Iwan Fals Masuk Daftar Capres 2009

Musisi kenamaan Indonesia, Iwan Fals, ternyata akan jadi salah satu calon presiden 2009. Buktinya, wajahnya juga akan turut memeriahkan ajang Pameran Wajah Calon Presiden 2009 yang diadakan oleh Jupri Art Gallery Indonesia (JAGI) di Little Shanghai The Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, pada 1 Februari 2009.

Jupri Abdullah, Kurator Pemeran Lukisan Wajah Capres 2009 yang ditemui di Pasuruan, Jumat (02/01), menjelaskan, wajah capres yang bakal dipamerkan adalah karya para seniman dari berbagai daerah di Indonesia.

Para seniman lukis yang berminat diberi kesempatan mengirimkan karya lukisnya ke Sekretariat Panitia Little Shanghai No 9 The Taman Dayu City of Festivals Jl Raya Surabaya - Malang Km 48 Pandaan Pasuruan Jawa Timur paling lambat 25 Januari 2009.

Ketentuan peserta pameran lukis wajah capres, terbuka untuk umum, baik pria maupun wanita. Melukis salah satu dari 14 wajah capres yang telah ditentukan oleh kurator.

Disebutkan, ke-14 wajah capres tersebut masing-masing, Akbar Tanjung, Amien Rais, Iwan Fals, Hidayat Nurwahid, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sutrisno Bachir, Sutiyoso, Wiranto, Siti Hardiyanti Rukmana, dan Yusuf Kalla.

Ukuran lukisan maksimal 80x80 cm dan telah dibingkai. Media yang digunakan bebas (kanvas/kertas dan lain-lain). Mencantumkan judul lukisan dan harga lukisan, karena penyelenggara akan memotong komisi 30% bagi lukisan yang terjual.

Melampirkan foto diri tanpa foto lukisan untuk katalog. Peserta tidak dipungut biaya. Lukisan dikirim ke Sekretariat Panitia Pameran Lukisan Wajah Capres 2009 dan Capres Award paling lambat 25 Januari 2009.

Jupri mengungkapkan, dari seluruh lukisan yang masuk nantinya akan dipilih sebanyak 14 lukisan wajah capres seperti yang telah ditetapkan. Kurator akan memilih dua lukisan yang paling baik dan terunik.

Dari ke-14 wajah capres yang paling banyak dilukis juga akan diberi penghargaan Capres Award.

Jupri menjelaskan, pada 1 Februari nanti lukisan-lukisan wajah capres akan dipamerkan terlebih dulu di Little Shangrila The Taman Dayu Pandaan.

Namun sebelumnya lukisan-lukisan tersebut akan dikirab keliling wilayah Pasuruan yang akan menempuh jarak 121 Km. Pameran wajah Capres 2009 dan kirab ditargetkan akan bisa memecahkan Rekor MURI.

Lukisan Wajah Capres 2009 terpilih nantinya juga akan dipamerkan di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pada 11 Maret 2009. Capres yang paling banyak dilukis akan mendapatkan Capres Award 2009.

Jupri mengungkapkan, kegiatan melukis Wajah Capres 2009 merupakan bentuk demokratisasi para seniman lukis dalam menyambut Pemilu 2009. (kpl/npy)
Sumber: Kapanlagi

Ingin Jadi Capres, Sultan Harus Berani Menyatakan Layak Dipilih

Jakarta - Bila Sri Sultan Hamengku Buwono X ingin menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, maka dia harus berani menyatakan dirinya layak dipilih oleh Golkar. Sultan diminta jangan hanya menunggu dalam penjaringan capres ini.

"Sri Sultan harus berani berbuat, jangan hanya menunggu, apalagi penjaringan capres Golkar sudah semakin dekat. Sultan harus berani meyakinkan Golkar kalau dirinya layak untuk jadi capres," kata Ketua Merah Putih (Merti) Nusantara DKI Jakarta, Bramandaru, kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2009).

Sikap Sultan yang belum berani bersikap untuk melakukan pendekatan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar ini disayangkan Bramandaru. "Saya tidak tahu kenapa Sri Sultan tidak berani pengaruhi DPD," ucapnya.

Menurut Bramandaru, dari segi popularitas dan ketokohan, Sultan sudah memiliki hal tersebut, tidak hanya di mata masyarakat Yogyakarta, tetapi juga di mata masyarakat di seluruh Indonesia. "Sultan harus maju sebagai capres. Hanya dia yang bisa menyatukan Nuswantoro (Nusantara). Popularitas dan ketokohan sudah ia miliki. Tinggal partai politik saja," ujarnya.

Di samping itu Bramandaru mengatakan, Sultan adalah pemimpin baru sebagai capres alternatif bagi masyarakat Indonesia yang bisa membawa perubahan. "Apa masyarakat Indonesia bisa tahan dengan keadaan seperti sekarang ini? Apa masyarakat bisa tahan dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk?" tanyanya. ( zal / sho )

Akhirnya JK Maju Capres: Amien Rais Siap Tandingi Popularitas SBY - Mega

JAKARTA (KR) - Pecahnya kongsi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla (JK) semakin jelas. Setelah Partai Golkar memutuskan untuk mengusung capres dalam Pemilu 2009, JK pun menyatakan siap maju menjadi presiden dan bersaing dengan SBY. ”Sejak dari dulu pernah tidak saya mengatakan saya tidak siap? Dari dulu saya siap,” tandas pria yang juga menjabat sebagai wakil presiden itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/2).

Meski demikian, jelas JK, keputusan untuk maju itu secara resmi akan diambil setelah mekanisme survei penjaringan capres Partai Golkar digelar. ”Kini kan ada mekanismenya, nanti akan ditetapkan pada Rapimnas khusus nanti,” ujar Ketua Umum Golkar itu.
”Apapun yang diputuskan dari bawah, itu amanah,” tandasnya sambil tersenyum.
Ketua Umum Partai Golkar ini tidak membantah terobosan partainya mengajukan capres sendiri karena masalah harga diri. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok soal 2,5 persen membuat kader Golkar dan pengurus DPD Golkar mendorong DPP untuk memiliki sikap tegas.

”Mungkin ada masalah harga diri. Sikap keras DPD mengatakan bahwa kita harus tegas menjalankan masa depan partai supaya tidak dianggap remeh,” kata JK.
Pihaknya memahami klarifikasi SBY terkait pernyataan Ahmad Mubarok. Namun banyak kader Golkar yang masih mempermasalahkan sehingga meminta DPP bertindak tegas. ”Meskipun saya sudah berterimakasih kepada SBY, tapi ini sangat sensitif sekali. Banyak kader yang masih mempermasalahkan,” papar JK.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono menyambut baik sikap JK ini. Agung Laksono juga menjelaskan bahwa memang secara formal penentuan capres Partai Golkar akan ditentukan dalam Rapimnas. Dengan kuatnya desakan daerah tersebut bisa saja Rapimnas yang semula dijadwalkan usai Pemilu Legislatif akan dimajukan sebelum Pemilu Legislatif.
Dikemukakan pula, JK telah mendapatkan berbagai dukungan. Salah satunya dukungan dari Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid.

Dukungan tersebut diungkap Ryaas saat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun, lanjut Ryaas, dukungan tersebut akan terwujud jika Partai Golkar mengusung JK sebagai capres. Kalau Golkar tidak mendukung, maka PDK pun akan langsung memberikan dukungan penuh.

Dukungan PDK terhadap JK akan dilakukan secara resmi, setelah digelarnya Pemilu Legislatif. Ryaas juga berjanji sikapnya ini akan dikomunikasikan kepada teman-temannya di PDK.
Sementara mantan Ketua MPR RI, HM Amien Rais menawarkan Poros Alternatif untuk ‘menandingi’ popularitas Megawati dan SBY sebagai calon presiden (capres) RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar Juli mendatang. Ia juga siap maju jadi capres melalui poros tersebut.

Meski demikian, pihaknya menolak jika poros alternatif yang akan dibentuk dengan sejumlah partai menengah itu, sebagai kelanjutan poros tengah seperti saat zaman ‘reformasi’ lalu.
”Ini bukan poros tengah jilid II. Saya lebih suka menyebutnya dengan poros alternatif, diantara kekuatan Megawati dan SBY sebagai capres RI terkuat saat ini,” demikian dikatakan Amien Rais, saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka penggalangan dana pembangunan Masjid ‘Baitul Sholikin’ di Dusun Jambleng, Kaliabu, Kecamatan Salaman, Magelang Jumat (20/2).
Terkait gagasannya itu, saat ini pihaknya tengah mendekati sejumlah tokoh dari beberapa partai politik ‘menengah’ seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri. ”Dalam beberapa kesempatan baik formal atau non formal saya selalu bicarakan hal ini dengan beberapa tokoh nasional,” ujarnya.
Ditanya latar belakang ia membuat poros alternatif, dijelaskan mantan Ketua MPR itu, karena Megawati dan SBY tidak menawarkan perubahan. ”Jika mereka menjadi presiden, mereka hanya akan melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kita lihat saja iklan SBY, pasti bunyinya lanjutkan tidak ada yang akan melakukan perubahan yang berarti,” ungkap salah satu Guru Besar UGM itu.

Padahal, lanjut Amien, ekonomi yang mereka lakukan sebelum-sebelum ini, sangat ramah dengan asing. Terbukti, beberapa sumber daya alam ‘dijual’ kepada pihak asing. Selain itu, ekonomi yang mereka kembangkan cenderung tidak berpihak pada rakyat. ”Contoh, perekonomian SBY saat ini saja, masih berkiblat kepada IMF dan Corporate Internasional yang tidak pro dengan rakyat,” tegasnya. (Edi/Bag/Jon)-f

sumber: kedaulatan rakyat

Kalla Jadi Warga Kehormatan Pemuda Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diangkat sebagai warga kehormatan Pemuda Pancasila (PP), Sabtu (21/2). Pengangkatan Wapres Kalla sebagai warga kehormatan dilakukan saat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII PP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Sebagai tanda pengangkatan warga kehormatan PP, Wapres Kalla dipakaikan jaket Loreng Merah PP langsung oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto S Soerjosoemarno, yang justru mengenakan jas berwarna biru dengan sejumlah atribut dan emblem.

Kalla tampak ceria saat mengenakan jaket loreng khas PP tersebut. Ratusan anggota PP bukan hanya bertepuk tangan saat Kalla mengenakan jaket kebanggaannya itu. Akan tetapi, juga berteriak penuh semangat nama JK-JK seraya meneriakkan yel-yel Pancasila dan Pemuda Pancasila.

Dalam acara itu, Wapres Kalla ditemani Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang juga salah seorang pengurus Majelis Pimpinan Nasional PP, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dan Seswapres Tursandi Alwi. Kehadiran Wapres Kalla adalah untuk membuka Mubes ke-VIII PP tersebut.
sumber: kompas

JK Ajak PP Naik "Pesawat" Golkar

JAKARTA, SABTU — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, mengajak ribuan anggota Pemuda Pancasila (PP) naik "pesawat terbang" Partai Golkar daripada naik "kereta api" PDI Perjuangan atau pun "jalan kaki" partai lain. Dengan naik "pesawat terbang", ribuan anggota PP akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada naik "kereta api" apalagi "jalan kaki".

"Sekarang ini, kalau orang bepergian ke mana pun, tentunya orang ingin cepat sampai. Karena itu, naiklah 'pesawat terbang' Partai Golkar biar lebih cepat sampai ke tujuannya," ajaknya, saat memberikan sambutan di acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII PP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (21/2) siang.

Tentu, yang dimaksud Wapres Kalla cepat sampai ke tujuan adalah mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. "Terima kasih kalau Partai Golkar digambarkan sebagai pesawat terbang, PDI Perjuangan kereta api, dan partai lainnya jalan kaki. Itu artinya kalau mau pergi ke suatu tujuan, orang akan banyak memilih naik pesawat terbang daripada naik kereta api apalagi jalan kaki," ujar Kalla disambut tawa dan tepuk tangan.

Menurut Kalla, seorang psikologi kalau bepergian akan selalu ingin cepat sampai ke tujuan sehingga mereka akan memilih alat transportasi yang cepat. "Kalau naik pesawat kan lebih cepat. Nanti, kalau memang kurang untuk mengangkutnya, saya tambah pesawatnya biar cukup," lanjut Kalla memberi kiasan.

Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto S Soerjosoemarno mempersilakan warga dan anggota PP untuk bebas memilih partai. "Terserah anggota PP mau naik 'pesawat terbang' Partai Golkar atau mau naik 'kereta api' PDI Perjuangan atau memilih 'jalan kaki' partai lain, silakan. Asalkan, partai yang dipilih adalah partai nasionalis berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," ujar Japto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Patriot.
sumber: kompas

Kalla Diminta Mundur dari Kabinet

Jakarta:Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mundur dari jabatan wakil presiden karena hubungan Yudhoyono-Kalla yang sudah tidak harmonis akan mengganggu jalannya pemerintahan. "Kalau masih bertahan justru menimbulkan masalah-masalah baru," kata Boni usai diskusi di Kafe Warung Daun, Sabtu (21/2).

Boni mencontohkan ketidakharmonisan hubungan itu dengan ketidaktahuan Presiden terhadap kegiatan Jusuf Kalla usai melawat ke Amerika Serikat.

Hubungan yang diprediksi semakin memburuk itu, kata Boni, bisa mengganggu kestabilan politik. "Ini bisa menyebabkan masyarakat tidak terurus," katanya. "Daripada semua bermain belakang, otomatis pemerintahan tidak berfungsi.".

Dia juga menyarankan semua partai yang beroposisi dengan pemerintah untuk menarik kadernya dari kabinet.

Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan tidak mungkin wakil presiden mundur dari jabatan di kabinet. "Presiden dan wakil presiden kan mau maju. Kalau presidennya yang mundur bagaimana. Ini kan bisa menimbulkan kevakuman pemerintahan," katanya. Sehingga, kata dia, konstitusi mengatur presiden dan wakil presiden tidak harus mundur.

Dia menambahkan, mundur dari kabinet juga akan merugikan calon itu jika akan maju dalam pemilihan. "Itu kan bisa dianggap kegagalan, jadi tanggung jawabnya," katanya.

Menurutnya, pernyataan Kalla yang akan maju dalam pemilihan, belum menjadi kepastian berakhirnya duet Yudhoyono-Kalla. "Masih tetap memperhitungkan hasil pemilu legislatif, bagaimana perolehan Golkar dan Demokrat," katanya.

Pengamat Hukum Universitas Mercu Buana, Irman Putrasidin, mengatakan anggota kabinet yang akan maju dalam pemilihan tidak perlu mundur. "Rakyat telah memilih untuk memimpin bangsa, kalau mundur bisa rusak bangsa ini," katanya. Kalaupun mundur, dia mengingatkan akan merugikan dua calon itu.(EKO ARI WIBOWO)

sumber: tempointeraktif

Capres Independen Redam Banyak Parpol

JAKARTA, JUMAT — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja berpendapat, partai politik seharusnya tidak perlu takut dan menutup pintu bagi capres independen melalui UU. Ia menilai, kehadiran calon independen akan mengurangi hasrat untuk melahirkan parpol baru. Sebab, setiap orang tidak lagi terkekang harus melalui parpol untuk meraih jabatan publik. Demikian dikatakan Sarwono pada diskusi "Amandemen dan Calon Perseorangan", di Gedung DPD, Jakarta, Jumat ( 20/2 ).

Dengan putusan MK yang menolak menganulir pasal mengenai syarat pengajuan pasangan capres/cawapres harus melalui parpol atau gabungan parpol, peluang calon independen pada Pemilu 2009 praktis tertutup.

"Pilkada membolehkan calon independen, pemilu kok tidak? Saya melihat ada kekhawatiran parpol dengan kehadiran calon independen. Padahal, parpol tidak perlu khawatir, karena calon independen justru bisa mengurangi parpol baru," kata Sarwono.

Menurut dia, sekuat-kuatnya calon independen, tidak akan mampu merajai dunia politik. "Jadi teman-teman parpol jangan khawatir. Kita kan ingin memberikan hak yang sama ke semua orang," lanjutnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, hak dan kesempatan seseorang yang dijamin UUD seharusnya diakomodasi. Akil merupakan satu dari tiga hakim yang berbeda pendapat dengan lima hakim yang menolak calon independen.

Akil mengatakan, tafsir terhadap UUD tidak hanya pada originally text. Penolakan terhadap judicial review yang diajukan Fadjroel Rahman dan kawan-kawan, salah satunya karena ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pasangan calon yang maju harus melalui parpol.

"Kalau lihat secara tekstual Pasal 6, memang berhenti di situ. Tapi saya berpendapat kita tidak bisa mendasarkan teori saja, tapi harus melihat realitasnya," ujar Akil.
Sumber: kompas

SBY-JK-Mega Berlaga, Sultan "Kuda Hitam"

JAKARTA, JUMAT — Pernyataan kesiapan Jusuf Kalla menjadi calon presiden, dipastikan akan mengubah konstelasi kompetisi pada pemilihan presiden Juli mendatang meskipun Golkar belum menetapkan secara resmi JK sebagai capresnya. Bagaimana analisis, jika yang maju bertarung sebagai capres adalah SBY, JK, dan Megawati?

Pengamat politik UI Arbi Sanit mengatakan, siapa pun yang bertarung, kunci kemenangan ada pada siapa sosok pendampingnya. Menurut Arbi, "kuda hitam" berada di Sri Sultan HB X.

"Tergantung siapa partnership-nya. Kalau SBY dengan Sri Mulyani, dia kurang politis, lebih kental teknokratnya. Siapa yang dapat wakilnya Sultan, akan menang. Di situ (Sultan) kuncinya. Sultan 'kuda hitam' wapres," ujar Arbi, di Gedung DPR, Jumat (20/2).

Sebagai Raja Jawa, Arbi memandang bahwa Sultan bisa meningkatkan elektabilitas pasangan pada pilpres mendatang. Sebab, tak hanya bisa meraih suara pemilih di Jawa, Sultan juga akan mampu menarik orang Jawa di luar Pulau Jawa. "Selain suara Golkar," lanjut dia.

Bagaimana dengan keinginan kuat Sultan menjadi presiden? Arbi mengatakan, kemungkinan besar Sultan akan berubah pikiran dan menerima tawaran menjadi cawapres. Dengan usianya saat ini, menurut Arbi, tahun 2009 merupakan pintu masuk terbaik bagi Sultan.

"Kalau tunggu lima tahun lagi, dia (Sultan) sudah tua. Secara rasional dia bisa bargaining (dengan SBY, JK, dan Mega). Tapi dengan SBY dia akan lebih mulus," ujarnya.

Bargaining yang dimaksud, Sultan bisa bernegosiasi dengan pasangannya, untuk diberikan kesempatan menjadi RI 1. Dengan SBY, jalan Sultan akan lebih mulus karena pada tahun 2014 SBY tidak akan bisa maju kembali. Sementara dengan JK dan Mega, kesempatannya lebih kecil karena berpeluang bersaing kembali lima tahun mendatang.
sumber: kompas

Kalla Siap Tantang Yudhoyono

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan siap berkompetisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang. "Sejak awal saya siap untuk apa saja," kata Kalla dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden kemarin.

Meski begitu, ia mengingatkan, hingga kini belum ada keputusan resmi Golkar mengenai pencalonan presiden. Partai berlambang beringin ini berkukuh akan mengumumkan calon presidennya setelah ada penetapan dalam rapat pimpinan khusus. "Semuanya diputuskan secara formalnya pada April," katanya. "Nama-nama (kandidat)-nya baru akan masuk pada awal Maret ini."

Kalla juga menegaskan komitmen menyelesaikan duetnya dalam pemerintahan bersama Yudhoyono hingga delapan bulan mendatang. Tugasnya sebagai wakil presiden kata Kalla, merupakan amanah dari rakyat, yang berbeda dengan fungsinya sebagai ketua umum partai. "Itu berbeda. Tidak ada hubungannya." Ia juga memastikan tidak akan ada perpecahan kongsi antara dia dan Presiden Yudhoyono sampai akhir pemerintahan. "Sampai 2009 itu SBY-JK diangkat oleh rakyat. Bagaimana mau pecah kongsi?"

Kalla kemudian mengatakan dia menghargai pernyataan sikap para pengurus Golkar daerah seusai rapat konsultasi di kediamannya pada Kamis lalu, yang secara bulat mendukung Ketua Umum Golkar untuk maju sebagai calon orang nomor satu di Republik. Menurut Kalla, pernyataan sikap para pemimpin partai di daerah itu terkait dengan eksistensi Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2004. "Mungkin ada masalah-masalah harga diri," katanya. "Bahwa kami harus mempunyai sikap yang jelas, supaya tidak selalu dianggap remeh."

Mengenai mekanisme, katanya lebih lanjut, Golkar tetap akan menjaring calon presiden berdasarkan usul daerah. Nama-nama yang dijaring akan disurvei untuk mengukur tingkat popularitasnya. Hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai untuk memutuskan siapa calon yang akan dijagokan. "Saya tidak bisa menghindar (dari) yang diberikan oleh rapat pimpinan nasional itu. Saya sebagai Ketua DPP tentu tidak bisa berbicara selain apa yang diputuskan."

Sikap Golkar mengajukan calon presiden itu disambut gembira oleh Akbar Tandjung, yang menjabat ketua umum partai sebelum Kalla. Akbar berharap penetapan calon presiden bisa dilakukan melalui proses penjaringan. "Saya tentu siap berkompetisi secara sehat," kata Akbar mengisyaratkan minatnya turut bertarung dalam proses itu.

Dari pihak Partai Demokrat, ketua dewan pimpinan pusat partai pendukung Yudhoyono itu, Anas Urbaningrum, mengatakan sikap tegas Golkar maju sendiri memperebutkan kursi kepresidenan tersebut jelas akan berdampak pada partainya. "Partai Demokrat harus bekerja lebih keras untuk mengusung dan memenangkan SBY," katanya.

Karena itu, kata Anas, Demokrat berharap Golkar masih akan terus berada dalam barisan koalisi. Tapi, kalau akhirnya Golkar memutuskan bersikap lain, "Kami tidak punya hak untuk menghalangi." KURNIASIH BUDI | DWI RIYANTO | NININ DAMAYANTI | TOMI

sumber; koran tempo

Kekuatan Media dan Agenda Pilpres

Dahlan Iskan, yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar (termasuk majalah) menulis panjang lebar tentang kenapa konglomerat masuk ke pers di Indonesia, padahal di luar negeri, harian tersohor malah gulung tikar, merugi digebuk media internet.

Diskusi Hari Pers Nasional tentang pers perjuangan dan atau pers bisnis serta pers yang mengutamakan kepentingan nasional menghangat kembali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutip sikap Confucius mengenai relativisme kebenaran "kecil" vs kebenaran "besar". Saya sudah beberapa kali mendengar uraian dari Ketua Umum Matakin Budi Tanuwijaya. Confucius lebih mengacu pada kebenaran "besar" dan mengorbankan kebenaran "kecil". Walaupun yang disebut kecil itu justru kebenaran riil, karena sekadar merupakan rumus matematika elementer 8 x 3 = 24. Sementara murid terdungu yang ngotot bahwa 8 x 3 = 23, dibenarkan oleh Confucius, karena mempertaruhkan kepalanya kepada murid pintar. Sang murid pintar hanya bersedia membuang topi (simbol kepakaran) jika yang dibenarkan oleh Confucius adalah si dungu. Ternyata Confucius membenarkan yang dungu, sehingga si pintar kecewa, kabur, dan kembali penasaran. Confucius menjawab, jika ia membenarkan si pintar, maka si dungu akan kehilangan kepalanya. Jadi, untuk melindungi kepala si dungu, terpaksa Confucius membenarkan ketololan 8 x 3 =23.

Presiden Yudhoyono kemudian mengutip dilema Kumbokarno vs Wibisono. Yang satu memihak Alengka atas prinsip right or wrong my country sedang yang lain menyeberang ke Sri Rama berprinsip right or wrong is right or wrong. SBY minta supaya pers tidak terlalu mempertentangkan dikotomi tersebut, melainkan berupaya supaya negara jangan sampai salah dan keliru, sehingga tidak perlu membuat pilihan dikotomis dan dilematis seperti Kumbokarno vs Wibisono.

Dalam kasus Aulia Pohan, SBY menjadi Wibisono yang tidak peduli kerabat, besan kalau menurut hukum harus diproses, ya, tidak bisa dikecualikan. Tapi, kalau ditelusuri terus kenapa terhadap Agus Condro, yang mengaku melakukan transaksi deal money politics, tidak ada follow up dari KPK, maka tampak sekali relativisme membiarkan kasus ini untuk melindungi kebenaran "yang lebih besar"

Jenderal Prabowo, sekarang, asyik keliling kota menemui massa INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dengan penyesalan atas tragedi Mei dan membela diri bahwa ia difitnah atas penjarahan itu. Gerindra dan Prabowo juga memasang iklan Kong Hee Fat Choy untuk menjaring pemilih kelompok Tionghoa. Dari milis warga Indonesia di AS juga terpetik berita bahwa Prabowo ingin keliling AS, menjelaskan kepada mereka yang meninggalkan Indonesia, karena korban penjarahan Mei 1998 tentang apa yang telah diupayakan olehnya. Salah satu milis menyatakan bahwa hanya Ester Yusuf, se- orang tokoh, yang berani berdebat dengan Fadli Zon di depan TV tentang tragedi Mei 1998. Sebetulnya, lebih mudah memutar kembali semua rekam jejak Prabowo - Fadli Zon dalam pelbagai wawancara TV dan media massa seperti Far Eastern Economy Review dan Asiaweek tentang kecenderungan anti-Tionghoa yang mereka agitasikan menjelang tragedi Mei.1998.

Karena dibuat dalam bentuk media TV dan cetak, maka tidak bisa dihapus semudah orang mengoreksi dan meralat berita di website, yang setiap detik bisa diubah. Sehingga kata-kata yang mungkin menyinggung bisa dikoreksi secara spontan dan tidak lagi ditemukan bukti kecuali kalau sudah sempat dicetak dan dikopi dalam disk komputer.

John McBeth menulis di The Straits Times 14 Februari berjudul Torture victim campaigning for ex enemy. Tentang bagaimana Pius Lustrilanang yang pernah bersaksi di Kongres AS bahwa ia disiksa oleh para penculik Tim Mawar, sekarang telah menjadi jurkam tim sukses Prabowo.


Isu ABS

Kembalinya para jenderal aktif Orde Baru inilah yang menimbulkan isu ABS, sebab walaupun sudah purnawirawan dan mantan jenderal, mereka masih bisa mempengaruhi kalangan militer, apalagi jika money politics berperan dalam mempengaruhi sikap siapa saja, tidak terkecuali militer. Di AS dan Israel, militer boleh dan berhak memilih dan bisa menambah dan mengurangi perolehan suara incumbent serta oposisi. Di Indonesia, karena dulu berdwifungsi, maka tentara dan polisi dicabut dan tidak mempergunakan hak pilih. Secara matematik barangkali jumlah voting militer dan polisi kurang dari 1 juta suara, jadi tidak terlalu besar dibanding 100 juta pemilih. Barangkali matematika politik suara militer ini mengikuti hukum dungu vs pintar ala Confucius. Jadi, walaupun hanya kurang dari 1 juta, suara itu lebih baik dimandulkan, tidak boleh ikut pemilu entah apa masih berlaku pada 2014.

Minggu ini, Menlu Hillary Clinton akan bertemu dengan Presiden Yudhoyono. Sinyal apa yang akan diberikan Hillary atas nama Obama? Dalam pidato di depan Asia Society 13 Februari, Menlu Hillary menyatakan akan mensinergikan smart power diplomasi Obama dengan falsafah harmoni dari Asia Timur. Dapatkah Indonesia mengkapitalisasikan diplomasi smart power Obama dengan realita posisi RI sebagai jangkar ASEAN? Masalah ini tentu memerlukan chemistry yang saling mempercayai, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling bergantung satu sama lain. Jika satu pihak dirugikan dan tidak memperoleh apa-apa, maka hubungan pasti akan hambar, cemplang, tidak harmonis, serta tidak optimal.

Kita tidak tahu berapa besar kerugian badan hukum perusahaan ataupun perorangan warga negara Indonesia yang terbenam dalam lumpur derivatives. Jika estimasi harian Kontan bahwa sedikitnya US$ 60-70 miliar dana lembaga keuangan dan perorangan Indonesia kejeblos lumpur derivatives, maka ini cukup serius sebab nilainya melebihi seluruh cadangan devisa RI.

Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew merelakan menantunya melepaskan jabatan CEO Temasek, karena dinilai bertanggung jawab atas kerugian yang mencapai S$ 58 miliar. Di sini berlaku right or wrong is right or wrong. Sekalipun menantu, kalau terbukti memang salah, meskipun lebih tepat, sial karena investasinya kecemplung di lumpur derivatives, maka Ho Ching, istri PM Lee Hsien Loong, terpaksa harus pensiun dari posisi CEO Temasek.

Di Indonesia, untuk pertama kali seorang wanita profesional menduduki kursi Dirut Pertamina, Karen Agustiawan secara mengejutkan menggusur para "lu lagi lu lagi". Karena itu, wacana duet SBY-Ani (Sri Mulyani Indrawati), sekarang ini, merupakan salah satu alternatif yang masih dianggap nyentrik, tapi bukan mustahil bisa terjadi di tengah relativisme nilai berpolitik, di mana moral dan etika, harus diukur dengan besaran model kasus dungu-pintar Confucius atau Kumbokarno - Wibisono.

Agenda manusia kadang-kadang tidak ditentukan oleh birokrat atau diplomat, melainkan oleh "nasib" yang menimpa manusia secara tidak terprogram oleh sekretaris. Termasuk agenda Wapres, yang harus balik dari Amsterdam ke Mayo Clinic, untuk operasi tumor di bagian otak. Syukur pada zaman modern ini dalam tempo 2 x 24 jam operasi selesai dan bisa pulang. Keberhasilan operasi tentu tidak main-main, tapi jelas memerlukan presisi keterampilan kedokteran dan ahli bedah yang prima dan detail.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

sumber;suarapembaharuan

Gugatan 6 Parpol Ditolak, MK Kukuhkan Syarat Capres, 20% Kursi, 25% Suara

Ketua Umum Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kiri) bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendengarkan pembacaan putusan tentang syarat 20 persen dan 25 persen suara bagi partai politik untuk mengusulkan calon presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/2). Gugatan mereka akhirnya ditolak.


[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atas Pasal 9 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi dan enam partai politik (parpol). Dengan putusan itu berarti pengajuan capres-cawapres hanya bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif.

"Ketentuan yang ter- tuang dalam Pasal 9 UU tentang Pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 itu sendiri dan sifatnya pun terbuka," ujar hakim MK, Arsyad Sanusi yang ditemui SP di Jakarta, Rabu (18/2), sesuai membaca putusan.

MK menilai, ketentuan ambang batas minimal perolehan suara parpol terhadap capres dan cawapres yang diusulkan tersebut bertujuan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan berupaya mewujudkan efektivitas pemerintahan.

Arsyad menampik dalil pemohon I, yakni Saurip Kadi yang menyebut Pasal 9 diskriminatif dan membatasi hak konstitusional warga negara. "Tidak ada unsur diskriminatif dalam ketentuan syarat perolehan suara bagi parpol pengusung capres ini," katanya.

Dia juga menepis argumentasi yang menyebutkan ambang batas minimal perolehan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah nasional telah bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia. "Tidak ada korelasi logis antara batas minimal perolehan suara dengan prinsip pemilu yang demokratis," ucap dia.

Lagi pula, menurut MK, syarat dukungan perolehan suara minimal bagi parpol merupakan dukungan awal untuk selanjutnya dipilih dalam pilpres.

Perkara pengujian Pasal 9 UU Pilpres diajukan oleh Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi dan enam parpol, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Perjuangan (PDP), Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai RepublikaN, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Para pemohon berpendapat, ketentuan itu tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Aturan itu juga menghilangkan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam persaingan Pilpres 2009. Ketentuan itu hanya mengakomodasi parpol yang memiliki kursi di DPR, sedangkan parpol kecil bisa terdiskualifikasi.

Selain itu, aturan dalam Pasal 9 mengesankan adanya arogansi partai besar yang memenangi Pemilu 2004. Pasal itu juga dinilai menghambat alternatif terjadinya perubahan kepemimpinan sosial dan politik.

Meski demikian, pemohon setuju tetap ada aturan untuk mengusung capres atau cawapres. Mereka menilai, ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, sudah cukup sebagai syarat pengajuan pasangan calon oleh parpol dan gabungan parpol. Pasal itu hanya mensyaratkan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, PBB juga meminta MK menguji Pasal 3 Ayat (5) UU Pilpres. Pasal itu mengatur pelaksanaan secara terpisah Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta Pemilu Presiden dan Wapres. Aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wapres, dan DPRD. Menurut PBB, pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres harus dilaksanakan secara serentak dan bersamaan.didit [CNV/NCW/A-16]
sumber: suara pembaharuan

Wiranto dan Rizal Ramli Capres Alternatif

[JAKARTA] Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dipastikan diusung sebagai calon presiden (capres) dari Golkar dalam pemilihan presiden (pilpres), Juli mendatang. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan JK, yang kini menjabat wakil presiden (wapres) bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar, di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (19/2) pagi.
Juru Bicara DPD Tingkat I Partai Golkar, Uu Rukmana mengungkapkan, sebanyak 33 DPD Tingkat I partai beringin telah memutuskan akan mengusung kadernya sebagai capres pada pilpres mendatang. Mereka menolak bila kadernya hanya menjadi calon wapres.

"Setelah melihat perkembangan-perkembangan yang ada kami sepakat Golkar akan mencalonkan kadernya sebagai capres," ujar Uu, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat tersebut

Uu menjelaskan, kesepakatan DPD tersebut akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) khusus Partai Golkar, yang akan digelar setelah pemilihan legislatif 9 April mendatang. Namun, dia tidak mau menyebutkan siapa kader yang akan diusung menjadi capres. "Yang jelas kita maunya capres bukan cawapres," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh mengungkapkan, bahwa kader yang akan diusung sudah mengarah ke figur JK. Anwar, yang juga Gubernur Sulbar tersebut menegaskan, adalah hal yang wajar jika partai besar, seperti Golkar, mengusung ketua umumnya sebagai capres. "Kami akan mendukung sepenuhnya pencalonan Pak Jusuf Kalla sebagai capres," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPD I Golkar Provinsi Lampung, Alzir Dianis Tabrani. Mantan Gubernur Lampung tersebut, secara tegas mengungkapkan, keputusan untuk mengusung kader Golkar sebagai capres adalah harga mati bagi partainya. "Kami akan mendukung Pak Ketua Umum menjadi capres," ujar Alzir.

Kesepakatan DPD-DPD tersebut semakin mempertegas keretakan hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kesepakatan itu pula juga menegaskan kemungkinan besar Golkar tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.


Diputuskan di Rapimnas

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, sikap dan kesepakatan DPD Tingkat I itu merupakan usulan yang akan ditampung. Ketua Umum Partai Golkar tentu akan menjadikan masukan itu sebagai pertimbangan. "Yang pasti, penetapan capres Partai Golkar akan dilakukan dalam rapat pimpinan nasional setelah pemilu legislatif," ujarnya.

Dia menambahkan, DPD harus menyampaikan sikap mereka secara tertulis, tapi tidak dalam konteks ranking. Masukan-masukan itu akan disurvei dulu, untuk kemudian diambil keputusan dalam rapimnas.

"Mekanisme pemilihan calon presiden Partai Golkar memang belum ditetapkan. Yang pasti, DPD yang akan diambil suaranya. Bisa saja dalam pengambilan suara itu akan aklamasi," katanya.
sumber: suara pembaharuan

Caleg PDIP Teken Kontrak Politik bila Mega Jadi Presiden

JAKARTA - Hari pemungutan suara pemilu legislatif, 9 April, semakin dekat. Parpol-parpol tampak kian agresif menarik simpati pemilih. Tak terkecuali PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini membuat kontrak politik dengan para kadernya yang maju sebagai caleg DPR.

''Ada tiga isu utama yang harus diperjuangkan. Kalau sampai gagal, mereka yang terpilih di DPR 2009-2014 tidak boleh mencalonkan diri lagi pada pemilu legislatif DPR 2014,'' kata Megawati di Kantor Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (19/2). Turut mendampingi Mega, Sekjen PDIP Pramono Anung dan Direktur Megawati Institute Arif Budimanta.

Apa saja tiga isu itu? Pram -panggilan akrab Pramono Anung- yang mewakili Megawati menyebut, ketiganya adalah sembako murah, penciptaan jutaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ''Kontrak politik ini tentu dibuat secara sangat terukur,'' katanya.

Sembako murah, misalnya, diukur dari kenaikan harga yang tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakat. Sedangkan peningkatan kesejahteraan rakyat diukur dari persentase pertumbuhan ekonomi dan rasio gini.

Semakin tinggi rasio gini berarti kesenjangan ekonomi semakin tinggi. Data resmi pemerintah, imbuh Pram, menunjukkan rasio gini semakin tinggi dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,36 pada 2007. ''Target kami, selama lima tahun, yakni 2009-2014, rasio gini lebih rendah dari itu,'' tegasnya.

Namun, lanjut Pram, kontrak politik itu hanya berlaku kalau PDIP bisa mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatif. ''Kami hanya dapat mengontrol kebijakan publik kalau presiden RI 2009-2014 berasal dari PDIP dan 30 persen kursi DPR periode mendatang dikuasai PDIP,'' katanya.

Pram menambahkan, dalam waktu dekat beberapa perwakilan caleg DPR dari PDIP akan menandatangani kontrak politik tersebut. ''Sebagai partai modern, kami selalu mencari terobosan dan ikhtiar agar pemilu menjadi wadah perubahan nasib rakyat yang sebenarnya,'' tandas Pram. (pri)
sumber:Jawa Pos

Isyarat SBY-Kalla Bakal Berpisah

Golkar Ajukan Capres Sendiri

JAKARTA - Slogan "bersama kita bisa" bakal berubah menjadi "tidak bersama, kita bisa". SBY dan Jusuf Kalla yang menjadi pilar slogan itu di ambang perpisahan. Besar kemungkinan dua tokoh yang kini bergandengan tangan dalam menggerakkan roda pemerintahan itu akan saling berhadapan pada Pemilu 2009.

Bakal berpisahnya duet tersebut mengemuka setelah kemarin Partai Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla memutuskan untuk mengusung kader sendiri sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden nanti. Keputusan itu sangat mengejutkan karena sebelumnya sebagian besar elite di beringin berusaha mempertahankan duet SBY-Kalla.

Keputusan yang bakal merombak peta politik pilpres tersebut dihasilkan dalam rapat konsultasi nasional Rabu (18/2) malam. Agenda pertemuan itu awalnya hanya membahas pemenangan pemilu legislatif. Tapi, dinamika menghasilkan putusan yang menentukan arah politik di ajang pemilihan presiden.

Forum yang dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan dihadiri seluruh dewan penasihat serta 33 ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia tersebut sebenarnya tidak berlangsung lama. Arah pembicaraan mulai bergerak ke pembahasan capres dipicu pernyataan Ketua DPD I Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin yang menilai koalisi dengan Partai Demokrat tidak perlu dipertahankan karena merugikan Golkar.

Menurut gubernur Sumatera Selatan itu, posisi Golkar dalam koalisi SBY-Kalla minor sehingga sering direndahkan dengan pernyataan verbal pengurus-pengurus Demokrat maupun keputusan-keputusan pemerintah yang tidak menguntungkan Golkar.

''Alex mencontohkan keputusan pilkada Maluku Utara bahwa Mendagri memenangkan calon dari Demokrat sekaligus menganulir kemenangan calon Golkar,'' ujar salah seorang ketua DPD yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan Rabu malam ditutup tanpa keputusan karena Kalla kurang enak badan. Kamis pagi kemarin Kalla mengundang seluruh ketua DPD untuk bertandang ke kediaman dinas wakil presiden. Pertemuan selama dua jam itu tidak dihadiri Alex Noerdin maupun pengurus teras DPP Partai Golkar yang selama ini mendukung kelanjutan duet SBY-Kalla.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Uu Rukmana setelah pertemuan kepada sejumlah wartawan mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Kalla menyerah pada keinginan seluruh DPD untuk mengusung calon presiden sendiri. ''Itu hak kalian. Kalau semua sudah setuju, mau tidak mau, DPP harus ikut,'' katanya.

Keputusan mengejutkan dari Kalla itu dinilai Uu menimbang mekanisme pemungutan suara di DPP Golkar. Dengan kekuatan 33 suara berbanding 10 suara milik DPP, bila divoting, keinginan untuk mengusung calon sendiri akan unggul dibandingkan dengan suara yang menghendaki Golkar kembali mengusung duet SBY-Kalla. ''Ini sudah keputusan resmi seluruh DPD I. Karena itu, tadi ketua umum meminta kami memberikan keterangan pers tentang keputusan ini,'' tuturnya.

Meski demikian, Uu mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah di Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada 23 April mendatang. Sebab, hak suara juga dimiliki DPD II Partai Golkar yang diakuinya belum 100 persen mendukung Golkar mengusung kader sendiri menjadi capres.

Meski demikian, keputusan Kalla tersebut disambut gembira seluruh DPD I. Sejumlah DPD langsung menyorongkan Kalla sebagai calon presiden. Di antaranya, DPD I Lampung, Maluku Utara, dan DKI Jakarta. ''Ketua umum adalah kader terbaik partai. Tentu kami akan mengajukan ketua umum sebagai calon presiden. Bagi Lampung, keputusan itu sudah harga mati,'' tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Ade Surapriatna. Menurut ketua DPRD DKI Jakarta itu, Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki tradisi mencalonkan presiden sejak awal berdirinya. ''Sejak dulu kami selalu mengajukan calon presiden. Walau dalam pemilu lalu Pak Wiranto kalah, gengsi sebagai partai besar nomor satu,'' tandasnya.

Meski sepakat mengusung capres sendiri, pertemuan kemarin tidak membahas figur yang akan diusung. Seluruh DPD sepakat mengikuti mekanisme penjaringan calon presiden melalui sigi, seperti keputusan Rapimnas Partai Golkar Oktober tahun lalu. ''Diharapkan, Maret sudah ada keputusan,'' tambah Alzier.

Pada 16 Februari lalu, DPP Partai Golkar mengirimkan surat edaran kepada seluruh DPD kabupaten/kota dan DPD provinsi untuk menyetorkan tujuh nama calon presiden ke DPP. Nama-nama tersebut nanti direkapitulasi dan disigi. Hasilnya akan dibawa ke rapat pimpinan nasional khusus setelah pemilu legislatif mendatang.

Dalam Rapimnas Partai Golkar 2008, sejumlah nama sudah disebut oleh DPD. Nama Jusuf Kalla masih sangat popular di kalangan partai berwarna kuning itu untuk dijadikan capres. Selain Kalla, muncul nama mantan Ketum Akbar Tandjung yang diyakini berbagai pihak masih memiliki jaringan kuat di kalangan Golkar. Nama lain yang juga kuat adalah Sri Sultan HB X yang sudah didukung secara terang-terangan oleh SOKSI, salah satu organisasi pendiri Golkar.

Selain itu, muncul nama Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang kini menjabat ketua DPR, Abu Rizal Bakrie, Muladi, Fadel Muhammad, dan Surya Paloh.

Reaksi Demokrat

Partai Demokrat, rupanya, masih berharap banyak untuk berkoalisi kembali dengan Partai Golkar. Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, koalisi dua partai tersebut seharusnya bisa dilanjutkan untuk satu periode ke depan. Sebab, duet SBY-Kalla sudah terbukti ampuh memimpin Indonesia.

Namun, dia mengakui, desakan untuk mengusung Kalla sebagai RI 1 sangat kuat di partai berlambang beringin itu. ''Setiap partai pasti bercita-cita mengajukan kadernya menjadi capres. Apalagi bagi partai sebesar Golkar,'' kata Anas di Jakarta kemarin (19/2).

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu mengatakan, apabila Golkar mengusung Kalla sebagai capres, itu berarti Demokrat dan Golkar akan pecah kongsi. Sebab, bagi Demokrat, SBY adalah harga mati maju sebagai capres. ''Kami masih berharap, Golkar menjadi bagian koalisi dengan Partai Demokrat dan partai-partai pendukung di pemerintahan,'' kata mantan ketua umum PB HMI itu.

Anas menambahkan, membentuk koalisi baru tak semudah membalik telapak tangan. Butuh penyesuaian dan kompromi antarpartai. Namun, dengan koalisi antara Golkar dan Demokrat selama ini, terbukti kedua partai mampu berjalan sinergis. ''Melanjutkan koalisi dengan perbaikan lebih baik daripada membangun koalisi baru,'' katanya.

Melihat perkembangan politik di internal beringin, kata Anas, Demokrat takkan menghalangi apabila Golkar ingin tampil sebagai RI 1. ''Kami tidak bisa menghalangi teman-teman di Golkar. Tapi, kami (masih) optimistis, Golkar akan berkoalisi bersama Demokrat,'' katanya. (noe/aga/agm/tof)
sumber: jawa Pos

Duet SBY-JK Diperkirakan akan Berakhir

JAKARTA--MI: Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono mengakui ada indikasi duet antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan segera berakhir bila Golkar mengajukan calon presiden sendiri.

"Ya saya kira memang ada indikasinya. Tapi sesuatu itu tetap harus diputuskan dalam Rapimnas dan kita tetap bersepakat menunggu hingga pemilu legislatif," ujar Agung kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/2).

Menurutnya desakan dari 33 DPD Partai Golkar yang menginginkan agar Golkar mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden merupakan indikasi akan diakhirinya duet ini. "Bila Golkar akan mengajukan capresnya, maka konsekuensinya ya koalisi dengan Demokrat akan berakhir karena SBY kan diusung sebagai capres Demokrat," kata Agung.

Namun ia mengaku belum mendengar kabar adanya dukungan dari 33 DPD Partai Golkar yang meminta Jusuf Kalla sebagai capres. Ia hanya mengungkapkan dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar memang sudah muncul nama Jusuf Kalla sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Golkar.

"Tapi saya yakin JK sangat tertib dalam hal prosedur yaitu menunggu hasil dari daerah dulu. Tapi silakan saja bila memang daerah mengusung JK, saya menunggu resminya saja," tutur dia.

Kendati demikian, Agung berharap agar nama-nama tokoh Golkar yang kerap disebut-sebut dalam bursa calon presiden tetap memprioritaskan pemenangan Golkar dalam pemilu legislatif. (*/OL-06)
sumber: media indonesia

Golkar Pastikan Usung Calon Presiden

Golkar Pastikan Usung Calon Presiden
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar seluruh Indonesia akan mengusung calon presiden dalam pemilihan umum mendatang. Penegasan itu disampaikan setelah mereka bertemu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, di Jalan Diponegoro 2, Jakarta, kemarin.

"Golkar akan mencalonkan presiden, bukan wakil presiden," kata Uu Rukmana, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, di kediaman Jusuf Kalla kemarin. Uu ditunjuk untuk mewakili 33 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang hadir di situ.

“Dari dulu Golkar tak pernah mencalonkan orang nomor dua," kata Ade Surapriatna, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, menambahkan, “Kita sepakat harus menghormati dari leluhur sampai sekarang untuk mencalonkan orang nomor satu."

Menurut Uu, Golkar di daerah yakin suara partainya akan memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan calon presiden. Perihal keinginan para ketua yang mereka sebut melambangkan keinginan Golkar Indonesia itu, kata Uu, “Jusuf Kalla menyambut baik.”

Dalam pertemuan itu, Uu melanjutkan, para Ketua Golkar daerah juga telah menyebut nama calon presiden yang akan diusung. Namun, hal itu baru dipastikan pada rapat pimpinan khusus setelah pemilu legislatif. "Kami sudah punya kesepakatan, tetapi tidak perlu diucapkan sekarang," kata Uu.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus terus terang mengaku akan mengusung sang ketua umum, Jusuf Kalla. "Ketua umum adalah lambang parpol. Maluku Utara sepakat JK," katanya. Sikap serupa disampaikan oleh Ketua DPD Lampung M. Alzier Dianis Thabrani dan Ketua DPD Jambi Zoerman Manaf.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Hidayat menambahkan, sebenarnya sudah disepakati Jusuf Kalla sebagai calon presiden tunggal Partai Golkar. "Tadi nggak ada nama lain, semua sudah sepakat JK," katanya. Hal itu, kata Ahmad, sudah disampaikan langsung kepada Jusuf Kalla. Namun, Jusuf Kalla belum memberikan kepastian. "Beliau masih akan istikharah dulu,” kata Ahmad.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan pertemuan Ketua DPD Golkar dengan Jusuf Kalla bukan untuk menjegal tokoh tertentu. "Hanya menerima laporan saja," katanya di gedung DPR kemarin.

Menurut dia, adanya usulan pengurus daerah agar Golkar mengusung calon presiden menjadi indikasi berakhirnya duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. "Kalau (mengusung) calon presiden, tentu tidak bisa dipertahankan lagi yang seperti sekarang," katanya.

Sikap resmi partai saat ini, Agung melanjutkan, belum menetapkan apakah akan mengusung presiden atau cukup wakil presiden. Penetapan baru akan dilakukan dalam rapat pimpinan khusus setelah pemilihan legislatif. “Namun, pandangan daerah dalam rapat pimpinan nanti tak akan jauh berbeda dengan usulan lisan,” kata Agung. “Resminya tetap di rapimsus."

Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, tempat Yudhoyono berkiprah, mengaku tak terpengaruh oleh kesepakatan para Ketua DPD Golkar itu. "Kita menghormati keputusan itu," katanya kepada Tempo kemarin, "Sebagai partai besar, pastilah mereka menginginkan mengusung calon presiden." GUNANTO | DWI RIYANTO | DWI WIYANA
sumber:koran tempo

MK tolak Capres Independen Sesuai UUD 45

JAKARTA, SELASA — Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan calon presiden perseorangan sudah sejalan dengan semangat UUD 1945 karena sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem presidensial. Hal itu dilontarkan Andi Mattalatta saat ditanya pers seusai menghadiri diskusi di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (17/2) siang.

"Ya, memang itulah semangat Undang Undang Dasar kita karena sistem pemerintahan kita kan sistem presidensial. Namun karena banyaknya kewenangan presiden yang membutuhkan dukungan parlemen, karena itu pasangan calon presiden harus mempunyai minimal dukungan awal," katanya.

Mengenai peluang putusan MK Rabu besok tentang persyaratan capres sebesar 20 persen, Andi menolak menjawab karena bisa mendahului putusan MK. "Tapi kalau kita lihat putusan MK minggu lalu tentang penolakan parliamentary threshold dan sekarang MK menolak pencalonan capres independen, jadi saya kira putusan MK besok tidak jauh dari semangat itu," ujarnya.

Menurut Andi, sebenarnya calon independen bisa saja diajukan apabila UUD 1945 diubah yaitu semula dukungan partai politik diserahkan kepada calon perseorangan. "Namun saat pembahasan amandemen UUD 45 yang lalu usulan calon independen sebenarnya sudah diajukan. Akan tetapi ditolak oleh anggota MPR karena tidak sesuai dengan politik kita yang merupakan sistem kolektif dan bukan sistem individual," katanya.

Lebih jauh Andi memperkirakan pada masa mendatang persyaratan capres 20 persen itu bisa saja ditingkatkan. "Karena pemerintah yang akan dihasilkan dalam pemilu harus memiliki dukungan yang kuat di parlemen," tambah Andi.

Sekilas Candidat Capres 2009 "Prabowo Subianto"

Pensiun dini dari dinas militer, Prabowo beralih menjadi pengusaha. Ia mengabdi pada dua dunia. Kini, nama Mantan Pangkostrad dan Komjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini ingin kembali ke ladang pengabdian negerinya. Namun diperkirakan targetnya bukan meraih kursi presiden pada Pemilu 2004 ini. Melainkan sebuah garis start untuk menapaki Pemilu Presiden 2009 nanti.

Diakui, keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatarbelakangi oleh hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa saat ini. Seperti sering diucapkan, bahkan sejak masih aktif dalam dinas militer, dirinya telah bersumpah hendak mengisi hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo sangat mafhum, menjadi capres – apalagi kemudian terpilih sebagai presiden – bukan pilihan enak. Karena, siapa pun nanti yang dipilih rakyat untuk memimpin republik niscaya bakal menghadapi tugas yang maha berat. “Karenanya, Pemilu 2004 merupakan momentum yang sangat strategis untuk memilih pemimpin bangsa yang tidak saja bertaqwa, tapi juga bermoral, punya leadership kuat dan visi yang jelas untuk memperbaiki bangsa,” tambahnya.

Jika dicermati, perjalanan hidup Prabowo memang penuh mozaik dan sarat dengan cerita mengharu biru. Suatu perjalanan yang membuatnya lekat dengan pujian, sekaligus cercaan. Sejarah mencatat, pengabdian 24 tahun Prabowo dalam dinas militer tidak sekadar mengantarkannya menjadi jenderal berbintang tiga. Namun, sekaligus meneguhkan reputasi pribadinya, hingga tercatat sebagai salah seorang tokoh yang berperan dan menjadi saksi penting dalam sejarah republik. Sebagai perwira TNI AD, reputasi alumnus Akabri Magelang (1974) ini memang membanggakan. Karier militernya – yang banyak diisi dengan penugasan di satuan tempur – terhitung lempang.

Pada masanya, Prabowo bahkan sempat dikenal sebagai the brightest star, bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia. Dialah jenderal termuda yang meraih tiga bintang pada usia 46 tahun. Ia juga dikenal cerdas dan berpengaruh, seiring dengan penempatannya sebagai penyandang tongkat komando di pos-pos strategis TNI AD.

Nama Prabowo mulai diperhitungkan, terutama sejak ia menjabat Komandan Jenderal Kopassus (1996) dan aktif memelopori pemekaran satuan baret merah itu. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Posisi strategis yang, sayangnya, tidak lebih dari dua bulan ia tempati. Karier gemilang Prabowo memang kemudian meredup seketika. Sehari setelah Presiden Soeharto, mundur dari kekuasaan, 21 Mei 1998, Prabowo – yang ketika itu menantu Soeharto – ikut digusur. Ia dimutasikan menjadi Komandan Sesko ABRI, sebelum akhirnya pensiun dini. Berbarengan dengan itu, bintang di pentas militer itu lantas diberondong dengan aneka tudingan.

Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian aksi penculikan para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elite ABRI. Mulai dari tudingan adanya “pertemuan konspirasi” di Markas Kostrad pada 14 Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu “pengepungan” kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat pribadinya. Lebih mengenaskan lagi, hampir semua kekacauan di tanah air sebelum dan sesudah Mei 1998 nyaris selalu dipertautkan dengan Prabowo.

Setelah hiruk-pikuk 1998 berlalu, yang berujung dengan berakhirnya masa dinas militernya, Prabowo kemudian terbang ke Inggris, sebelum bermukim di Yordania. Dari sinilah, ia mulai merintis karier sebagai pengusaha. Sebagai putra dari keluarga begawan ekonomi Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Prabowo sebenarnya tak terlalu asing dengan dunia usaha. Apalagi, selain ayahnya, anggota keluarga yang lain umumnya juga menekuni dunia bisnis.

Tak berbeda dengan di militer, karier Prabowo di dunia usaha pun melesat cepat. Selain karena kesungguhan dan kerja keras, ia juga tergolong cepat belajar. Kini, lima tahun setelah pensiun, ia telah memimpin armada bisnis di bawah payung Nusantara Group. Wilayah usahanya terentang dari Kalimantan Timur hingga Kazakhstan. Dari kelapa sawit, perikanan, pertanian, bubur kertas (pulp) hingga minyak dan pertambangan. “Militer dan bisnis sama saja. Sama-sama lahan untuk mengabdi, dan sama-sama banyak tantangan yang mesti dihadapi,” tutur Prabowo, yang gigih menawar-kan konsep ekonomi kerakyatan dalam visi-misinya sebagai capres Partai Golkar.

Pemimpin Alternatif Perlu Teken Kontrak Politik

JAKARTA (Suara Karya): Forum Pergerakan Nusantara (FPN) menyerukan pemimpin alternatif membuat kontrak politik menyangkut komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.


Demikian disampaikan Koordinator FPN Bondan Gunawan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu. Mereka yang tergabung dalam FPN adalah kalangan agamawan, akademisi, dan pengamat politik. Mereka antara lain Sukardi Rinakit, Soetandyo Wignjosoebroto, Mochtar Pabotinggi, Frans Magnis Suseno, Yudi Latif, dan Andrinov A Chaniago.

Bondan menjelaskan, seruan itu didasari keprihatinan terhadap kedaulatan bangsa yang semakin terkikis kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Di mata FPN, katanya, kondisi bangsa saat ini amat rapuh. Semangat gotong-royong melemah, politik identitas menguat, sementara orientasi politik menyempit pada diri sendiri dan kelompok.

Karena itu, FPN menyerukan perlunya calon-calon pemimpin bangsa meneken kontrak politik yang mencakup paradigma pembangunan, peran-peran kelembagaan, sampai platform politik. "Siapa pun pemimpin yang akan datang harus mempunyai kontrak politik dengan rakyat sehingga tidak bekerja atas kepentingan kelompok atau pun dirinya," ujar Bondan.

Mochtar Pabotinggi juga mengaku prihatin dengan kondisi bangsa selama sepuluh tahun terakhir. "Tiga elemen negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif terlihat hanya mementingkan diri sendiri dan saling jarah," katanya.

Sementara Yudi Latif menekankan, hasil reformasi yang digerakkan melalui demokrasi jauh dari harapan. "Sangat ironis kondisi sekarang ini. Dalam demokrasi kita telah terjadi defisit pejuang kepentingan rakyat," ujarnya.

Demokrasi dalam politik, menurut Yudi, hanya menghambakan sebagian orang dan golongan kepada kepentingan primordial. "Untuk itu perlu koreksi reformasi agar kepentingan-kepentingan kolektif bisa diperjuangkan tidak berhenti pada prosedur-prosedur," katanya.

Untuk mendapatkan pemimpin alternatif yang serius memperjuangkan kepentingan masyarakat, partai politik (parpol) perlu direformasi. "Sekarang ini parpol yang diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas malah hanya melihat pemimpin berdasarkan aspek material," ujar Yudi.

Dalam rangka mereformasi fungsi kelembagaan parpol untuk melahirkan pemimpin, menurut Yudi, diperlukan peran aktif semua kalangan masyarakat. Mereka perlu diberi ruang untuk memberikan tekanan kepada parpol supaya memperbaiki fungsi penjaringan pemimpin bangsa.

Sementara Andrinov dan Frans Magnis Suseno sama-sama menilai pemerintahan sekarang ini gagal membawa misi dan visi bangsa ke arah yang lebih baik. Karena itu, sekarang ini timbul banyak masalah, seperti krisis pangan hingga krisis energi.

Menurut Andrinov, pemimpin sekarang ini hanya mementingkan aspek jangka pendek yang hanya menyentuh masalah sektoral. Mereka tidak lagi berpikir dan bertindak secara strategis. "Dampaknya, sekarang ini kebijakan jangka pendek justru menciptakan masalah di masa datang," ujarnya.

Bagi Sukardi Rinakit, kontrak politik diperlukan agar calon pemimpin bangsa menepati janji seperti saat kampanye dalam rangka pemilu. Apabila tidak dapat memenuhi janji, mereka tidak perlu dipilih lagi. "Tidak ada sanksi hukum, melainkan sekadar penalti sosial," ujarnya.

Pemimpin bangsa seharusnya mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kekuasaan. Saat ini yang perlu diwaspadai adalah potensi rakyat menjadi bersikap pragmatis.

Menurut Sukardi, saat ini terlihat pijar-pijar konflik yang potensial meruntuhkan kedaulatan bangsa. "Daya tahan rakyat kini sangat lemah. Sementara pijar-pijar konflik sudah bermunculan. Ini amat mengkhawatirkan," katanya.

Idealnya, ujar Sukardi, di masa datang pemimpin yang dipilih berdasar kemampuannya membangkitkan inspirasi publik serta berani membuat kontrak politik menyangkut jaminan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, maka sistem pemilihan harus diubah. Ketentuan calon legislatif ditentukan dengan nomor urut hanya akan memperkuat oligarki partai," kata Sukardi.

Sumber : www.suarakarya-online.com

Presiden: Ada Isu "Asal Bukan Capres S"

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan dua isu terkait dengan pemilihan presiden 2009.

Meskipun meyakini isu itu tidak benar, Presiden menyebut isu itu ada di antara petinggi Tentara Nasional Indonesia dan di antara petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

”Hati-hati jika mengeluarkan pernyataan atau bertindak,” ujar Presiden saat memberi pengarahan dalam rapat pimpinan TNI dan rapat koodinasi Polri yang dijadikan satu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut isu yang didengarnya dan disampaikan secara terbuka itu, ada petinggi TNI AD yang mengkampanyekan ”ABS” alias ”asal bukan capres S”.

Isu lain yang didengar Presiden adalah keterlibatan petinggi Polri menjadi tim sukses capres tertentu.

Presiden tidak menyebut capres S yang dimaksudkannya dan satuan petinggi TNI AD yang menyebarkannya. Untuk petinggi Polri yang menjadi tim sukses capres tertentu, Presiden tidak memberi keterangan lebih lanjut. Presiden hanya berujar, ”Saya yakin, informasi itu tidak benar.”

Tidak mendengar

Tentang isu yang dikemukakan Presiden, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku baru pertama kali mendengar saat disampaikan Presiden. ”Saya sendiri belum mendengar itu. Presiden sendiri juga tidak yakin. Itu akan jadi catatan saya sebagai Panglima TNI apakah isu itu ada benarnya,” ujar Djoko.

Sejauh ini, tokoh yang menyatakan diri ingin maju sebagai capres adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Sutiyoso, Slamet Soebijanto, dan Sultan HB X. Tidak jelas ”asal bukan S” mana yang isunya diterima Presiden dan dikemukakan di Istana Negara.

Untuk cara-cara seperti yang dikemukakan itu dalam Pilpres 2004, Presiden mengaku sudah memaafkannya. Presiden bahkan dua kali berturut-turut mengemukakan ”sudah saya maafkan” di forum itu. Yang dimaafkan presiden adalah kampanye petinggi Polri menjelang Pilpres 2004 agar tidak memilih capres tertentu termasuk dirinya.

”Jangan terulang lagi. Saya sendiri pernah merasakan betapa sakitnya saat ada oknum TNI atau Polri yang mengeluarkan instruksi yang mengganggu netralitas TNI atau Polri dalam Pemilu 2004,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai tuduhan Yudhoyono sebagai hal yang mengejutkan dan sangat serius.

Ikrar mengaku dirinya memang sejak lama mendengar ada kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan prajurit TNI, baik di tingkat bawah maupun perwira, terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan anggaran, kesejahteraan, dan profesionalitas yang mencukupi.

Namun, ia tidak berani menyimpulkan apakah kekecewaan itu terakumulasi dalam bentuk gerakan ”Asal Bukan Susilo”.

Tuduhan macam itu menurut Ikrar bisa berdampak serius karena bisa diterjemahkan Presiden kehilangan kendali atas angkatan bersenjatanya sendiri. Presiden sama artinya menuduh TNI telah melanggar konstitusi yang mengharuskan TNI tidak berpolitik praktis.
sumber: kompas