberal dan lainnya dan mengacu pada pasal 33 UUD 45,” tandasnya.

Dia menyatakan Bung Karno dan Bung Hatta sejak awal meyakini pasal 33 UUD 45 itu dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. “Karena dengan menguasai sumber daya alam sendiri, maka kocek bangsa menjadi gemuk, sehingga bisa bekerja banyak, memperbaiki peralatan TNI, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain,” ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu. (AG/OL-06)
sumber: media indonesia

PPP Perkuat Tim Advokasi

JAKARTA--MI: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperkuat tim advokasi dan pembelaan hukum untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada Pemilu 2009. Salah satunya membekali tim advokasi dan pembelaan hukum dengan materi-materi pemilu.

Ketua DPP PPP Bidang Hukum Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pembekalan materi tersebut dikemas dalam rapat koordinasi (Rakornas) Tim Hukum Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) se-Indonesia. Kegiatan yang digelar selama dua hari itu dikuti tim advokasi PPP dari seluruh provinsi. "Kita membahas materi-materi yang disampaikan KPU, MK, dan Bawaslu," kata Lukman di Jakarta, Minggu (22/2).

Ketua Fraksi PPP DPR ini menganggap penting acara tersebut. Sebab, pihaknya mulai melihat gelagat akan diterapkannya praktek manipulatif dalam pemilu yang akan datang. Hanya saja, anggota Komisi III ini enggan menyebutkan gelagat manipulasi yang sudah diendus kader kakbah di lapangan.

Lukman hanya merujuk pada terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu. "Kasus di Jatim harus benar-benar menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran PPP," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menegaskan, target perolehan 15% suara harus dikawal. Untuk itu, segenap kader kakbah harus memaksimalkan segala kekuatan, termasuk juga hal-hal teknis. "Jadi tidak hanya kampanye yang kita gencarkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu juga sangat penting," kata Chozin.

Anggota Komisi II ini menambahkan kecurangan dalam pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai tertentu. Chozin berharap seluruh tim advokasi dan pembelaan hukum mentransformasikan pengetahuannya kepada kader-kader di lapangan. "Terutama saksi-saksi di TPS harus paham betul mengenai teknis pelaksanaan pemilu agar tidak mudah dicurangi," tukasnya. (*/OL-06)

Anas: Pencapresan JK Didramatisasi

JAKARTA, MINGGU — Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mengubah strategi Partai Demokrat. Partai Demokrat tetap berkonsentrasi mengeruk suara pada pemilu legislatif pada 9 April 2009.

"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Anas, semenjak awal, Partai Demokrat telah menekankan kepada para caleg Demokrat untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg Demokrat mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.

"Tidak ada yang bersantai-santai karena sudah merasa mendapat kursi. Semua diminta berjuang sungguh-sungguh," paparnya.

Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh, dan kemudian membahayakan. "Ini hal yang wajar dalam demokrasi, inilah konsekuensi kita memilih demokrasi," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional. "Saya kira tidak perlu didramatisasi, setiap partai berhak mengajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Bukan sesuatu yang aneh, dan berlebihan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, apalagi semenjak Kalla bersedia maju, hubungan dengan Presiden Yudhoyono di pemerintahan tetap berjalan baik hingga kini. "Beliau akan tetap menjalankan tugas dengan baik sampai selesai 20 Oktober 2009. Kami juga yakin tidak mengganggu hubungan pribadi, dan hubungan kerja dengan Presiden," tandasnya.

Anas memastikan, Partai Demokrat pun tak ikut latah dengan pencapresan Kalla. Partai Demokrat belum sama sekali menjaring sosok yang akan mendampingi SBY.

"Kita tetap berpegang pada konsentrasi pemilu legislatif, dan mendukung pemerintahan SBY-JK menyelesaikan tugas dengan baik. Urusan pilpres, cawapres dan lain-lain itu setelah pemilu legislatif," katanya. (Persda Network/ade)
sumber: kompas

Untuk Dampingi Jusuf Kalla, Golkar Cari Cawapres dari Jawa

JAKARTA - Petinggi Golkar mulai mengalkulasi siapa yang akan menjadi pendampingi Jusuf Kalla bila sang ketua umum menjadi capres. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, cawapres yang dibutuhkan harus mampu menutupi kelemahan Kalla.

Dia mengakui, kelemahan yang dimaksud adalah meraih basis Jawa dengan mencari cawapres asal Jawa. ''Kemudian, opsi yang berkembang adalah calon berbasis massa Jawa yang militer atau nonmiliter,'' katanya.

Untuk yang militer, dia mengajukan nama Sutiyoso dan Prabowo. Menurut dia, Sutiyoso dan Prabowo adalah dua figur potensial dari kalangan militer. Mereka menawarkan citra ketegasan dan rasa aman dengan menjadi cawapres. Dari nonmiliter muncul nama Hidayat Nurwahid dan Sri Sultan.

''Ini semua masih kami kaji. Yang jelas, Golkar siap mengusung calon alternatif dari dua blok yang sudah ada (blok Megawati dan blok SBY, Red),'' katanya.

Pengamat politik Yudi Latif dari Universitas Paramadina mengatakan, Kalla tidak mudah mendapat pendamping yang pas. Alternatif kandidat cawapres bagi saudagar asal Makassar itu relatif terbatas. ''Banyak yang bisa muncul sebagai cawapres Kalla. Tapi, hanya dua nama yang paling potensial, yaitu Sri Sultan dan Hidayat Nurwahid,'' kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief di Jakarta kemarin (22/2).

Di antara dua nama itu, Yudi menyebut Sri Sultan merupakan sosok yang paling ideal untuk mendampingi Kalla. Di satu sisi, tutur dia, Kalla merepresentasikan secara kuat masyarakat luar Jawa. Sedangkan Sri Sultan mencerminkan basis pemilih di Jawa.

''Persoalannya, Sri Sultan masih sulit dirangkul sebagai cawapres. Keinginannya menjadi capres sangat besar,'' ujarnya.

Skenario kedua, lanjut Yudi, Kalla menggandeng Hidayat Nurwahid. Namun, duet itu juga memiliki kelemahan. Meskipun di-back up parpol yang terkenal memiliki basis massa solid, yakni PKS, Hidayat tidak terlalu kuat mencerminkan tokoh Jawa.

Selain itu, berbagai survei menunjukkan trend electoral Kalla dan Hidayat masih kalah dibandingkan dengan Sri Sultan. Yudi lantas menyebutkan hasil kajian reform institute bahwa hanya 27 persen responden yang mengatakan memilih presiden karena pilihan partai. Sebagian besar memilih lebih berdasar aspek kefiguran.

''Makanya, Kalla-Hidayat juga bukan dua figur yang saling melengkapi,'' ujarnya. Sedangkan kemungkinan untuk menggandeng figur lain, seperti Prabowo atau Wiranto, juga bukan opsi yang bisa dengan gampang diambil. Apalagi, keduanya memiliki track record sebagai elite yang meninggalkan Partai Golkar.(pri/aga)

Kalla Bertemu SBY Empat Mata, Sepakat Jaga Hubungan Hingga Akhir Periode Pemerintahan

BOGOR - Bola liar tentang pencapresan Jusuf Kalla serta memanasnya hubungan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat langsung didinginkan oleh tokoh kunci kedua partai tersebut. Tadi malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan empat mata di kediaman SBY di Puri Cikeas Indah.

Keduanya sepakat menjaga hubungan hingga akhir periode pemerintahan. Wapres tiba di Cikeas pukul 21.00. Kali ini mobil JK tidak memakai pelat nomor RI 2, melainkan B 1052 BD. Itu menandakan materi pembicaraan tidak sebatas urusan presiden dan wakil presiden, tapi juga urusan yang lain.

Sebelum berangkat ke Cikeas, JK sempat menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana pertemuannya dengan SBY. Menurut JK, pertemuan antara presiden dan wakil presiden biasa terjadi. ''Tapi, soal agendanya apa, saya belum bisa menyampaikan,'' katanya setelah menerima mantan PM Finlandia Martti Ahtisaari tadi malam.

Wartawan yang meliput pertemuan tersebut tidak diperkenankan masuk ke areal perumahan Puri Cikeas Indah. Terpaksa dalam keadaan hujan gerimis, puluhan wartawan menunggu di pintu gerbang. Setelah 45 menit, rombongan JK meninggalkan kediaman SBY. JK pun sempat melambaikan tangan ke arah wartawan.

Keterangan pers terkait pertemuan SBY-JK disampaikan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng. Menurut Andi, ada tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Yakni, evaluasi Aceh, laporan kunjungan ke luar negeri Wapres, dan masalah hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat.

''Keduanya sepakat menjaga hubungan baik antara partai Golkar dan Partai Demokrat,'' katanya. ''Presiden dan Wapres juga sepakat menjaga hubungan dan mengurangi misunderstanding hingga akhir periode,'' lanjutnya.

Andi mengakui bahwa pertemuan SBY dan JK tadi malam merupakan pertemuan pertama sejak JK tiba dari kunjungan luar negeri pada 15 Februari. Namun, kata Andi, meski belum sempat bertemu, presiden dan wakil presiden berkomunikasi melalui telepon.

''Pertemuan dilakukan malam ini (tadi malam, Red) karena memang ada waktunya malam ini. Besok (hari ini, Red) presiden melakukan kunjungan kerja ke Aceh,'' kata Andi.

Andi mengakui, saat Wapres melakukan kunjungan ke luar negeri dari 31 Januari hingga 15 Februari, sempat muncul beberapa masalah. Akibatnya, sempat terjadi sedikit misunderstanding antara jajaran Partai Demokrat dan Partai Golkar. ''Itu biasa. Pada dasarnya hubungan Golkar dan Demokrat sangat baik. Pak SBY pernah bilang, seandainya Pak JK waktu itu ada di Jakarta, tidak akan ada masalah (pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat Achmad Mubarok tentang kemungkinan suara golkar 2,5 persen, Red),'' katanya.

Dalam pertemuan tadi malam, kata Andi, JK juga menjelaskan dinamika yang sedang terjadi di tubuh Partai Golkar. Tentu saja termasuk polemik calon presiden yang mengemuka di media massa. Dan, presiden maupun wakil presiden, kata Andi, sangat bijak memahami situasi di masing-masing parpol.

Sebelumnya Andi sempat menjelaskan, mengenai kesiapan JK menjadi capres, SBY sangat menghormati. Menurut Andi, pernyataan JK saat itu merupakan urusan internal Partai Golkar. ''Pak SBY maupun Demokrat tidak akan mencampuri. Itu agenda Partai Golkar, kita hormati,'' ujarnya.

Hubungan SBY dan JK mengalami masa surut sejak JK berkunjung ke luar negeri. Pemantiknya adalah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang menyebut Golkar hanya akan mendapat 2,5 persen suara pada Pemilu 2009 nanti. JK pun berang dan menyebut Demokrat sedang bermimpi buruk.

Situasi memanas lagi gara-gara JK memperpanjang waktu lawatan ke luar negeri. Kalangan Demokrat pun mengecam agenda luar negeri JK tersebut. JK yang seharusnya pulang pada 12 Februari, baru tiba di Jakarta pada 15 Februari. Beberapa kali agenda pertemuan SBY dan JK batal digelar. Puncaknya, JK menyatakan diri siap menjadi capres dari Partai Golkar pada Jumat (20/2) lalu.

Sementara itu, kesiapan Kalla menjadi capres mendapat respons anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar belum secara resmi memutuskan capresnya. Dengan demikian, pernyataan itu tak lebih dari sekadar ekspresi pribadi Kalla.

''Sebetulnya tidak ada keputusan saat ini untuk menjadikan Pak Jusuf Kalla sebagai capres dari Golkar. Itu hanya image yang muncul keluar,'' kata Sultan dalam acara silaturahmi Yayasan Bhakti Yoga dan Paguyuban Masyarakat Jogjakarta di Kantor Departemen Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Pusat, kemarin (22/2).

Dalam kesempatan itu, Sultan menjelaskan, proses yang bergulir di internal Partai Golkar baru sebatas penjaringan. DPD-DPD Partai Golkar diminta menominasikan tujuh nama kandidat capres yang akan disurvei pada Maret 2009.

Keputusan capres baru ditentukan paling cepat seminggu setelah pemilu legislatif, 9 April mendatang. ''Penentuan satu nama itu diputuskan lewat Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus, Red),'' cetusnya. (tom/pri/aga/nw)

Sri Mulyani sangat layak jadi Cawapres

JAKARTA (bisnis.com): Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjadi menteri keuangan dan pelaksana tugas menteri koordinator perekonomian dinilai sangat layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009.

Berdasarkan polling bisnis.com yang digelar sejak pekan lalu hingga hari ini, sedikitnya 45% responden menilai Sri Mulani sangat layak, 2,15% menilai layak dan 21,64% berpendapat tidak layak dan yang menilai sangat tidak layak 7,89%.

Nama Sri Mulyani muncul sebagai calon wakil presiden sejak dua pekan lalu ketika diberitakan bahwa duet SBY-JK kemungkinan akan pecah. Berdasarkan polling bisnis.com sebelumnya, Sri Mulyani dinilai lebih layak jadi wapres dibandingkan dengan Jusuf Kalla untuk mendampingi SBY.

Dalam perkembangan berikutnya, pekan lalu Jusuf Kalla menyatakan bersedia menjadi calon presiden pada Pilpres 2009 dan siap bersaing dengan SBY.

Pertanyaan polling bisnis.com adalah Polling bisnis.com pekan lalu mengungkapkan bahwa Sri Mulyani Indrawati lebih unggul dibandingkan Muhammad Jusuf Kalla sebagai calon Wapres pendamping SBY. Menurut Anda, apakah Sri Mulyani layak? Tersedia empat jawaban yaitu Sangat layak, Layak, Tidak layak dan Sangat tidak layak.
sumber: bisnis.com

Wiranto Gandeng 5 Parpol Baru

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan syarat dukungan calon presiden (capres) minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional, membuat partai-partai yang mengusung kadernya sebagai capres wajib bekerja keras.

Salah satunya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengusung ketua umumnya, Wiranto sebagai capres untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Menurut sumber SP di Partai Hanura, untuk bisa mewujudkan target tersebut, pihaknya sedang menjajaki untuk menggandeng lima partai politik (parpol) baru lainnya, di antaranya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan).

Sumber itu mengungkapkan, komunikasi politik terus dijalin dengan kelima partai tersebut namun belum ada komitmen apa pun di antara mereka. "Yang jelas komunikasi itu terus bergerak," tuturnya.

Selain dengan partai-partai nasionalis, kemungkinan Hanura juga akan menggalang partai-partai lama yang bernapaskan Islam.

Sumber tersebut menjelaskan penggalangan tersebut untuk menjaga suara partainya sesuai target yang ditentukan, yakni minimal 15 persen. "Kami takut kalau suara kami turun sampai 10 persen. Karena itu kami perlu menggalang koalisi dengan partai-partai lain," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura M Ali Kastella meyakini partainya bisa meraih suara minimal 15 persen. "Kami yakini bisa meraih suara 20 persen, dan kami bisa mengusung Pak Wiranto sebagai capres," ucapnya.
sumber: suara pembaharuan

Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Papua itu menambahkan, jika melihat antusias masyarakat terhadap Partai Hanura, seluruh jajaran partai berkeyakinan bisa meraih suara signifikan dama pemilu legislatif pada 9 April mendatang. [M-16]

Siapa Cawapres Partai Golkar?

Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar menyatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres) dalam rapat konsultasi partai itu yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/2). Pencalonan Jusuf Kalla (JK) membuktikan partai pemenang pemilu dalam pemilihan umum 2004 itu semakin kuat dan ada di hati masyarakat pemilih. Bahkan mendapat dukungan dari rakyat di daerah terpencil mulai Sabang sampai Merauke.

Sumber SP di DPP Partai Golkar, Jumat (20/2) pagi, menyebutkan, sikap 33 DPD I itu tidak terlepas dari manuver agar Partai Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres)-nya. "Atau dengan kata lain merangkul kembali JK sebagai cawapres Yudhoyono," katanya.

Sumber itu mengungkapkan, banyak elite Golkar yang masih menginginkan untuk mempertahankan duet SBY-JK. Namun keinginan tersebut memiliki syarat, di antaranya Golkar harus diberi porsi lebih atau memasukkan lebih banyak lagi kader Golkar dalam kabinet.

Selain itu juga, Golkar berkeinginan menempatkan kadernya pada posisi strategis di kabinet SBY-JK mendatang, yakni menteri pertanian, menteri kehutanan, dan menteri koperasi. "Saya pikir hanya dengan mempertahankan duet tersebut, Golkar masih bisa berbicara di kancah nasional," kata sumber tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar menyatakan, tanpa mengabaikan pencalonan dari 33 DPD Partai Golkar, kemungkinan SBY-JK tetap ada.

Kalau JK maju sebagai capres, siapa cawapres) yang akan mendampinginya? Sejumlah nama muncul, seperti Sutiyoso, Fadel Muhammad, Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta. Kepada siapa Golkar menjatuhkan pilihannya, lihat saja nanti. [M-16/W-8]
sumbe: suara pembaharuan

Uji Kesehatan untuk Bakal Capres-Cawapres Lebih Longgar "Tak Lolos Tes Tak Langsung Gugur

JAKARTA - Partai atau koalisi partai yang mengusung capres bisa bernapas lega. Pasalnya, tes kesehatan untuk bakal capres-cawapres kini dibuat agak longgar. Bakal capres-cawapres yang gagal melalui tes kesehatan tak langsung gugur. Partai atau koalisi partai diberikan kesempatan untuk mengganti calon yang diusung.

Hal itu disampaikan anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU kemarin (20/2). ''Kami akan memberi waktu bagi partai atau koalisi partai untuk mencarikan pengganti sampai tenggat waktu yang kami tentukan antara 10 Mei dan 16 Mei,'' kata anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU kemarin.

Ketua IDI dr Fachmi Idris mengatakan, nanti tim pemeriksa kesehatan adalah orang-orang yang ditunjuk dari IDI. Semua tes kesehatan akan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk. ''Selain mereka dan rumah sakit tersebut, tidak ada yang punya kewenangan untuk mengetes kesehatan bakal capres dan cawapres,'' jelasnya.

Pemeriksaan tes kesehatan, lanjut dia, akan dilakukan dengan komprehensif. Mulai tes kejiwaan hingga tes kesehatan organ. ''Kami sudah memiliki batas penilaian, bilamanakah seorang bakal calon dikatakan tidak sehat secara kejiwaan,'' katanya.

Dia mengatakan, dalam UU mengenai syarat calon presiden disebutkan bahwa seorang capres atau cawapres harus mampu melakukan tugas-tugasnya. ''Nah, posisi kami di sini adalah untuk menerjemahkan kata mampu itu dalam operasionalnya,'' ujar Fachmi.

Dokter Mulyono Sudirman, salah seorang pengurus IDI, menambahkan, tim pemeriksa memiliki acuan mengenai definisi mampu tersebut. Mereka juga tidak bakal sembarangan mengatakan seorang bakal calon tidak mampu.

Mulyono mengatakan, apabila ditemukan kerusakan pada organ tubuh bakal calon, misalnya. Tim dokter akan melihat, apakah itu menghambat pekerjaannya atau tidak. ''Kalaupun ditemukan jantungnya sakit, namun dia masih bisa melakukan tugasnya dengan mandiri meski menggunakan alat bantu, kami masih menganggapnya able (mampu, Red),'' katanya.

Seorang bakal calon, kata dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan capres Pemilu 2004 itu, baru disebut disable (tidak mampu) apabila kondisi fisiknya membuat dia tidak mampu melakukan fungsi ekonomi dan sosial dengan baik secara mandiri. ''Pada kondisi seperti itu, bisa disebut dia handicap dan tidak mampu mengemban tugas sebagai kepala negara,'' ungkapnya.

Andi mengatakan, kesepakatan dan rumusan kesehatan tersebut akan disusun KPU dan tim dari IDI. Rencananya, pada 25 Februari, dua lembaga itu akan menandatangani MoU untuk menyepakati definisi tugas masing-masing. (aga/mk)
sumber: jawa pos

Demokrat Tak Mau Terpengaruh Manuver Golkar

Jakarta: Partai Demokrat menyatakan tidak akan terpengaruh manuver-manuver Partai Golkar yang ingin mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Kalla sebelumnya telah mengatakan siap berkompetisi dengan Yudhoyono.

"Kita tidak akan merespon manuver-manuver tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Ali, kepada Tempo, Sabtu.

Partai Demokrat, lanjut dia, tetap taat azas sesuai keputusan rapimnas bahwa fokus utama partai hanya pada pemilu legislatif. Sementara soal capres/cawapres akan ditentukan setelah pemilu legislatif.

Kemarin, Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla menyatakan siap berkompetisi dengan Yudhoyono dalam pemilu presiden. "Sejak awal saya siap untuk apa saja," kata Kalla dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden. Namun ia mengingatkan bahwa belum ada keputusan resmi dari Partai Golkar menyangkut calon presiden.

Partai Golkar memang belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan maju menjadi calon presiden, termasuk apakah partai berlambang beringin itu meneruskan koalisi dengan Partai Demokrat.

"Tapi, yang namanya politik, perubahan cepat sekali. Kita menghormati keputusan siapa pun yang akan maju dan siap menjadi capres," ujar Marzuki menanggapi.
sumber:TEMPO Interaktif

Partai Diminta Buka Peluang Calon Presiden Nonkader

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin, mengatakan partai politik harus memberikan kesempatan kepada figur di luar partai untuk mengikuti penyaringan calon presiden.

Konstitusi, kata dia, mewajibkan partai politik melakukan pengusulan calon presiden secara demokratis. "Sehingga calon yang maju dari partai memiliki kompetensi dan kualitas," katanya dalam sebuah diskusi di Kafe Warung Daun, Sabtu (21/2).

Menurut dia, hal itu memberikan jalan kepada warna negara yang memiliki kualitas untuk maju dalam pemilihan presiden. Keinginan warga negara dan partai kecil pupus setelah Mahkamah Konstitusi menolak pencalonan presiden independen dan syarat dukungan calon presiden.

Partai politik, kata Irman, dalam perekrutan calon presiden harus dilakukan dalam bentuk konvensi. "Partai harus membuka secara demokratis," katanya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pencalonan presiden independen dan syarat dukungan calon presiden 20 persen suara.

Menurutnya, maju melalui partai politik harus memiliki modal uang cukup banyak dan koneksi dengan elite partai. "Partai politik itu seperti supermarket, apa yang diinginkan ada, namun harus melewati kasir dulu," katanya.

Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan partai tidak alergi dengan calon independen. Dia mencontohkan, dengan terbukanya calon independen pada pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) karena partai lokal belum terbentuk. Namun, kata dia, konstitusi telah menggariskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai dan gabungan partai politik.

Menurut dia, Partai Golkar telah terbuka dalam pelaksanaan penyaringan calon presiden dan wakil presiden. "Namun tetap kami akan melihat kemunculan figur-figur itu dan mempertimbangkannya," katanya.(EKO ARI WIBOWO)

sumber: tempointeraktif