Kepemimpinan Generasi Muda Dalam Pemilu 2009

Sumpah Pemuda 28 oktober 1928 adalah menjadi tonggak kebangkitan kaum muda untuk berikar tentang satu Indonesia. Dimana pemaknaan tersebut makin kabur, seakan-akan proyek nasoinalisme telah terkubur hari ini. Cita-cita Indonesia antara masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang hendak ditakar dengan takaran yang sama. Janji-janji meningkatkan kesejahteraan rakyat hannya sebatas wancana-wancana yang yang tak kunjung implementasinya. Sepertinya Indonesia selesai setelah terlepas dari belenggu penjajahan dan berdaulat secara politik. Salah besar jika pemikiran kolektif ini terus terpelihara.

sumber:
Rumah Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah University of Yogyakarta

Golkar Lambat Menentuan Capres Karena Banyak Calon

Semarang, CyberNews. Lambanya Partai Golkar dalam menentukan kandidat untuk dimajukan dalam bursa calon presiden 2009 lebih dikarenakan banyak kader partai berlambang Pohon Beringin tersebut yang menyatakan siap menjadi capres.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Fitriyah di Semarang, Sabtu, mengatakan, Partai Golkar berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengerucut satu nama Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto.

"Di Golkar banyak orang dan tidak ada yang nomor satukan meskipun ada ketua umum partai, tetapi ketum tersebut tidak menjadi segala-galanya. Jadi di internal partai sangat ketat dengan tokoh-tokoh yang ada," katanya.

Akibatnya, lanjut Fitriyah, Partai Golkar menyatakan akan menentukan capres setelah melihat hasil pemilu legislatif 9 April 2009. Menurutnya, Partai Golkar juga berbeda dengan PDIP, karena Golkar sepertinya akan mempertahankan duet SBY-JK mengulang kemenangan pada Pemilu 2004.

"Jadi meskipun Golkar menang pada Pemilu 2004, Golkar sepertinya bersedia jika tidak menjadi orang pertama (presiden, red). Akan tetapi PDIP yang akan kembali mengusung Megawati sudah terlihat tidak mau menjadi orang kedua (wakil presiden, red)," katanya.

Fitriyah berpendapat, lambannya Partai Golkar dalam menentukan capres sebenarnya merugikan partai, karena mayoritas pemilih akan menentukan pilihannya jauh hari sebelum pemilu bahkan sebelum kampanye. Oleh karena itu, akan sangat strategis jika Golkar jauh hari mengumumkan capresnya. Para caleg bisa ikut mengkampanyekan capres kepada pemilih seperti yang telah dilakukan caleg dari partai lain.

"Kampanye caleg PDIP misalnya, yang juga memasang foto Megawati. Caleg Partai Gerindra memasang foto Prabowo, atau caleg dari Partai Demokrat yang memasang foto SBY. Akan tetapi, caleg Golkar tentu akan sulit untuk mengusung tokoh karena belum jelas capresnya," katanya.

Di Golkar sudah muncul sejumlah nama yang masuk nominator akan maju menjadi calon presiden di antaranya, Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Fadel Muhammad, Yudhi Chrisnandi, Surya Paloh, Muladi, dan Akbar Tandjung.
sumber: antara

Presiden: Ada Isu "Asal Bukan Capres S"

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan dua isu terkait dengan pemilihan presiden 2009.

Meskipun meyakini isu itu tidak benar, Presiden menyebut isu itu ada di antara petinggi Tentara Nasional Indonesia dan di antara petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

”Hati-hati jika mengeluarkan pernyataan atau bertindak,” ujar Presiden saat memberi pengarahan dalam rapat pimpinan TNI dan rapat koodinasi Polri yang dijadikan satu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut isu yang didengarnya dan disampaikan secara terbuka itu, ada petinggi TNI AD yang mengkampanyekan ”ABS” alias ”asal bukan capres S”.

Isu lain yang didengar Presiden adalah keterlibatan petinggi Polri menjadi tim sukses capres tertentu.

Presiden tidak menyebut capres S yang dimaksudkannya dan satuan petinggi TNI AD yang menyebarkannya. Untuk petinggi Polri yang menjadi tim sukses capres tertentu, Presiden tidak memberi keterangan lebih lanjut. Presiden hanya berujar, ”Saya yakin, informasi itu tidak benar.”

Tidak mendengar

Tentang isu yang dikemukakan Presiden, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku baru pertama kali mendengar saat disampaikan Presiden. ”Saya sendiri belum mendengar itu. Presiden sendiri juga tidak yakin. Itu akan jadi catatan saya sebagai Panglima TNI apakah isu itu ada benarnya,” ujar Djoko.

Sejauh ini, tokoh yang menyatakan diri ingin maju sebagai capres adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Sutiyoso, Slamet Soebijanto, dan Sultan HB X. Tidak jelas ”asal bukan S” mana yang isunya diterima Presiden dan dikemukakan di Istana Negara.

Untuk cara-cara seperti yang dikemukakan itu dalam Pilpres 2004, Presiden mengaku sudah memaafkannya. Presiden bahkan dua kali berturut-turut mengemukakan ”sudah saya maafkan” di forum itu. Yang dimaafkan presiden adalah kampanye petinggi Polri menjelang Pilpres 2004 agar tidak memilih capres tertentu termasuk dirinya.

”Jangan terulang lagi. Saya sendiri pernah merasakan betapa sakitnya saat ada oknum TNI atau Polri yang mengeluarkan instruksi yang mengganggu netralitas TNI atau Polri dalam Pemilu 2004,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai tuduhan Yudhoyono sebagai hal yang mengejutkan dan sangat serius.

Ikrar mengaku dirinya memang sejak lama mendengar ada kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan prajurit TNI, baik di tingkat bawah maupun perwira, terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan anggaran, kesejahteraan, dan profesionalitas yang mencukupi.

Namun, ia tidak berani menyimpulkan apakah kekecewaan itu terakumulasi dalam bentuk gerakan ”Asal Bukan Susilo”.

Tuduhan macam itu menurut Ikrar bisa berdampak serius karena bisa diterjemahkan Presiden kehilangan kendali atas angkatan bersenjatanya sendiri. Presiden sama artinya menuduh TNI telah melanggar konstitusi yang mengharuskan TNI tidak berpolitik praktis.
sumber: kompas

YOGYAKARTA, SENIN - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengaku tertarik untuk menggandeng Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad sebagai pasangan dalam pencalonan sebagai presiden pada pemilihan umum atau Pemilu 2009. Sutiyoso menambahkan bahwa kemenangan dalam bursa pemilihan calon presiden tidak akan mungkin diraih tanpa menggunakan kendaraan partai politik.

"Saya memang tertarik untuk menggandeng ahli ekonomi seperti Fadel Muhammad. Tetapi kepastian pasangan baru akan ditentukan setelah pengumuman hasil Pemilu legislatif 2009," ujar Sutiyoso usai diskusi bertajuk Karakter Pemimpin dan Model Kepemimpinan pada Tingkat Nasional dan Otonomi Daerah, pada temu tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Senin (4/8).

Sejauh ini Fadel mengatakan belum pernah menerima pinangan sebagai calon wakil presiden dari manapun. "Saya punya pengalaman di daerah yang mungkin akan bermanfaat di tingkat nasional. Saya sendiri memang belum bergerak dan baru akan menentukan kembali ke Jakarta setelah Oktober. Kemungkinan besar saya akan mencoba menjadi anggota DPR dulu," ujar Fadel yang juga menjabat Ketua Golkar di Gorontalo.

sumber: kompas

Taufik Kiemas Dorong Duet Mega-Buwono

YOGYAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan Taufik Kiemas mendorong terbentuknya duet Megawati dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, ia mengatakan, perlu dukungan moral seluruh kader untuk terjadinya duet Mega-Buwono.

"Untuk mewujudkan duet Mega-Buwono sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009 diperlukan dukungan moral dari seluruh kader PDI Perjuangan," katanya di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Senin(26/1).
Di hadapan ribuan kader pada acara pembekalan

struktural partai dan calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ia mengatakan, hubungan Megawati dan Sultan sebagai saudara cukup baik. Apalagi, menurut dia, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Gubernur DIY itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama orang Yogyakarta, tokoh nasional, dan reformis.

"Saya bahagia dapat mempersatukan dua orang Yogyakarta, yakni istri saya Megawati Soekarnoputri dan sahabat saya Sultan Hamengku Buwono X. Itu bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan," katanya.

Ia mengatakan, nanti malam Megawati diundang Sultan untuk makan malam bersama di Keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, kelanjutan dari pertemuan itu hanya mereka berdua dan Tuhan yang mengetahui.

"Namun, yang perlu diketahui adalah tidak ada perubahan politik yang begitu cepat dan meluas di Indonesia sebagaimana pasangan Mega-Buwono," katanya.

Pada kesempatan itu Taufik Kiemas minta maaf kepada seluruh kader PDI Perjuangan DIY karena Megawati yang dijadwalkan hadir ternyata tidak bisa datang pada kegiatan pembekalan tersebut.

"Saya minta maaf atas ketidakhadiran Megawati karena pergi ke daerah Imogiri Bantul untuk menyapa rakyat Sultan, sedangkan Sultan datang ke acara ini untuk menyapa PDI Perjuangan," katanya.

Pada saat Taufik Kiemas masih berpidato di panggung, sejumlah kader DPC PDI Perjuangan Kulonprogo membentangkan spanduk yang cukup besar menyatakan dukungan terhadap pasangan Mega-Buwono sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2009.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Akhmad Djuwarto mengatakan, duet Mega-Buwono patut diwujudkan sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2009 agar nanti dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Pasangan Mega-Buwono sangat diharapkan dapat melakukan perubahan untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, adil, dan sejahtera," katanya.
sumber: antara

Tokoh Muda dan Tua Harus Bersinergi

Jakarta – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan, tokoh pemimpin dari generasi yang berbeda harus bersinergi untuk dapat membawa bangsa Indonesia menuju kesejahteraan dan menghindari adanya dikotomi antara tokoh tua dan muda dalam kepemimpinan bangsa.

‘’Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana mengubah dikotomi tersebut menjadi sebuah sinergi untuk memperkuat bangsa. Kalau kita terjebak pada dikotomi itu, maka kita rugi," kata Wiranto, di Jakarta, Rabu, ketika ditemui di sela-sela deklarasi pembentukan Komite Bangkit Indonesia, yang juga dihadiri sejumlah tokoh politik serta akademisi, di Gedung auditorium Perpustakaan Nasional.

Menurut Wiranto, kemungkinan terjadinya dikotomi antara kaum muda dan tua harus diwaspadai jangan sampai menjadi sumber perpecahan bangsa. ‘’Tokoh pemimpin muda kita butuhkan untuk menatap masa depan bangsa kita. Tetapi tatkala kita terjebak dalam dikotomi tokoh tua dan muda, maka kita melakukan kesalahan," tuturnya.

Kaum muda, katanya, sudah saatnya ditempatkan sebagai kader bangsa untuk memimpin. Kemunculan pemimpin dari kaum muda juga harus didukung. Namun, ujar Wiranto, kaum muda yang akan duduk di pemerintahan kuga harus memiliki pengalaman dan kompetensi.

‘’Silakan saja munculkan (pemimpin dari kaum muda). Tetapi dalam pemilihan pemimpin ada aturan mainnya, yaitu melalui kompetisi,’’ ujarnya.

Saat ini, katanya, Partai Hanura yang dipimpinnya telah memiliki kader-kader muda yang siap untuk memimpin. ‘’Pasti akan kita tampilkan (tokoh pemimpin muda). Kita memiliki banyak tokoh muda. Hanya saja, kita harus melihat kapasitasnya. Kita tidak boleh menampilkan tokoh muda yang rendah kapasitasnya,’’ kata Wiranto.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP, Taufik Kiemas mengatakan tokoh pemimpin muda dipersilakan maju di pemerintahan dengan syarat mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan menegakkan demokrasi. ‘’Dan demokrasi itu melalui partai politik,’’ ujar Taufik.

Dalam kesempatan tersebut tokoh politik yang hadir di antaranya adalah adalah Taufik Kiemas, Wiranto, Amien Rais, Try Sutrisno, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid), Khofifah Indar Parawangsa, Pramono Anung, Fuad Bawazier, Syafi’i Ma’arif, dan Akbar Tandjung. Sedangkan para akademisi dan profesional yang hadir di antaranya adalah Yudhi Latif, Denny JA, dan Hendri Saparini.
sumber:INNChannels (ant/ferd/P1)

Kaum Muda Harus Aktif di Parpol

Jakarta–Tekad kaum muda untuk tampil menjadi pemimpin pada pemilu 2009 harus disesuaikan dengan kondisi dan aturan perundang-undangan yang ada.

Keinginan menjadi pemimpin harus disertai dengan kesiapan dan keaktifan dalam partai politik tertentu. Tanpa relasi dengan partai politik, tekad akan sebatas tekad yang sulit terealisasi.
Hal itu ditegaskan pangamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf di Jakarta, Senin (29/10) pagi. “Tekad boleh-boleh saja dan kita mendukung tekad itu. Tetapi kan yang menentukan nanti partai politik. Apakah kaum muda yang bertekad menjadi pemimpin 2009 itu sudah memiliki partai politik atau tidak?” kata Maswadi Rauf.
Tanpa partai politik, katanya, tak mungkin sesorang dicalonkan jadi presiden-wakil presiden, sebab sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tampilnya seseorang jadi pemimpin pun tak bisa dipaksakan, tetapi melalui proses pematangan politik, apakah melalui partai politik atau organisasi sosial-politik lainnya.
“Mereka bisa mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik yang ada sekarang, kecuali mau ikut dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) bisa tanpa partai politik. Dalam pilkada bisa melalui calon independen, meski aturan detailnya belum jelas dan pasti diperberat,” ujar Maswadi Rauf.
Menjadi pemimpin, tambah Maswadi Rauf, tak hanya ditentukan oleh usia, meski semangat masyarakat saat ini menginginkan kaum muda. Hal yang dibutuhkan bangsa ini adalah kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dan menjawabnya dengan program-program pembangunan yang bisa dirasakan semua pihak.

Belum Sentuh Konsep
Ratusan pemuda dari berbagai elemen, Minggu (28/10) malam, berkumpul dan mendesak supaya para tokoh tua memberikan kesempatan bagi anak muda untuk memimpin bangsa. Namun, deklarasi tersebut masih belum menyentuh konsep ideologi politik maupun ekonomi. Deklarasi lebih banyak diisi kritikan-kritikan dan kesaksian dari beberapa pihak.
Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, pelaksanaan deklarasi itu merupakan kompromi di antara dua pemikiran yang berkembang di kalangan pemuda. Dalam beberapa forum, sebagian pihak sebenarnya menginginkan dibangunnya gerakan massa secara terkoordinasi, sedangkan sebagian lagi menginginkan supaya pemuda memunculkan tokoh pemimpin.
Keinginan untuk memunculkan pemimpin tersebut langsung ditentang oleh banyak pihak karena gerakan pemuda bisa diartikan hanya ingin merebut kekuasaan. Masyarakat padahal menginginkan republik baru yang didasarkan pada konsep strategi politik dan ekonomi yang berbeda dengan kondisi saat ini.
“Masalahnya bukan orang mudanya yang memimpin. Kalau hanya orang yang usianya muda tidak akan mengubah apa-apa, tapi yang dibutuhkan di sini adalah kepemimpinan muda dengan konsep Indonesia baru. Ini bisa terjadi kalau diikuti dengan pembentukan gerakan massa yang memiliki basis riil,” kata Usman.
Selain Usman, tokoh muda yang terlihat antara lain, Direktur Soegeng Sarjadi Sindicated Sukardi Rinakit, Fajroel Rachman, Ray Rangkuti (Direktur Lima), Chalid Muhammad (Direktur Walhi), Patra M. Zein (Direktur YLBHI), Faizal Basri (ekonom), Benny Susetyo, Sandiawan (masing-masing agamawan) dan Budiman Soejatmiko (politisi muda PDIP).
Menurut Usman, sampai saat ini belum ada platform yang jelas dari gerakan ini. Meski demikian, gerakan ini tetap akan dilanjutkan pada tahun 2008 mendatang dalam bentuk kongres pemuda seluruh Indonesia.
Sementara itu, Faizal Basri menyatakan tokoh tua saat ini telah gagal untuk membawa perubahan bagi Indonesia pascareformasi. Keberadaan para tokoh itu pun sebenarnya lebih untuk melindungi kepentingan maupun masalah mereka di masa lalu. “Tokoh muda sepakat bahwa sistem politik adalah demokrasi sosialis, sedangkan ekonomi adalah pasar sosial,” ujar Faizal.
Chalid menambahkan kebijakan tokoh tua telah membuat rakyat Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain. Ini terbukti banyak kekayaan alam di Indonesia yang dieksploitasi secara besar-besarkan oleh modal asing. Penduduk setempat hanya mendapatkan limbah industri dan kerusakan lingkungan yang mengganggu sosial ekonomi mereka.
sumber: sinar harapan .n

Indonesia Bangkit, Deklarasi Modus Lama

Bukan ingin latah dengan kontes calon artis berbakat, yang marak digelar beberapa waktu belakangan. Ruang serba guna Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu, disulap bak "kontes ajang pemilihan calon artis berbakat".Jakarta, Koran Radar
Hanya saja, kali ini bukan calon artis yang berjejer di atas pangung. Melainkan belasan tokoh nasional. Tampak mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, mantan Panglima TNI Wiranto, mantan Ketua Muhammadiyah Syafii Maarif, dan politikus PDIP Taufiq Kiemas.

Rizal Ramli, si penggagas deklarasi, terlihat sumringah. Tidak henti-hentinya ekonom yang meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Boston University, Amerika Serikat, ini menebarkan senyum kepada 100 lebih undangan yang hadir. Rizal bukan hanya berhasil menghadirkan tokoh-tokoh nasional generasi tua. Ia mampu pula menghadirkan tokoh-tokoh muda, seperti Khofifah Indar Parawansa, Yudi Latif, Drajad Wibowo, Rico Marbun, dan Yenny Wahid.

Usai acara seremonial pembukaan, si pemilik "hajatan" menyampaikan pidato bertajuk "Jalan Baru Kebangkitan Indonesia". Berulang kali kata kebangkitan muncul dalam pidato setebal sembilan halaman itu. Bisa dimaklumi, karena ini adalah acara deklarasi Komite Indonesia Bangkit. "Penyebab utama mengapa Indonesia tidak pernah bangkit, walaupun telah memiliki kemerdekaan dan kebebasan politik, adalah karakter feodal para pemimpin," ujar Menko Ekuin di masa Presiden KH Abdurrahman Wahid itu ketika menyampaikan pidato.

Kepada Gatra, Rizal mengungkapkan bahwa Komite Indonesia Bangkit lahir dari rasa prihatin. Rizal menilai kondisi bangsa Indonesia masih terpuruk. Padahal, semangat kebangkitan nasional dicetuskan sejak tahun 1908 atau hampir 100 tahun lalu. Bahkan secara politik Indonesia sudah merdeka, ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945. "Kita sudah lama mendapatkan freedom, tapi kok mayoritas rakyat Indonesia belum bangkit dan sejahtera. Ini pasti ada yang salah," kata Rizal.

Lewat komite, lanjut Rizal, ia mencoba menawarkan solusi agar Indonesia bisa bangkit. Caranya, orang Indonesia mesti berubah. Orang Indonesia harus mencari jalan baru. "Komite ingin memperjuangkan jalan baru, jalan yang anti-neokolonialisme, jalan yang lebih mandiri, yang akan membawa kemakmuran untuk mayoritas rakyat Indonesia," ujar Rizal dengan nada penuh retorika.

Untuk mewujudkan gagasannya, Rizal menggandeng sejumlah tokoh nasional, mulai generasi tua hingga generasi muda. Meski awalnya sejumlah rekan Rizal merasa ragu, toh akhirnya mereka dapat diyakinkan. Beberapa tokoh nasional yang dihubungi menyatakan kesediaannya bergabung dalam komite. "Mungkin karena saya punya hubungan lama dengan para tokoh itu. Bisa juga karena apa yang dilakukan adalah sebuah niatan baik," papar Rizal.

Yudi Latif adalah salah satu generasi muda yang digandeng. "Saya berharap, komite bisa menjadi alternatif atas kemacetan visioner yang melanda partai politik mainstream pada saat ini." kata Yudi, mengungkap alasan keterlibatannya dalam komite. "Pada saat ini, secara ekonomi tidak ada perubahan. Karena itu, saya mendukung komite untuk melakukan perubahan," kata Fuad Bawazier, yang juga ikut hadir dalam deklarasi.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyangkal argumen yang menyebut negara dalam kondisi terpuruk dan tidak ada perubahan. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarief menambahkan, telah terjadi sejumlah perbaikan. "Angka kemiskinan menurun. Peluang kerja bertambah. Indonesia bebas dari utang IMF. Ini indikator bahwa Indonesia telah berubah dan bangkit," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai deklarasi komite adalah modus lama, yang muncul pada setiap peringatan hari besar nasional. Deklarasi komite tidak lebih dari gerakan moral. Kalaupun kepengurusannya dibentuk, tidak akan ada hasil kongkret. "Saya yakin, deklarasi ini tidak akan berumur panjang, hanya dalam hitungan minggu. Paling lama hitungan bulan," ujarnya. Arbi memprediksi, menjelang Pemilu 2009, akan banyak bermunculan deklarasi serupa. "Hanya saja, tema yang diusung bisa berbeda-beda, tergantung tokoh penggagasnya," ucap Arbi.

sumber: Gatra

Mega Tantang Tokoh Muda Dalam Pilpres 2009

Jakarta - Wacana pemimpin muda yang didorong PKS mendapat tantangan dari ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati menantang mereka untuk bertarung dalam Pilpres 2009.

"Mana yang muda-muda? Sini! jangan hanya ditokoh-tokohkan. Kamu populer nggak di mata rakyat," kata Mega dalam sambutan pembukaan kaderisasi nasional kader muda PDIP di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (22/7/2008).

Menurut Mega, seharusnya pihak yang mengaku tokoh muda menginstropeksi dirinya kenapa pilihan rakyat pada tokoh-tokoh lama. Sikap instropeksi itu sangat penting untuk melatih kedewasaan dalam berpolitik.

"Kalau sekarang itu-itu saja yang muncul kenapa, itu harus dicari tahu," tantang Mega.

Sebelumnya Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta para tokoh senior untuk tidak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres 2009.

Hasil Pemilu 2009 Harus Berpihak pada Pemenuhan Hak Perempuan

Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akan menggalang aksi 16 hari kampanye antidiskriminasi hak perempuan. Kampanye ini diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran hak kaum perempuan.

Wakil Ketua Eksternal Komnas Perempuan Sylvana Apituley mengatakan, kampanye ini akan dimulai 25 November, bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia, dan berakhir pada Hari HAM Internasional 10 Desember.

Kampanye dilakukan karena saat ini jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan masih tinggi. "Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2008, kekerasan terhadap perempuan mencapai 25.522 kasus," kata Sylvia di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (24/11).

Pemilihan Umum 2009 harus dimanfaatkan sebagai momentum mendesak komitmen elite politik untuk berperan dalam menjamin pemenuhan hak perempuan. Apalagi belajar dari data Pemilu 1999 dan 2004, perempuan adalah mayoritas penduduk Indonesia (51%). "Perempuan harus membangun kontrak politik dengan para calon wakil rakyat yang berpihak pada HAM perempuan," katanya.

Wakil Ketua Internal Komnas Perempuan Ninik Rahayu mengatakan, saat ini masih banyak peraturan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada perempuan. Setidaknya terdapat 28 aturan tingkat nasional dan daerah yang diskriminatif. "Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari sejumlah kebijakan yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasannya serta mencerminkan politisasi identitas dan politik pencitraan oleh elit politik."

Salah satu contoh masih terabaikannya hak perempuan atas kebenaran dan keadilan adalah belum ada pengakuan negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik politik dan bersenjata. "Ini momentum yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dimanfaatkan. Perempuan punya potensi untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, mereka tidak bisa lagi diabaikan," kata Ninik.

Dalam kampenye 16 hari melawan ketidakadilan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merangkum serangkaian peringatan di antaranya Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia (25 November), Hari AIDS Sedunia (1 Desember), Hari Penghapusan Perbudakan Internasional (2 Desember), Hari Penyandang Cacat Sedunia (3 Desember), Hari Internasional bagi Sukarelawan (5 Desember), Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan (6 Desember), dan Hari HAM Internasional (10 Desember).
sumber:VHRmedia, (E1)

melawan ketidakadilan terhadap perempuan

Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akan menggalang aksi 16 hari kampanye antidiskriminasi hak perempuan. Kampanye ini diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran hak kaum perempuan.

Wakil Ketua Eksternal Komnas Perempuan Sylvana Apituley mengatakan, kampanye ini akan dimulai 25 November, bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia, dan berakhir pada Hari HAM Internasional 10 Desember.

Kampanye dilakukan karena saat ini jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan masih tinggi. "Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2008, kekerasan terhadap perempuan mencapai 25.522 kasus," kata Sylvia di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (24/11).

Pemilihan Umum 2009 harus dimanfaatkan sebagai momentum mendesak komitmen elite politik untuk berperan dalam menjamin pemenuhan hak perempuan. Apalagi belajar dari data Pemilu 1999 dan 2004, perempuan adalah mayoritas penduduk Indonesia (51%). "Perempuan harus membangun kontrak politik dengan para calon wakil rakyat yang berpihak pada HAM perempuan," katanya.

Wakil Ketua Internal Komnas Perempuan Ninik Rahayu mengatakan, saat ini masih banyak peraturan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada perempuan. Setidaknya terdapat 28 aturan tingkat nasional dan daerah yang diskriminatif. "Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari sejumlah kebijakan yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasannya serta mencerminkan politisasi identitas dan politik pencitraan oleh elit politik."

Salah satu contoh masih terabaikannya hak perempuan atas kebenaran dan keadilan adalah belum ada pengakuan negara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konflik politik dan bersenjata. "Ini momentum yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dimanfaatkan. Perempuan punya potensi untuk menentukan pilihan. Dengan demikian, mereka tidak bisa lagi diabaikan," kata Ninik.

Dalam kampenye 16 hari melawan ketidakadilan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merangkum serangkaian peringatan di antaranya Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia (25 November), Hari AIDS Sedunia (1 Desember), Hari Penghapusan Perbudakan Internasional (2 Desember), Hari Penyandang Cacat Sedunia (3 Desember), Hari Internasional bagi Sukarelawan (5 Desember), Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan (6 Desember), dan Hari HAM Internasional (10 Desember).
sumber: VHRmedia (E1)

PKS: Tokoh Muda Bisa Jadi 'Kuda Hitam' Pilpres 2009

Ketua Departemen Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Polhankam) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf memprediksikan, kehadiran tokoh muda bisa menjadi "kuda hitam" pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

"Mereka (tokoh muda) paling tidak akan diuntungkan karena usia muda yang kontras dengan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) lainnya, seperti yang sudah terbukti pada pemilihan gubernur Jawa Barat. Apalagi jika ditambah, anggota kabinetnya juga dari kalangan muda," katanya di Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, kehadiran para kalangan muda juga diuntungkan oleh isu kebangkitan nasional yang identik dengan kebangkitan para tokoh muda.

Apalagi, jika Barrack Obama menang di pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), November 2008 akan mempengaruhi situasi dan kondisi politik dunia, termasuk di Indonesia.

"Munculnya tokoh muda di panggung politik Tanah Air juga diuntungkan jika pemerintah sekarang terus melemah dalam menangani isu kemiskinan dan dampak signifikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang pada gilirannya mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik," katanya.

Muzzammil yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pilpres berpendapat, mayoritas masyarakat bawah yang hidupnya sangat susah tentu akan berharap hadirnya pemimpin yang berenergi muda dan pantang menyerah, yang diharapkan bisa mengubah situasi dengan cepat.

Meski demikian, Muzzammil mengingatkan adanya beberapa tantangan bagi tokoh muda untuk maju, seperti persoalan popularitas, kapasitas dan moralitas para Capres dan Cawapres muda yang sangat menentukan penerimaan publik terhadap mereka.

Selain itu, kesempatan untuk bisa dicalonkan oleh partai politik cukup berat karena syarat dukungan Capres/Cawapres pada Pilpres 2009 lebih berat dibanding sebelumnya sehingga membutuhkan koalisi beberapa partai.

"Tetapi peluang dicalonkannya tokoh muda bisa diimbangi jika munculnya kombinasi Capres dari kalangan `tua` dengan Cawapres muda usia serta termasuk juga kombinasi anggota kabinet dari kalangan muda sehingga suara anak muda akan lebih tersebar," katanya.
sumber: kapanlagi (kpl/rit)

Belum Ada Tokoh Muda yang Mampu Bersaing Pada Pilpres 2009

Jakarta-Hasil survei Reform Institute tentang “Pandangan Masyarakat Mengenai Kepemimpinan Kepemimpinan Muda dan Artis/Grup Musik” menunjukkan bahwa saat ini belum ada tokoh muda populer yang mampu menyaingi tokoh berusia di atas 50 tahun dalam pemilihan presiden 2009.
Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, dari nama-nama kalangan muda di bawah 50 tahun, tidak ada satu pun yang masuk dalam daftar calon presiden yang menjadi pilihan responden.
Survei Reform Institute tersebut dilakukan pada November-Desember 2008 dengan jumlah sampel sebanyak 2.500 responden di 33 provinsi, dengan tingkat kesalahan (margin of error) plus minus 1,96 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei tersebut, terungkap bahwa aspirasi responden akan pentingnya tampil pemimpin baru cukup besar, yakni 65,7 persen dan yang tidak menginginkan hanya 32,32 persen.
“Akan tetapi ketika kami menanyakan, ‘Siapa presiden yang akan dipilih apabila pemilihan presiden dilaksanakan hari ini?’, jawabannya tetap didominasi tokoh yang berusia 50 tahun ke atas,” kata Yudi.
Hasil survei menunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono dipilih 42,18 persen responden, diikuti Megawati Soekarnoputri dengan 16,67 persen dan Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan 10,48 persen.
Survei itu juga memperlihatkan bahwa responden menginginkan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 berasal dari gabungan antara generasi tua dan muda (68,88 persen).
Sebanyak 17,79 persen responden menginginkan pasangan calon presiden-wapres berasal dari kalangan tua dan hanya 12,31 persen yang menginginkan pasangan capres cawapres berasal dari generasi muda.
Tokoh muda
Sementara itu, ketika ditanya tentang tokoh generasi muda yang paling cocok menduduki posisi presiden atau wakil presiden, di luar yang sekarang sedang melakukan kontestasi, sebanyak 21,75 persen responden memilih Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault.
Sedangkan tokoh muda lainnya, popularitasnya berada di bawah Adhyaksa Dault, yakni Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (18,61 persen), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (7,02), Sekjen PDIP Pramono Anung (5,37), politisi Golkar Marwah Daud Ibrahim (5,37), Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (4,83 persen).
Selanjutnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring (3,71 persen), Wakil Ketua DPD Irman Gusman (3,14), Ketua Umum PBB MS Kaban (2,89), Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi (2,02), Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (1,11), nama lainnya (5,74 persen), serta tidak menjawab sebanyak 18,45 persen responden.
Sumber: Sinar indonesia baru (Ant)

Kaderisasi Lemah, Peluang Tokoh Muda dalam Pilpres 2009 Minim

Lembaga penelitian independen The Indonesian Institute menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada tokoh muda yang memiliki peluang memenangkan Pilpres 2009, meski sebenarnya banyak dari kalangan ini yang mempunyai kemampuan dan kapasitas sebagai pemimpin nasional.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Jeffrie Geovanie, minimnya peluang tokoh muda menjadi pemimpin nasional hingga saat ini, utamanya disebabkan oleh lemahnya sistem perekrutan dan kaderisasi pimpinan di partai politik.

Dihubungi pada Rabu di Jakarta, Jeffrie memperkirakan yang akan tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009 masih berasal dari tokoh senior nasional.

Perkiraan anggota Dewan Penasehat CSIS itu relevan dengan hasil survei berbagai lembaga riset yang menyebut sejumlah tokoh senior nasional yang berpeluang memenangkan Pilpres 2009 di antaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut Jeffrie, pimpinan yang berasal dari tokoh senior ataupun tokoh muda tidak perlu dipertentangkan, namun kaderisasi pimpinan melalui partai politik semestinya diperbaiki agar tokoh-tokoh muda yang lebih enerjik juga berpeluang.

Berkaitan itu, ia meminta kaum muda untuk memahami bahwa kekuasaan atau kepemimpinan itu bisa diperoleh jika direbut, dan bukan diminta- minta atau mengharapkan "pemberian".

Namun ia mengingatkan bahwa kepemimpinan itu bisa direbut dengan adanya kesediaan menjalani karir melalui partai politik.

"Kalau mau tampil sebagai pimpinan, ya harus melalui partai politik. Tidak perlu alergi dengan parpol karena partai politik adalah pintu untuk tampil ke berbagai jabatan publik," katanya.

Namun, katanya, sistem rekruitmen dan kaderisasi partai politik yang harus diperbaiki lebih dulu.

Sehubungan itu, perlu dibangun aliansi strategis oleh sesama kelompok muda untuk bahu- membahu mendapatkan kepemimpinan partai politik.

"Setelah tokoh- tokoh muda tampil sebagai pimpinan partai- partai politik, barulah terbuka jalan untuk tampil sebagai pimpinan nasional melalui proses politik yang demokratis," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir juga mengingatkan kalangan generasi muda agar tidak alergi dengan parpol, dan tokoh tua yang diuntungkan jika para pemuda anti terhadap parpol.

"Bagaimanapun konsensus nasional dan konstitusi telah menegaskan bahwa satu-satunya jalur masuk ke posisi jabatan publik hanya melalui parpol," katanya.

Namun Bachir mengkritik keberadaan kaum muda yang kerap kali berubah watak idealismenya setelah mereka ikut menikmati kekuasaan.

"Persoalannya adalah adanya perubahan watak para pemuda yang dulunya vokal, kritis dan punya komitmen tinggi menjadi melempem setelah masuk parpol dan duduk di legislatif," kata Bachir seraya menambahkan mereka itu justru larut setelah dihadapkan pada uang, kekuasaan atau perempuan.

Pada bagian lain, Soetrisno Bachir juga memprihatinkan keberadaan kaum muda yang hanya sebagian kecil saja yang peduli dengan nasib bangsa, sementara sebagian besar lainnya masih terlena dengan sinetron atau lebih suka "nongkrong" di mall-mall.(*)
sumber: Antara

Rakyat Butuh Pemimpin Alternatif

JAKARTA Masyarakat menghendaki pemimpin alternatif yang segar, punya visi ke depan, mengabdi untuk kepentingan rakyat dan tak terikat pada kepentingan partai atau golongan serta mampu membuktikan janji menjadi kenyataan. Kemunculan pemimpin alternatif ini tak mudah dan sangat bergantung pada rakyat sendiri.

Demikian rangkuman pendapat pengamat politik dan kader partai politik (parpol) sehubungan tanda tanya apakah munculnya banyak parpol baru diikuti oleh sosok pemimpin alternatif.

Koordinator Penelitian dan Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo, Selasa (15/7), mengatakan, sejumlah partai baru kemungkinan akan mengusung calon pemimpin alternatif, namun kehadirannya akan menemui banyak kendala baik dari sisi biaya maupun kesinambungan proses sosialisasi.

Kunci munculnya sosok alternatif, kata Tommy, ada pada masyarakat melalui pemilu. Sebelum pemilu masyarakat akan menyeleksi pemimpin melalui nominasi calon yang diusung parpol.

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, Indra J Piliang, saat ini sulit untuk menyebut siapa pemimpin alternatif. Selain membutuhkan biaya mahal dan rumitnya sosialisasi hingga ke pelosok daerah, popularitas juga memiliki peran penting untuk itu.

Bosan

Sementara itu, parpol pun mencium gelagat bahwa rakyat sudah bosan dengan sosok pemimpin yang hanya mengumbar janji. Sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Idham Cholied saat dihubungi SP, Selasa (15/7) menegaskan, pemimpin alternatif mutlak dimunculkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dan krisis bangsa saat ini. PKNU kini tengah menggodok calon presiden yang akan mereka usung.

Agenda besar PKNUadalah menghadirkan pemimpin alternatif dengan harapan membawa semangat baru. Sebagai partai yang berbasis agama maka pemimpin yang akan ditawarkan adalah pemimpin yang memiliki visi, semangat dan komitmen relegiusitas.

Sedangkan menurut Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), A Muzani, Gerindra melihat hasil survei yang menyebutkan lebih dari 70 persen masyarakat menginginkan adanya pemimpin alternatif dan adanya perubahan kepemimpinan.

Menurut Muzani, pada pilpres mendatang Gerindra akan mengusung tema haluan baru, pemimpin baru untuk Indonesia, mengingat haluan yang sekarang ada dinilai banyak menyimpang.

Meski masyarakat menginginkan pemimpin alternatif namun sosok lama masih punya kesempatan. Menurut Indra J Piliang, sosok lama memang punya catatan sejarah namun mereka masih punya peluang asalkan menggunakan pendekatan dan platformyang baru dan segar.
SUMBER : KORAN INDONESIA

Peluang Para Capres Alternatif

Oleh; Lili Romli, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Direktur Desk Pilkada dan Pemilu Puskapol UI

Beberapa kalangan mendorong gagasan perlunya mengusung calon presiden (capres) alternatif, selain yang sudah ada.Yang dimaksud dengan capres yang ada yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

Kita tahu, sebagai incumbent, dapat dipastikan SBY akan maju kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Sedangkan Megawati dan partainya (PDIP) jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan akan bertarung kembali melawan SBY. Selain dua kandidat tersebut, diharapkan pada Pilres 2009 nanti ada calon alternatif.

Dalam bahasa Soetrisno Bachir,jangan sampai pada Pilpres 2009 nanti terjadi 4 L (lu lagi, lu lagi), tetapi ada wajah-wajah baru yang dapat memberikan ”angin segar” bagi proses pencalonan presiden. Bahasa kerennya, perlu ada ”perubahan”. Persoalan kemudian, bagaimana peluang capres alternatif tersebut. Paling tidak ada dua tantangan utama munculnya capres alternatif.

Tantangan awal yang segera menjerat munculnya capres alternatif adalah isi Undang-Undang Pilpres yang mensyaratkan pengajuan calon dengan persyaratan yang tinggi. Dalam undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR itu tertulis bahwa syarat partai politik dapat mengajukan calon presiden apabila memperoleh sebanyak 20% perolehan kursi di DPR atau 25% raihan suara (secara nasional) dalam pemilu legislatif.

Adanya syarat yang tinggi dalam pengajuan capres tersebut akan berakibat paling tidak tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, proses pencalonan capres menjadi ”hak eksklusif” partai-partai besar. Dominasi partaipartai besar dalam proses pencalonan akan terjadi. Dampak dari dominasi itu, partai-partai sedang dan kecil akan ikut ”apa kata” partai-partai besar.

Kedua, di tengah-tengah persaingan ketat dengan 38 kontestan Pemilu ditambah adanya aturan parliamentary threshold (PT) 2,5%, peluang partai-partai sedang dan kecil untuk melenggang ke Senayan cukup berat. Jangankan untuk mencapai 25% suara sehingga mereka dapat mencalon presiden, untuk lolos PT 2,5% saja saya kira mereka akan ”setengah mati”menggapainya.

Dengan kondisi seperti itu, peluang partai-partai sedang dan kecil untuk mencalonkan presiden relatif kecil— untuk tidak mengatakan tertutup. Dampak pertama dan kedua tersebut akan melahirkan dampak yang ketiga, yaitu persyaratan yang tinggi akan mempersulit munculnya capres baru sebagai alternatif dari capres yang ada selama ini. Seperti dikemukakan di atas, kemungkinan pasangan capres yang ada sekitar dua pasang atau tiga pasang. Ini berbeda dengan Pilpres 2004.

Kita tahu, pada Pilres 2004 ada lima pasang capres dan wakilnya, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Sokarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono–M Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Salah satu faktor banyaknya capres tersebut karena persyaratan pengajuan calon rendah, yaitu sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu (legislatif) 2004 dapat mengusulkan pasangan calon presiden. Tantangan kedua,mampukah para capres alternatif mengalahkan SBY atau Megawati? Sebab, berdasarkan beberapa survei, tingkat popularitas dan electabilitydua kandidat tersebut relatif tinggi dibandingkan kandidatkandidat lain yang ingin maju.

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini, misalnya, Yudoyono akan dipilih oleh 32% calon pemilih, disusul oleh Megawati sebesar 25%. Calon lainnya relatif kecil,Wiranto dipilih oleh 6% calon pemilih, Prabowo (5%), Sultan (3%), dan lain-lain di bawah 3%.

Survei yang dilakukan IRDI juga menempatkan SBY dipilih oleh 33% dan Megawati 17,9,sedangkanWiranto 5%,Prabowo 4,7% dan yang lainnya di bawah 3%. Bila mengacu pada hasil survei tersebut, dapat dikatakan bahwa peluang capres alternatif vis a visSBY dan Megawati,relatif kecil dan cukup berat untuk dapat keluar sebagai pemenang. Dengan kondisi seperti itu, masih adakah peluang capres alternatif untuk menang?

*** Dalam demokrasi dengan pemilihan langsung tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serbamungkin. Perlu diketahui bahwa hasil survei bukanlah untuk memprediksi, apalagi menentukan, tentang siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan.

Hasil survei merupakan gambaran tentang perilaku pemilih, utamanya preferensi pemilih terhadap kandidat. Dalam pemilihan langsung, perlu diketahui bahwa selain ada yang jauhjauh hari sudah menentukan pilihan, juga ada pemilih yang menentukan pilihan pada detik-detik terakhir (undecided voters). Pemilih jenis terakhir ini kerap akan berperan menentukan kemenangan kandidat.

Di antara faktor yang menentukan bagi jenis pemilih ini adalah apa yang dinamakan Efek Bandwagon. Dengan efek ini maka pemilih yang ragu pada menit-menit terakhir akan memilih kandidat yang diprediksi akan menang. Apabila calon-calon alternatif lebih bisa diterima oleh pemilih dan menjanjikan serta akan membawa perubahan dibanding kondisi sekarang seperti kondisi kemiskinan, pengangguran,tingginya harga-harga kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi, maka bisa jadi capres alternatif tersebut akan menjadi kuda hitam.

Seperti dikemukakan di atas, dalam pemilihan langsung tidak ada yang pasti, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya masih bisa berubah dan penuh kejutan. Kini kita tinggal menunggu, apakah partai-partai politik nanti mengajukan kandidat figur alternatif atau stok lama dalam kemasan baru? Wallahu’alam.
sumber:http://gp-ansor.org/opini/peluang-para-capres-alternatif.html

Enam Tokoh Ikut Konvensi Capres Alternatif

Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rizal Ramli, Yuddi Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, Bambang Sulistomo dan Fadel Muhammad menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti konvensi calon presiden (Capres) alternatif yang diselenggarakan oleh Dewan Integritas Bangsa (DIB) di 12 kota.

“Sebenarnya kami undang sekitar 11 hingga 12 orang seperti Wiranto, Fadjroel Rahman, dan Ryamizard Ryacudu,” kata Ketua DIB Salahuddin Wahid (Gus Sholah), di Jakarta, Kamis.

Diantara enam tokoh yang sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti konvensi calon presiden alternatif itu, Fadel Muhammad adalah satu-satunya yang belum mendeklarasikan diri sebagai capres.

Mengenai kemungkinan jika ada capres lain yang ingin mengikuti konvensi akan diterima, Gus Sholah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu, mengatakan, hal itu akan dibicarakan lagi dengan anggota DIB yang lainnya.

Gus Sholah, mengatakan, jika memang waktu calon tidak memungkinkan maka dia bisa hanya mengikuti beberapa konvensi saja. Namun, katanya, itu akan merugikan dirinya sendiri karena tidak bisa menyampaikan visinya.

Menjawab pertanyaan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono tidak diundang dalam konvensi, Gus Sholah mengatakan bahwa konvensi tersebut hanya disediakan untuk calon alternatif.

Menurut rencana konvensi akan diadakan pada 19 Januari hingga 7 Maret 2009 di Yogyakarta, Padang, Surabaya, Denpasar, Medan, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Bandung dan Jakarta. Sebelumnya nama Gorontalo tidak masuk dalam daftar namun setelah Fadel mempertanyakan hal tersebut nama kota tersebut akhirnya dimasukkan.

Ditanya mengenai Fadel Muhammad yang menyatakan belum mendeklarasikan diri namun menyatakan ikut konvensi, Gus Sholah mengatakan, dengan menyatakan diri sebagai peserta maka dia akan menjadi capres.

Sementara itu mengenai partai-partai yang mendukung konvensi itu, Gus Sholah mengatakan, antara lain Partai Buruh, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dengan konvensi tersebut diharapkan pemilih telah menyerap sejauh mungkin hasil konvensi sebelum memberikan suara.

Dalam DIB ada Tim 45 yang tugasnya antara lain memverifikasi/menyeleksi capres dan cawapres melalui mekanisme konvensi, serta menyusun menteri kabinet bahkan sampai caleg, DPR/DPRD bagi parpol yang menjadi mitra DIB.

Sebelumnya, Sultan menyatakan agak sulit mengikuti konvensi karena waktunya yang ketat yakni 20 Desember 2008 hingga 31 Januari 2009 karena ia sudah mempunyai jadwal untuk bertemu dengan rakyat hingga 15 Januari 2009. Namun kemudian waktunya diubah menjadi 19 Januari hingga 7 Maret 2009, dan minta oleh Wakil Ketua DIB Nathan Setiabudi, Sultan akhirnya bersedia.

Sementara itu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menyatakan tidak bersedia menjadi capres karena tugasnya sangat berat.

Lain halnya dengan Ketua Lembaga Kajian Sosial, Politik dan Ketahanan Nasional Bambang Sulistomo, yang juga anak pahlawan Bung Tomo. Ia menyatakan mundur sebagai anggota DIB dan menyatakan menjadi capres serta akan mengikuti konvensi tersebut.

Sementara Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan bahwa ia belum pernah mendeklarasikan menjadi capres namun ia akan mengikuti konvensi tersebut.

Ia akan memanfaatkan konvensi tersebut untuk mengenalkan bukunya yang baru, serta menyampaikan sumbangan pikiran mengenai model pemerintahan daerah yang termuat dalam buku tersebut. Ia juga ikut konvensi agar ada dinamika politik serta ingin agar golput berkurang.

Sementara itu Yuddi Chrisnandi, Rizal Ramli dan Marwah Daud Ibrahim langsung menyatakan kesediaannya.

DIB dideklarasikan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pemuda Muhamaddiyah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Pusat Pemuda Katolik, Generasi Muda Buddhis Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Generasi Muda Khonghucu, dan Komunitas Anti Korupsi.

sumber:http://www.antarasumut.com/nasional/politik-nasional/enam-tokoh-ikut-konvensi-capres-alternatif/

PKB Motori Capres Alternatif

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjajaki kemungkinan mengajukan calon presiden (Capres) alternatif, selain dua figur yang saat ini cukup dominan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

"PKB membuka ruang yang luas untuk calon alternatif selain Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di sela-sela Simposium Nasional dan Mukernas PKB di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurut Muhaimin, jika berhasil meraih suara minimal 20% dari total suara nasional pada Pemilu 2009, maka PKB akan menjadi motor untuk memunculkan Capres alternatif.

Namun, PKB juga bersikap realistis dengan siap berkolaborasi bersama partai-partai lain jika perolehan suaranya tidak memungkinkan untuk mengusung calon sendiri.

Hanya saja, kata Muhaimin, jika yang terjadi adalah koalisi, maka soal Capres yang akan diusung tentunya tergantung juga pada partai lain yang menjadi anggota koalisi.

Terkait kemungkinan koalisi, Muhaimin mengatakan, pihaknya saat ini berupaya mengintensifkan komunikasi dengan Parpol lain. Pada pekan terakhir November tahun ini, pihaknya akan bertemu dengan sejumlah ketua umum Parpol.

"Kita sudah membuat agenda pertemuan dengan Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PDI Perjuangan," kata Muhaimin yang didampingi Sekjen PKB Lukman Edy.

Dalam pertemuan itu, kata Muhaimin, PKB tetap akan menawarkan kemungkinan pengajuan Capres alternatif.

"Apakah (Capres alternatif) ini akan muncul atau tidak, tergantung pada Parpol yang lain," katanya.

sumber:http://www.kapanlagi.com/h/0000260885.html

Sri Sultan Capres Alternatif 2009

25 Maret 2008

Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono dijagokan sebagai calon presiden alternatif pada pemilu presiden 2009, dalam survey yang diadakan Lembaga Survey Nasional (LSN).

Dalam polling yang dilakukan sejak Januari-Februari 2008 pada 33 provinsi menyebutkan 14,7% menjagokan Sri Sultan sebagai Capres.

“Publik tidak lagi menaruh harapan kepada SBY-JK dan tokoh-tokoh senior lain,” kata Direktur LSN, Umar S Bakry dalam jumpa persnya di Hotel Sofyan Cikini, Selasa (25/3/2008).

Umar mengungkapkan, kinerja SBY-JK dalam berbagai bidang mendapatkan raport merah semua. “Keinginan masyarakat mengkerucut pada 6 kriteria capres alternatif,” jelasnya.

Pertama figur yang tegas, kedua populis atau dekat dengan rakyat, ketiga, sederajat atau lulusan S1, keempat figur dari kalangan militer-sipil, kelima umur 40-50 tahun, dan keenam presiden harus orang jawa, capresnya luar Jawa.

Selain Sri Sultan, tokoh capres alternatif lainnya adalah: Prabowo Subianto 7,7%, Sutiyoso 5,4%, Hidayat NH 4,2%, Akbar Tandjung 3,8%, Yusril 2,5%, Surya Paloh 2,3%, Din Syamsudin 1,1%, Fadel Muhammad 1,0%, Sutrisno Bachir 0,4%, Ryamizard 0,4%, sisanya 51,6% adalah swing voters.
sumber:http://sultanforpresident.com/2008/07/03/sri-sultan-capres-alternatif-2009/

Jaring Capres Alternatif, DIB Gelar Konvensi di 10 Kota

Dewan Integritas Bangsa (DIB) akan menggelar konvensi calon presiden di 10 kota. Konvensi ini diadakan untuk mencari capres alternatif.

"Namanya saja alternatif. Kita coba mencari yang baru, yang prosesnya benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Nggak lu lagi lu lagi," ujar Ketua DIB Salahuddin Wahid (Gus Solah) dalam acara Silaturahmi DIB dengan para Calon Presiden RI 2009-2014 di Gedung Joang, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2008).

Konvensi itu akan dilangsungkan di 10 kota, yakni Yogya (10 Januari), Padang (13 Januari), Surabaya (17 Januari), Denpasar (24 Januari), Medan (31 Januari), Banjarmasin (7 Februari), Makassar ( 14 Februari), Ambon (21 Februari), Jayapura (28 Februari), dan Jakarta (7 Maret).

Namun jadwal ini bukan harga mati dan bisa berubah. "Tentu saja jadwalnya bisa diubah," ucap Gus Solah.

Hadir dalam acara itu Sri Sultan Hamengku Buwono, Yuddy Chrisnandi, Fadel Muammad, Marwah Daud Ibrahim, Rizal Ramli, dan Taufiqurrahman Rukie. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai capres alternatif.

Menurut Gus Solah, proses konvensi ini akan melibatkan masyarakat. Dana yang dipakai juga dari masyarakat. "Kita akan meminta dana kepada masyarakat. Kita tidak ingin minta ke satu orang dengan uang banyak, tapi kita akan minta ke banyak orang dengan uang masing-masing tidak terlalu banyak," ujarnya.

Dalam proses konvensi ini, masyarakat akan diberi kesempatan untuk menilai para kandidat yang turut serta. Dari penilaian masyarakat itu, DIB akan memberikan penilaian untuk menentukan pemenangnya. "Namun mekanismenya masih belum ditentukan," tandas dia.
Sumber:www.detik.com