Tampilkan postingan dengan label REGIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label REGIONAL. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Februari 2009

Kapolda Jatim Prioritaskan Keamanan Pemilu 2009

SURABAYA - Sejak kemarin (20/2), Brigjen Pol Anton Bachrul Alam resmi menduduki jabatan Kapolda Jatim. Mantan Wakadiv Humas Mabes Polri itu menggantikan pendahulunya, Irjen Pol Herman S. Sumawiredja. Saat ditanya prioritas pertama, dia menyatakan bertekad menghindarkan Jatim dari kerusuhan selama pelaksanaan Pemilu 2009 yang sudah dalam hitungan bulan.

Komitmen Anton itu disampaikan setelah menerima tongkat komando dari pendahulunya, Irjen Pol Herman S. Sumawiredja, di Mapolda Jatim kemarin. "Kami akan terus mengecek kesiapan agar tidak ada halangan dalam pengamanan hari H pemilu. Itu jadi prioritas utama saya," katanya.

Anton juga berencana mengadakan operasi khusus selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. ''Kami akan melaksanakan Operasi Mantab Brata 2009 untuk mengamankan pemilu,'' tegasnya.

Kapolda dengan satu bintang di pundak itu menerangkan, sebelum menghadapi pemilu, masih ada sisa waktu yang harus dimanfaatkan secara optimal. Rentang waktu tersebut akan digunakan untuk meng-upgrade kemampuan anak buahnya di lapangan. Mulai level polsek, polres, hingga polda. "Latihan membuat kami menjadi profesional. Kami juga akan menurunkan perwira ke polres dan polsek agar latihan lebih mantap,'' katanya.

Anton mengakui bahwa Jatim masih memiliki berbagai persoalan mendesak untuk ditanggulangi oleh kepolisian. Pihaknya juga telah menyusun daftar persoalan yang harus ditangani secara intensif. Misalnya, kasus-kasus yang selama ini nggandol alias belum tuntas ditangani oleh anak buahnya. Sebut saja kasus Lapindo yang berkasnya bolak-balik dari penyidik Satpidkor ke kejaksaan.

Kasus lain yang bakal jadi perhatian adalah pemalsuan data dalam coblosan Pilgub Jatim di Sampang dan Bangkalan. Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. "Kami akan mempelajari dan mendalami semua persoalan itu. Kami juga tetap akan komitmen memberantas korupsi,'' ujarnya.

Setelah serah terima jabatan di Polda Jatim, Kapolda lama Irjen Pol Herman S. Sumawiredja menyampaikan kesan selama tiga tahun lebih memimpin Polda Jatim. Dia mengaku terkesan dengan sikap warga Jatim yang melek hukum. Dalam analisis Herman, masyarakat Jatim mulai meninggalkan cara-cara kekerasan atau makin hakim sendiri dalam mengatasi permasalahan. "Inilah yang membuat keadaan tetap kondusif,'' kata Herman.

Herman juga kembali menyampaikan puisi berjudul Mohon Pamit di hadapan mantan anak buahnya. ''Keberhasilan itu pastilah milik anak buahku. Kekurangan itu pastilah tanggung jawabku. Waktuku terbatas kawan. Mohon pamit. Terima kasih atas segala kerja sama. Maaf atas segala kekurangan".

Rangkaian pergantian tampuk pimpinan Polda Jatim itu dilanjutkan dengan Lepas Kinasih di lapangan upacara Mapolda Jatim. Anton mengantarkan Herman berjalan menuju pintu gerbang polda. Tradisi itu menandai masa tugas Herman yang sudah berakhir karena dipromosikan sebagai staf ahli Kapolri. (fid/fat)
sumber: jawa pos

KPU Pusat Hentikan Masa Kerja KPU Jatim

SURABAYA - Sebuah keputusan mengejutkan diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Secara tiba-tiba, lembaga itu menghentikan masa kerja anggota KPU Jatim yang saat ini sebenarnya masih terikat masa perpanjangan jabatan. Sebagai gantinya, KPU pusat memutuskan melantik keanggotaan anyar KPU Jatim periode 2009-2014.

Penggantian itu dijadwalkan berlangsung hari ini di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Empat anggota anyar KPU Jatim bakal dilantik. Mereka adalah Arief Budiman (anggota KPU Jatim saat ini), Andre Dewanto (mantan anggota KPU Kabupaten Malang), Nikmatul Hidayati (mantan anggota KPU Nganjuk), dan Agung Nugroho (Ketua KPU Ponorogo). Seorang anggota lainnya, yakni Najib Hamid, dilantik terlebih dulu pada Oktober 2008.

Keputusan itu memang cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya KPU pusat memperpanjang masa kerja anggota KPU Jatim selama empat bulan pasca pelantikan gubernur-wakil gubernur Jatim. Artinya, mereka sebenarnya masih bisa menjabat hingga Juni 2009.

Perpanjangan itu juga perlu karena berbagai permasalahan seputar persiapan KPU untuk menggelar pemilu makin banyak. Meski demikian, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary optimistis kekhawatiran tersebut tidak terjadi. ''Ini murni untuk penyegaran. Kami ingin pejabat baru bisa menyelenggarakan pemilu nanti,'' katanya.

Dia menjelaskan, berdasar peraturan, anggota KPU akan diganti maksimal empat bulan setelah pelantikan gubernur terpilih. Nah, kata dia, Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf sudah dilantik. Tanggung jawab KPU Jatim sudah ditunaikan. ''KPU pusat sudah jauh-jauh hari menetapkan bahwa Pemilu 2009 bakal ditangani KPU anyar. Jadi, ini murni untuk penyegaran,'' ungkapnya.

Apakah penghentian itu terkait dengan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka dugaan pelanggaran pilgub Jatim? Hafiz langsung membantah. Menurut dia, wacana penggantian tersebut muncul sejak putaran kedua pilgub Jatim berlangsung.

Sejak MK menetapkan KPU Jatim bertanggung jawab atas kecurangan di Madura itu, pihaknya sudah merencanakan penggantian ketua KPU Jatim. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena banyak pertimbangan.

Lalu, bagaimana dengan penetapan ketua KPU Jatim yang bakal menggantikan Wahyudi Purnomo? Anggota KPU Jatim Arief Budiman menyatakan sampai saat ini belum ada keputusan final. Sebab, agenda hari ini hanya pelantikan anggota anyar KPU Jatim.

Nah, penentuan ketua KPU Jatim bakal dilakukan dalam rapat pleno usai pelantikan besok. "Soal siapa yang ditunjuk, bergantung hasil rapat internal besok. Plus masukan dari KPU pusat," kata Arief kemarin.

Meski masih bungkam soal siapa yang bakal jadi pengganti Wahyudi Purnomo, bocoran kabar yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan bahwa Arief memiliki kans terbesar. Sebab, di antara seluruh anggota anyar KPU yang bakal dilantik, Arief adalah satu-satunya anggota KPU Jatim lama yang terpilih.

Apalagi, selama pilgub putaran ketiga, dia bisa dikatakan menjadi pengganti sementara Wahyudi yang mulai mengurangi fungsinya sebagai ketua KPU Jatim. "Itu kan penilaian orang. Lihat saja hasil rapat besok lah," katanya.

Yang jelas, para anggota anyar KPU Jatim nanti memiliki tanggungan yang luar biasa berat. Sebab, anggota lawas KPU Jatim meninggalkan berbagai PR yang harus dituntaskan agar pelaksanaan pemilu 9 April mendatang bisa sukses. Tengok saja, saat pelaksanaan coblosan pemilu tinggal 48 hari lagi, setumpuk masalah masih terjadi. Kasus teranyar adalah daftar pemilih (DPT) Pemilu 2009 ternyata belum beres. Sebab, KPU Jatim tiba-tiba saja mengubah data pemilih.

Sebelumnya, KPU menetapkan surat bernomor 427 Tahun 2008 tentang DPT. Berdasar surat tersebut, jumlah DPT pemilu di Jatim sebanyak 29.294.127 pemilih. Namun, dalam up date terakhir, muncul angka 29.524.443. Berarti ada selisih 230.316 orang.

Hal itu ternyata membingungkan KPU kabupaten/kota karena SK KPU Jatim sudah tidak bisa diubah. ''Itu baru bisa diubah jika ada peraturan pengganti UU," kata anggota KPU Kota Surabaya Fordinal Sihombing.

Bahkan, di beberapa KPU kabupaten/kota ditemukan beberapa kesalahan. Misalnya, nama tercetak dobel, ada anak di bawah 17 tahun tercatat, atau yang meninggal tidak dicoret.

Selain masalah data, masih ada keruwetan persiapan lain. Di antaranya, penetapan teknis pelaksanaan kampanye yang hingga kemarin belum ditetapkan. Alasannya, KPU Jatim masih menunggu kesiapan seluruh KPU kabupaten/kota.

KPU juga masih diribetkan permasalahan logistik surat suara. Sebab, validasi surat suara yang bakal dipakai dalam Pemilu 2009 ternyata belum selesai. KPU Jatim masih menerima berbagai perubahan yang diajukan partai peserta pemilu. Pencetakan surat suara pun belum bisa dilakukan.

Terakhir, keanggotaan KPU kabupaten/kota se-Jatim juga belum jelas. KPU Jatim masih melakukan seleksi akhir sebelum penentuan kepengurusan terpilih. "Memang masih banyak permasalahan. Tapi, kami harap semua bisa tuntas sebelum pemilu nanti," tegas Arief Budiman. (ris/aga/dim/sai/fat)

sumber:jawa posA

PAN Inginkan Munculnya Capres/Cawapres Alternatif

PADANG--MI: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir mengharapkan muncul calon presiden/wakil presiden (Capres/Cawapres) alternatif pada Pemilihan Presiden 2009 dan tidak setuju jika hanya kembali tambil 4L (lu lagi, lu lagi) atau wajah lama.

Hal itu ditegaskan Sutrisno di Sumbar, Kamsi (19/2). Ia mengharapkan, ada capres atau cawapres alternatif atau muncul pemimpin baru dan siapa orangnya tergantung koalisi antarpartai.

Menurut dia, koalisi antar partai untuk mengusung capres/cawapres akan terjadi menyusul menolakan Mahkamah Konstritusi (MK) terhadap gugatan penetapan syarat 20 persen suara Pemilu 2009 bagi satu partai politik untuk bisa mengusung capres/cawapres. "Kita (PAN) terima keputusan MK itu, meski berat buat memunculkan figur-figur baru, tapi harapan saya jangan calon presiden itu dua saja," kata Sutrisno.

Ia menyebutkan, dengan hasil keputusan MK, maka partai-partai harus berkoalisi, karena diperkirakan parpol yang akan mendapat 20 persen suara mungkin tidak ada. "Saya tidak yakin itu termasuk terhadap partai yang pada Pemilu 2004 mendapat 20 persen seperti Golkar dan PDI-Perjuangan yang memperoleh 19 persen suara," tambahnya.

Jadi mungkin tidak ada satu pun partai yang mencapai 20 persen dan mungkin hanya sekitar 15 persen seperti ditargetkan PAN. Karena itu diperlukan koalisi, kata Sutrisno. (Ant/OL-06)
sumber: media indonesia

Jumat, 20 Februari 2009

Kurangnya Sosialisasi Ancam Pemilu 2009

Mataram: Pemilihan umum tinggal 46 hari lagi, namun masih banyak warga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak memahami cara pencoblosan, karena kurangnya sosialisasi. Hal ini dinilai mengancam kesuksesan Pemilihan Umum 2009.

"Sosialisasi sangat kurang," kata Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Suhaili Fadli Thohir yang juga calon legislator (caleg) DPRD NTB dari Partai Golkar, Sabtu (21/2). Suhaili berasal dari lingkungan Pondok Pesantren AtThohiriyah Bodak Lombok Tengah.

Menurutnya, para caleg banyak yang mengambil inisiatif membuat sendiri contoh surat suara agar warga dapat memilih sesuai nomor urut. Tapi, kata Suhaili, inisiatif tersebut tidak diperkenankan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Ketua Panwaslu NTB Yan Marlu mengakui melarang pembuatan contoh surat suara yang isinya menyebutkan nama caleg dan partai secara asli. "Apalagi specimen dari KPU kan belum dikeluarkan. Ini kan rahasia publik," ujarnya.

Hal itu, menurutnya, juga dapat merugikan calon tersebut bila model contoh surat suara yang dibuatnya berbeda nantinya dengan surat suara yang diterbitkan oleh KPU.

Yan Marlu membenarkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU Daerah NTB yang hanya memiliki anggaran sosialisasi sebesar Rp 90 juta. Jumlah tersebut dinilainya tidak wajar karena ada sembilan daerah kota kabupaten se-NTB.

Menurutnya, KPUD NTB sudah mengambil inisiatif mendompleng lembaga yang berkenan menyelenggarakan kegiatan internal untuk karyawan atau siswa.

Ketua KPUD NTB Fauzan Khalid mengatakan sosialisasi secara menyeluruh sampai tingkat warga di dusun dilakukan dalam waktu sebulan terakhir ini. Namun, ia menyangkal kalau melarang membuat surat suara para caleg. "Asalkan tidak manipulatif," ujarnya.
sumber: TEMPO Interaktif

Sultan Masih Mendapat Dukungan

BALIKPAPAN - Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X belum tersingkir dari bursa pencalonan, meski Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyatakan siap maju sebagai calon presiden. Sultan masih mendapat dukungan, baik di Jawa maupun di daerah lain.

Pengurus Golkar Kalimantan Timur, misalnya, masih mendukung Sultan maju sebagai calon presiden. Alasan mereka, Sultan memperoleh dukungan mayoritas dari pengurus dan simpatisan Golkar di wilayah itu.

"Tentunya kami menempuh jalur demokratis untuk mendukung aspirasi dari bawah," kata Mahyuddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Kalimantan Timur, kemarin.

Mahyuddin mengacu pada hasil sebuah survei di Kalimantan Timur soal popularitas calon presiden. Menurut dia, Sultan menempati peringkat teratas, disusul Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie.

Dari Semarang, dukungan terhadap Sultan juga mengalir. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Tengah Soejatno Pedro mengatakan saat ini muncul gagasan memasangkan Kalla sebagai calon presiden dengan Sultan sebagai wakilnya. "Kedua tokoh mempunyai kapasitas dan pendukung kuat," katanya.

Jika popularitas Sultan kemudian ternyata melebihi Kalla, menurut Pedro, posisinya tinggal ditukar. Sultan jadi calon presiden, Kalla jadi wakilnya. "Itu tidak masalah," ujar Pedro, yang juga Ketua SOKSI Jawa Tengah.

Sehari sebelum Kalla menyatakan kesiapannya, Sultan mengatakan tetap maju sebagai calon presiden. "Saya tetap calon presiden," kata Sultan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta, Rabu malam lalu.

Sebelumnya, Sultan pun menepis kemungkinan dia berpasangan dengan Kalla. Alasan Sultan, jika ingin menang, Golkar harus berkoalisi dengan partai lain. "Kalau dua-duanya dari Golkar, tak mungkin," kata Sultan.

Adapun barisan pendukung Sultan ragu akan keseriusan Kalla maju sebagai calon presiden. "Itu mungkin hanya untuk menutup peluang Sultan," ujar Bondan Nusantara, Wakil Sekretaris Jenderal Merti Nusantara--tim pendukung Sultan. "Pada akhirnya, Kalla bisa tetap maju sebagai wakil Yudhoyono." SG WIBISONO | SOHIRIN | BERNADA RURIT

sumber: koran tempo

Selasa, 17 Februari 2009

Fadel Muhammad menegaskan keinginannya untuk maju dalam pencalonan presiden RI

Fadel Muhammad menegaskan keinginannya untuk maju dalam pencalonan presiden RI mendatang hanya merupakan isu yang cenderung dibesar-besarkan media massa.

"Memang benar ada keinginan saya untuk maju pada kancah nasional, namun hingga kini, bagi saya hal itu belum pasti programnya, mana peluang yang hendak saya bidik," katanya dalam keterangan pers, seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-8 Provinsi Gorontalo, Senin (16/2).

Fadel menambahkan, sejauh ini dirinya hanya punya kebanggaan sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo, dan masih terus menyumbangkan tenaga serta pikirannya untuk kemajuan pembangunan wilayah tersebut.

Namun demikian, lanjut dia, sikap politiknya akan jelas terbaca, seusai pelaksanaan pemilu legislatif, pada 9 April mendatang.

Fadel juga membantah, sejumlah rangkaian peringatan HUT Provinsi Gorontalo, yang di antaranya digelar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, beberapa waktu lalu itu, merupakan "kado perpisahan" dirinya dengan masyarakat daerah yang dipimpinnya itu.

"Masih banyak target yang ingin saya capai untuk pembangunan Provinsi Gorontalo, seperti pengalihan embakarkasi haji antara (EHA) menjadi embarkasi penuh, pembangunan PLTU untuk mengatasi krisis listrik, serta pembangunan rumah sakit baru bertaraf nasional," kata Fadel yang mengaku bangga dengan julukan "Gubernur Jagung" itu.
sumber: inilahcom

Minggu, 01 Februari 2009

Golkar Lambat Menentuan Capres Karena Banyak Calon

Semarang, CyberNews. Lambanya Partai Golkar dalam menentukan kandidat untuk dimajukan dalam bursa calon presiden 2009 lebih dikarenakan banyak kader partai berlambang Pohon Beringin tersebut yang menyatakan siap menjadi capres.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Fitriyah di Semarang, Sabtu, mengatakan, Partai Golkar berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengerucut satu nama Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto.

"Di Golkar banyak orang dan tidak ada yang nomor satukan meskipun ada ketua umum partai, tetapi ketum tersebut tidak menjadi segala-galanya. Jadi di internal partai sangat ketat dengan tokoh-tokoh yang ada," katanya.

Akibatnya, lanjut Fitriyah, Partai Golkar menyatakan akan menentukan capres setelah melihat hasil pemilu legislatif 9 April 2009. Menurutnya, Partai Golkar juga berbeda dengan PDIP, karena Golkar sepertinya akan mempertahankan duet SBY-JK mengulang kemenangan pada Pemilu 2004.

"Jadi meskipun Golkar menang pada Pemilu 2004, Golkar sepertinya bersedia jika tidak menjadi orang pertama (presiden, red). Akan tetapi PDIP yang akan kembali mengusung Megawati sudah terlihat tidak mau menjadi orang kedua (wakil presiden, red)," katanya.

Fitriyah berpendapat, lambannya Partai Golkar dalam menentukan capres sebenarnya merugikan partai, karena mayoritas pemilih akan menentukan pilihannya jauh hari sebelum pemilu bahkan sebelum kampanye. Oleh karena itu, akan sangat strategis jika Golkar jauh hari mengumumkan capresnya. Para caleg bisa ikut mengkampanyekan capres kepada pemilih seperti yang telah dilakukan caleg dari partai lain.

"Kampanye caleg PDIP misalnya, yang juga memasang foto Megawati. Caleg Partai Gerindra memasang foto Prabowo, atau caleg dari Partai Demokrat yang memasang foto SBY. Akan tetapi, caleg Golkar tentu akan sulit untuk mengusung tokoh karena belum jelas capresnya," katanya.

Di Golkar sudah muncul sejumlah nama yang masuk nominator akan maju menjadi calon presiden di antaranya, Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Fadel Muhammad, Yudhi Chrisnandi, Surya Paloh, Muladi, dan Akbar Tandjung.
sumber: antara

Selasa, 27 Januari 2009

YOGYAKARTA, SENIN - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengaku tertarik untuk menggandeng Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad sebagai pasangan dalam pencalonan sebagai presiden pada pemilihan umum atau Pemilu 2009. Sutiyoso menambahkan bahwa kemenangan dalam bursa pemilihan calon presiden tidak akan mungkin diraih tanpa menggunakan kendaraan partai politik.

"Saya memang tertarik untuk menggandeng ahli ekonomi seperti Fadel Muhammad. Tetapi kepastian pasangan baru akan ditentukan setelah pengumuman hasil Pemilu legislatif 2009," ujar Sutiyoso usai diskusi bertajuk Karakter Pemimpin dan Model Kepemimpinan pada Tingkat Nasional dan Otonomi Daerah, pada temu tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Senin (4/8).

Sejauh ini Fadel mengatakan belum pernah menerima pinangan sebagai calon wakil presiden dari manapun. "Saya punya pengalaman di daerah yang mungkin akan bermanfaat di tingkat nasional. Saya sendiri memang belum bergerak dan baru akan menentukan kembali ke Jakarta setelah Oktober. Kemungkinan besar saya akan mencoba menjadi anggota DPR dulu," ujar Fadel yang juga menjabat Ketua Golkar di Gorontalo.

sumber: kompas

Taufik Kiemas Dorong Duet Mega-Buwono


YOGYAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan Taufik Kiemas mendorong terbentuknya duet Megawati dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, ia mengatakan, perlu dukungan moral seluruh kader untuk terjadinya duet Mega-Buwono.

"Untuk mewujudkan duet Mega-Buwono sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009 diperlukan dukungan moral dari seluruh kader PDI Perjuangan," katanya di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Senin(26/1).
Di hadapan ribuan kader pada acara pembekalan

struktural partai dan calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ia mengatakan, hubungan Megawati dan Sultan sebagai saudara cukup baik. Apalagi, menurut dia, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Gubernur DIY itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama orang Yogyakarta, tokoh nasional, dan reformis.

"Saya bahagia dapat mempersatukan dua orang Yogyakarta, yakni istri saya Megawati Soekarnoputri dan sahabat saya Sultan Hamengku Buwono X. Itu bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan," katanya.

Ia mengatakan, nanti malam Megawati diundang Sultan untuk makan malam bersama di Keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, kelanjutan dari pertemuan itu hanya mereka berdua dan Tuhan yang mengetahui.

"Namun, yang perlu diketahui adalah tidak ada perubahan politik yang begitu cepat dan meluas di Indonesia sebagaimana pasangan Mega-Buwono," katanya.

Pada kesempatan itu Taufik Kiemas minta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan DIY karena Megawati yang dijadwalkan hadir ternyata tidak bisa datang pada kegiatan pembekalan tersebut.

"Saya minta maaf atas ketidakhadiran Megawati karena pergi ke daerah Imogiri Bantul untuk menyapa rakyat Sultan, sedangkan Sultan datang ke acara ini untuk menyapa PDI Perjuangan," katanya.

Pada saat Taufik Kiemas masih berpidato di panggung, sejumlah kader DPC PDI Perjuangan Kulonprogo membentangkan spanduk yang cukup besar menyatakan dukungan terhadap pasangan Mega-Buwono sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2009.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Akhmad Djuwarto mengatakan, duet Mega-Buwono patut diwujudkan sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2009 agar nanti dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Pasangan Mega-Buwono sangat diharapkan dapat melakukan perubahan untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, adil, dan sejahtera," katanya.
sumber: antara