Jakarta - PDIP sudah jauh-jauh hari mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden 2009. PDIP optimistis akan memenangkan pemilu 2009. Namun, bagaimana bila PDIP tidak menjadi nomor satu dalam pemilu legislatif? Ada isu, Mega akan mundur dari calon presiden (capres).
Isu ini sudah jadi bahan pembicaraan para politisi, termasuk politisi internal PDIP. Isu muncul, salah satunya karena saat ini PDIP belum bisa dan belum berani menentukan calon wakil presiden, pendamping Mega. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa PDIP sebenarnya tidak yakin bisa menjadi pemenang pemilu legislatif.
Apalagi saat ini survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat keterpilihan PDIP merosot tajam. Terlepas adanya tudingan bahwa survei LSI ini pesanan parpol tertentu, namun bisa jadi ini adalah lampu kuning buat PDIP. PDIP hanya berada di nomor dua, dikalahkan Partai Demokrat (PD).
Seorang sumber detikcom menceritakan diusungnya Megawati sebagai capres sejak jauh-jauh hari ini dilakukan dengan asumsi bahwa PDIP memenangkan Pemilu. Sebab, ada anggapan capres pemenang Pemilu paling cocok sebagai presiden terpilih. Megawati konon juga mensyaratkan, dia mau jadi capres, bila PDIP menang Pemilu.
Lantas bagaimana bila PDIP benar-benar hanya menempati nomor 2 atau nomor 3 dalam Pemilu legislatif? Kabarnya, Mega punya skenario lain: Mega mundur dari capres dan PDIP akan memilih posisi wapres dalam koalisi dengan parpol yang dibangunnya.
Bila PDIP hanya menempatkan cawapres, tentu bukan Mega yang akan diusung. Mega adalah harga mati untuk capres. Calon kuat yang akan diusung Mega dan PDIP sebagai cawapres, disebut-sebut adalah Puan Maharani, putri Megawati. Saat ini, Puan yang menjabat sebagai salah satu ketua DPP PDIP terus ditempa dengan kesibukan-kesibukan politik yang digelar PDIP. Dia akan menjadi bintang baru keturunan Soekarno.
Puan Maharani yang kini menjadi caleg PDIP untuk DPR dari Dapil Jawa Tengah V selalu berada di samping Mega untuk acara-acara penting. Beberapa waktu lalu, saat bertemu Surya Paloh, Megawati juga didampingi Puan dan Taufiq Kiemas. Hari ini, Selasa (6/1/2009), misalnya, Puan juga akan mendampingi Megawati untuk tour keliling Sulawesi.
Bisa saja Puan akan didampingkan dengan calon presiden dari parpol pemenang Pemilu atau dari parpol besar lain yang memiliki daya jual. Bisa saja dengan Partai Golkar atau Gerindra yang kini menjadi bintang baru. Meski Golkar kabarnya sudah mengikat janji dengan Partai Demokrat untuk memasangkan JK sebagai cawapres SBY lagi, namun bisa saja Golkar berubah haluan. Tokoh Golkar seperti Surya Paloh atau Sri Sultan bisa jadi kuda hitam.
Namun, bila benar-benar PDIP kalah dan mematok cawapres, tentu partai pemenang Pemilu 1999 ini memiliki posisi tawar yang tinggi. "Ini strategi jangka panjang, agar kader kami bisa mendapatkan kursi presiden tahun 2014," tutur seorang politisi muda dari PDIP. Singkatnya, Puan bisa jadi diajukan sebagai cawapres 2009, namun akan didorong menjadi calon presiden 2014.
Benarkah isu mengenai Mega yang akan mundur dari capres bila PDIP kalah dan digantian Puan Maharani sebagai cawapres? Ketua Bapilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo membantah keras isu ini. Apa pun hasil pemilu legislatif, PDIP akan tetap konsisten mengusung Megawati sebagai capres. "Bagi PDI Perjuangan, Megawati sebagai capres sudah final," kata Tjahjo saat dihubungi detikcom.
sumber: detikcom
Rabu, 07 Januari 2009
Rabu, 31 Desember 2008
Tokoh Alternatif Belum Muncul, SBY Tetap Populer
Jakarta - Sudah banyak lembaga survei yang memprediksi popularitas dan peluang sejumlah tokoh calon presiden, termasuk pasangan SBY-JK. Kenapa popularitas SBY lebih tinggi? Karena belum munculnya tokoh alternatif."Saya menduga faktor pentingnya karena belum atau tidak adanya tokoh alternatif yang menjanjikan atau meyakinkan bisa membawa ke arah yang lebih baik. Itu yang belum muncul," ungkap pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, dalam jumpa pers Evaluasi Akhir Tahun Puskaptis dan Prediksi 2009 di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (30/12/2008).
"Kalau pun muncul, akan ada satu pasangan calon yang nongol. Nah, itu belum jelas siapa, tergantung pemilihan legislatif. Mudah-mudahan bisa muncul, kalau tidak Pilpres akan seperti tahun 2004," jelasnya.
Menanggapi hasil survei Puskaptis yang menyebutkan popularitas dan peluang SBY-JK menurun menjadi 19,90 persen dibanding hasil survei bulan Mei, yaitu 29,41 persen, Syamsuddin mengatakan, kalau survei itu valid, tentu hasilnya akan berbeda.
"Memang data ini cukup mengejutkan, karena bulan-bulan terakhir justru kebijakan yang dikeluarkan SBY cukup populis," jelasnya.
Syamsuddin mencontohkan, kebijakan pemerintahan SBY-JK yang menurunkan harga BBM untuk jenis premium dan solar. "Pertanyaannya, survei ini dilakukan sebelum atau
setelah kebijakan itu dikeluarkan? Karena ini menjadi faktor penting bagi
popularitas SBY dalam menghadapi pemilu," ujarnya. ( zal / asy )
sumber:detik
Rabu, 29 Oktober 2008
Dilema capres alternatif
DI tengah hiruk-pikuk survei, konvensi, maupun deklarasi calon presiden (capres), partai sekaliber Golkar belum juga menentukan capres yang akan diusung. Keputusan itu dirumuskan pada saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Publik pun bertanya-tanya. Alasannya, Golkar ingin konsentrasi dalam pemenangan pemilihan legislatif (pilleg). Sedangkan misteri siapa yang dijagokan akan disibak pascapemilu legislatif.
Bukan hanya bertanya, kesimpulan spekulatif kerap muncul. Sebagian kalangan berkesimpulan, Golkar sedang dilanda krisis ketokohan dan percaya diri. Lalu, apa yang melatari sikap ketidakpercayaan diri itu? Dan bagaimana sikap politik Golkar seharusnya?
Jebakan survei
Penilaian yang menyebutkan Golkar sedang dirundung krisis ketokohan dan percaya diri kelihatannya ada benarnya. Bisa jadi ketidakpercayaan itu disebabkab oleh rentetan hasil survei yang menunjukkan tokoh- tokoh Golkar kurang mendapat tempat di mata publik terkait siapa yang layak dan pantas menjadi presiden.
Pada konteks ini, survei tak hanya mempengaruhi psikologi calon pemilih atau publik, namun juga pemimpin- pemimpin partai. Sejauh apa pun kecanggihan prosedur dan mekanisme partai dalam menilai kualitas tokoh partai, pada akhirnya juga tersubordinasi oleh hasil survei.
Inilah yang terjadi dengan Golkar saat ini. Padahal, tak ada yang menyangkal bila dikatakan bahwa Golkar memiliki segudang tokoh pintar, gesit, negosiator ulung, intelektual mumpuni, diplomator dan orator, bahkan sang raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menjadi bagian dari Golkar.
Kalau memang alasan Golkar berpijak pada hasil survei, itu artinya Golkar separuh kehilangan prinsip dan tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Berdikari dalam arti percaya pada diri sendiri akan potensi yang dimiliki seperti tokohtokoh kompeten, kader berkualitas, dan anggota atau konstituen yang besar dan luas. Oleh karenanya, seyogyanya Golkar memaksimalkan potensi kader, memberdayakan, dan mendorong kemunculan tokoh-tokoh yang dimiliki tanpa harus terjebak pada hasil survei.
Tokoh baru
Apalagi kader yang akan dimunculkan adalah baru dan muda. Kehadiran tokoh-tokoh baru dan muda itu bisa menjadi jalan baru bagi arah perubahan politik bangsa guna melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan muda pula. Satu hal yang laik dicatat, kehadiran tokoh-tokoh yang kini berada di papan atas survei adalah tokoh-tokoh lama yang sebelumnya pernah berkuasa dan mengurus negara. Oleh karenanya menghadirkan tokoh-tokoh baru dapat menjadi penyeimbang dominannya tokoh-tokoh wajah baru dalam panggung kekuasaan negeri ini ke depan.
Sayangnya jalan baru dengan menghadirkan tokoh-tokoh baru dalam pilpres mendatang hampir tidak dijadikan agenda oleh banyak partai. Partai-partai yang ada masih bersikap fanatik terhadap tokohtokoh lama.
Di sana ada Megawati Soekarno Putri dari PDIP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, Abdurrahman Wahid dari PKB, dan bahkan Amien Rais juga bakal maju dari PAN bila hasil survei tetap mendudukkan SBY sebagai calon tangguh dan terkuat.
Jauh-jauh hari penulis membaca bahwa tak lain dan tak bukan sosok yang bakal diusung oleh Golkar adalah jusuf Kalla. Alasannya sederhana. Sebagaimana lazimnya dalam kultur partai yang ada selama ini, posisi ketua umum memiliki porsi istimewa. Namun kenyataannya tidak demikian. Keputusan Rapimnas di Yogyakarta tidak menunjuk Yusuf Kalla dan pun tak menyebutkan nama-nama final untuk capres/ cawapres.
Lagi-lagi, bisa jadi Golkar terjebak pada hasil survei di mana Yusuf Kalla yang nota bene ketua umum kalah populer dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertanyaanya, mengapa Golkar tidak mencalonkan Sultan HB sebagai capres? Kelihatannya, dukungan moral mulai deras membanjiri publik terkait pencalonan Sultan HB. Jusuf Kalla sendiri bahkan secara moral mempersilakan dengan segala hormat kepada Sultan HB bila ingin maju (capres).
Terlepas dari siapa yang akan dijagokan Golkar dalam pencalonan presiden, yang jelas jalan baru politik negeri ini harus dibuka. Dindingdinding yang merepresentasikan kekolotan, terbelakang, dan konvensional yang berdampak pada stagnasi, dan menghambat dinamika bangsa harus mampu diterobos.
Tentunya, seruan ini tak hanya ditujukan kepada Golkar semata namun kepada partai-partai lainnya. Jalan baru itu adalah berani menampilkan tokoh-tokoh baru yang bersih, muda, berwawasan luas, berani, independent, dan kredibel.
Akankah Golkar dan partai-partai lainnya mampu dan berani menampilkan tokoh-tokoh alternatif di luar tokoh lama dan tidak saling berperang dengan menghadap-hadapkan tokoh lama yang satu dengan tokoh lama lainnya?
sumber: Agung Suseno Seto
Publik pun bertanya-tanya. Alasannya, Golkar ingin konsentrasi dalam pemenangan pemilihan legislatif (pilleg). Sedangkan misteri siapa yang dijagokan akan disibak pascapemilu legislatif.
Bukan hanya bertanya, kesimpulan spekulatif kerap muncul. Sebagian kalangan berkesimpulan, Golkar sedang dilanda krisis ketokohan dan percaya diri. Lalu, apa yang melatari sikap ketidakpercayaan diri itu? Dan bagaimana sikap politik Golkar seharusnya?
Jebakan survei
Penilaian yang menyebutkan Golkar sedang dirundung krisis ketokohan dan percaya diri kelihatannya ada benarnya. Bisa jadi ketidakpercayaan itu disebabkab oleh rentetan hasil survei yang menunjukkan tokoh- tokoh Golkar kurang mendapat tempat di mata publik terkait siapa yang layak dan pantas menjadi presiden.
Pada konteks ini, survei tak hanya mempengaruhi psikologi calon pemilih atau publik, namun juga pemimpin- pemimpin partai. Sejauh apa pun kecanggihan prosedur dan mekanisme partai dalam menilai kualitas tokoh partai, pada akhirnya juga tersubordinasi oleh hasil survei.
Inilah yang terjadi dengan Golkar saat ini. Padahal, tak ada yang menyangkal bila dikatakan bahwa Golkar memiliki segudang tokoh pintar, gesit, negosiator ulung, intelektual mumpuni, diplomator dan orator, bahkan sang raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menjadi bagian dari Golkar.
Kalau memang alasan Golkar berpijak pada hasil survei, itu artinya Golkar separuh kehilangan prinsip dan tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Berdikari dalam arti percaya pada diri sendiri akan potensi yang dimiliki seperti tokohtokoh kompeten, kader berkualitas, dan anggota atau konstituen yang besar dan luas. Oleh karenanya, seyogyanya Golkar memaksimalkan potensi kader, memberdayakan, dan mendorong kemunculan tokoh-tokoh yang dimiliki tanpa harus terjebak pada hasil survei.
Tokoh baru
Apalagi kader yang akan dimunculkan adalah baru dan muda. Kehadiran tokoh-tokoh baru dan muda itu bisa menjadi jalan baru bagi arah perubahan politik bangsa guna melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan muda pula. Satu hal yang laik dicatat, kehadiran tokoh-tokoh yang kini berada di papan atas survei adalah tokoh-tokoh lama yang sebelumnya pernah berkuasa dan mengurus negara. Oleh karenanya menghadirkan tokoh-tokoh baru dapat menjadi penyeimbang dominannya tokoh-tokoh wajah baru dalam panggung kekuasaan negeri ini ke depan.
Sayangnya jalan baru dengan menghadirkan tokoh-tokoh baru dalam pilpres mendatang hampir tidak dijadikan agenda oleh banyak partai. Partai-partai yang ada masih bersikap fanatik terhadap tokohtokoh lama.
Di sana ada Megawati Soekarno Putri dari PDIP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, Abdurrahman Wahid dari PKB, dan bahkan Amien Rais juga bakal maju dari PAN bila hasil survei tetap mendudukkan SBY sebagai calon tangguh dan terkuat.
Jauh-jauh hari penulis membaca bahwa tak lain dan tak bukan sosok yang bakal diusung oleh Golkar adalah jusuf Kalla. Alasannya sederhana. Sebagaimana lazimnya dalam kultur partai yang ada selama ini, posisi ketua umum memiliki porsi istimewa. Namun kenyataannya tidak demikian. Keputusan Rapimnas di Yogyakarta tidak menunjuk Yusuf Kalla dan pun tak menyebutkan nama-nama final untuk capres/ cawapres.
Lagi-lagi, bisa jadi Golkar terjebak pada hasil survei di mana Yusuf Kalla yang nota bene ketua umum kalah populer dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertanyaanya, mengapa Golkar tidak mencalonkan Sultan HB sebagai capres? Kelihatannya, dukungan moral mulai deras membanjiri publik terkait pencalonan Sultan HB. Jusuf Kalla sendiri bahkan secara moral mempersilakan dengan segala hormat kepada Sultan HB bila ingin maju (capres).
Terlepas dari siapa yang akan dijagokan Golkar dalam pencalonan presiden, yang jelas jalan baru politik negeri ini harus dibuka. Dindingdinding yang merepresentasikan kekolotan, terbelakang, dan konvensional yang berdampak pada stagnasi, dan menghambat dinamika bangsa harus mampu diterobos.
Tentunya, seruan ini tak hanya ditujukan kepada Golkar semata namun kepada partai-partai lainnya. Jalan baru itu adalah berani menampilkan tokoh-tokoh baru yang bersih, muda, berwawasan luas, berani, independent, dan kredibel.
Akankah Golkar dan partai-partai lainnya mampu dan berani menampilkan tokoh-tokoh alternatif di luar tokoh lama dan tidak saling berperang dengan menghadap-hadapkan tokoh lama yang satu dengan tokoh lama lainnya?
sumber: Agung Suseno Seto
Langganan:
Postingan (Atom)
