Ingin Jadi Capres, Sultan Harus Berani Menyatakan Layak Dipilih

Jakarta - Bila Sri Sultan Hamengku Buwono X ingin menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, maka dia harus berani menyatakan dirinya layak dipilih oleh Golkar. Sultan diminta jangan hanya menunggu dalam penjaringan capres ini.

"Sri Sultan harus berani berbuat, jangan hanya menunggu, apalagi penjaringan capres Golkar sudah semakin dekat. Sultan harus berani meyakinkan Golkar kalau dirinya layak untuk jadi capres," kata Ketua Merah Putih (Merti) Nusantara DKI Jakarta, Bramandaru, kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2009).

Sikap Sultan yang belum berani bersikap untuk melakukan pendekatan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar ini disayangkan Bramandaru. "Saya tidak tahu kenapa Sri Sultan tidak berani pengaruhi DPD," ucapnya.

Menurut Bramandaru, dari segi popularitas dan ketokohan, Sultan sudah memiliki hal tersebut, tidak hanya di mata masyarakat Yogyakarta, tetapi juga di mata masyarakat di seluruh Indonesia. "Sultan harus maju sebagai capres. Hanya dia yang bisa menyatukan Nuswantoro (Nusantara). Popularitas dan ketokohan sudah ia miliki. Tinggal partai politik saja," ujarnya.

Di samping itu Bramandaru mengatakan, Sultan adalah pemimpin baru sebagai capres alternatif bagi masyarakat Indonesia yang bisa membawa perubahan. "Apa masyarakat Indonesia bisa tahan dengan keadaan seperti sekarang ini? Apa masyarakat bisa tahan dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk?" tanyanya. ( zal / sho )

Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945 Harus Diakhiri

MAGETAN--MI: Ketua MPR-RI, Amien Rais mengajak seluruh komponen bangsa, para pemimpin dan calon presiden, berani mengakhiri pengkhianatan terhadap pasal 33 UUD 45.

“Perekonomian bangsa tidak akan berkembang pesat jika tidak ada keberanian keluar dari belenggu ketertinggalan,” kata Amien Rais saat Tablig Akbar/Kajian Ilmiah dalam rangka Milladiyah Muhammadiyah ke-99 di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Minggu (22/2).

Dikatakan bangsa ini sejak 30 tahun, sudah melakukan pengkhianatan terhadap pasal 33 Undang Udang Dasar (UUD) 45. Ia mencontohkan pertambangan besar yang ada di Indonesia mayoritas dikuasai asing. Sedangkan negara hanya mendapat imbalan berupa pajak yang nilainya sangat kecil dibanding keuntungan yang diraih. Selain itu, negara juga menerima kerusakan alam yang ditinggalkan tambang-tambang, tanpa ada perbaikan lingkungan.

Ia menilai, saat ini tidak perlu menyalahkan atau menghujat para pemimpin bangsa terdahulu. Yang terpenting adalah menutup lembaran masa lalu dan membuka lembaran baru. Selain itu, harus ada keberanian dari seluruh komponen bangsa untuk memulai hal baru itu.

“Saya juga heran, mengapa komponen bangsa, para pemimpin bangsa hingga calon presiden, belum berani melontarkan soal itu. Ayo, beranikan diri ucapkan selamat tinggal ekonomi ranah pasar, neo liberal dan lainnya dan mengacu pada pasal 33 UUD 45,” tandasnya.

Dia menyatakan Bung Karno dan Bung Hatta sejak awal meyakini pasal 33 UUD 45 itu dapat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. “Karena dengan menguasai sumber daya alam sendiri, maka kocek bangsa menjadi gemuk, sehingga bisa bekerja banyak, memperbaiki peralatan TNI, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain,” ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu. (AG/OL-06)
sumber: media indonesia

PPP Perkuat Tim Advokasi

JAKARTA--MI: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperkuat tim advokasi dan pembelaan hukum untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada Pemilu 2009. Salah satunya membekali tim advokasi dan pembelaan hukum dengan materi-materi pemilu.

Ketua DPP PPP Bidang Hukum Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pembekalan materi tersebut dikemas dalam rapat koordinasi (Rakornas) Tim Hukum Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) se-Indonesia. Kegiatan yang digelar selama dua hari itu dikuti tim advokasi PPP dari seluruh provinsi. "Kita membahas materi-materi yang disampaikan KPU, MK, dan Bawaslu," kata Lukman di Jakarta, Minggu (22/2).

Ketua Fraksi PPP DPR ini menganggap penting acara tersebut. Sebab, pihaknya mulai melihat gelagat akan diterapkannya praktek manipulatif dalam pemilu yang akan datang. Hanya saja, anggota Komisi III ini enggan menyebutkan gelagat manipulasi yang sudah diendus kader kakbah di lapangan.

Lukman hanya merujuk pada terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu. "Kasus di Jatim harus benar-benar menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran PPP," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menegaskan, target perolehan 15% suara harus dikawal. Untuk itu, segenap kader kakbah harus memaksimalkan segala kekuatan, termasuk juga hal-hal teknis. "Jadi tidak hanya kampanye yang kita gencarkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu juga sangat penting," kata Chozin.

Anggota Komisi II ini menambahkan kecurangan dalam pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai tertentu. Chozin berharap seluruh tim advokasi dan pembelaan hukum mentransformasikan pengetahuannya kepada kader-kader di lapangan. "Terutama saksi-saksi di TPS harus paham betul mengenai teknis pelaksanaan pemilu agar tidak mudah dicurangi," tukasnya. (*/OL-06)

Anas: Pencapresan JK Didramatisasi

JAKARTA, MINGGU — Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mengubah strategi Partai Demokrat. Partai Demokrat tetap berkonsentrasi mengeruk suara pada pemilu legislatif pada 9 April 2009.

"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Anas, semenjak awal, Partai Demokrat telah menekankan kepada para caleg Demokrat untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg Demokrat mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.

"Tidak ada yang bersantai-santai karena sudah merasa mendapat kursi. Semua diminta berjuang sungguh-sungguh," paparnya.

Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh, dan kemudian membahayakan. "Ini hal yang wajar dalam demokrasi, inilah konsekuensi kita memilih demokrasi," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional. "Saya kira tidak perlu didramatisasi, setiap partai berhak mengajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Bukan sesuatu yang aneh, dan berlebihan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, apalagi semenjak Kalla bersedia maju, hubungan dengan Presiden Yudhoyono di pemerintahan tetap berjalan baik hingga kini. "Beliau akan tetap menjalankan tugas dengan baik sampai selesai 20 Oktober 2009. Kami juga yakin tidak mengganggu hubungan pribadi, dan hubungan kerja dengan Presiden," tandasnya.

Anas memastikan, Partai Demokrat pun tak ikut latah dengan pencapresan Kalla. Partai Demokrat belum sama sekali menjaring sosok yang akan mendampingi SBY.

"Kita tetap berpegang pada konsentrasi pemilu legislatif, dan mendukung pemerintahan SBY-JK menyelesaikan tugas dengan baik. Urusan pilpres, cawapres dan lain-lain itu setelah pemilu legislatif," katanya. (Persda Network/ade)
sumber: kompas

Untuk Dampingi Jusuf Kalla, Golkar Cari Cawapres dari Jawa

JAKARTA - Petinggi Golkar mulai mengalkulasi siapa yang akan menjadi pendampingi Jusuf Kalla bila sang ketua umum menjadi capres. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, cawapres yang dibutuhkan harus mampu menutupi kelemahan Kalla.

Dia mengakui, kelemahan yang dimaksud adalah meraih basis Jawa dengan mencari cawapres asal Jawa. ''Kemudian, opsi yang berkembang adalah calon berbasis massa Jawa yang militer atau nonmiliter,'' katanya.

Untuk yang militer, dia mengajukan nama Sutiyoso dan Prabowo. Menurut dia, Sutiyoso dan Prabowo adalah dua figur potensial dari kalangan militer. Mereka menawarkan citra ketegasan dan rasa aman dengan menjadi cawapres. Dari nonmiliter muncul nama Hidayat Nurwahid dan Sri Sultan.

''Ini semua masih kami kaji. Yang jelas, Golkar siap mengusung calon alternatif dari dua blok yang sudah ada (blok Megawati dan blok SBY, Red),'' katanya.

Pengamat politik Yudi Latif dari Universitas Paramadina mengatakan, Kalla tidak mudah mendapat pendamping yang pas. Alternatif kandidat cawapres bagi saudagar asal Makassar itu relatif terbatas. ''Banyak yang bisa muncul sebagai cawapres Kalla. Tapi, hanya dua nama yang paling potensial, yaitu Sri Sultan dan Hidayat Nurwahid,'' kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief di Jakarta kemarin (22/2).

Di antara dua nama itu, Yudi menyebut Sri Sultan merupakan sosok yang paling ideal untuk mendampingi Kalla. Di satu sisi, tutur dia, Kalla merepresentasikan secara kuat masyarakat luar Jawa. Sedangkan Sri Sultan mencerminkan basis pemilih di Jawa.

''Persoalannya, Sri Sultan masih sulit dirangkul sebagai cawapres. Keinginannya menjadi capres sangat besar,'' ujarnya.

Skenario kedua, lanjut Yudi, Kalla menggandeng Hidayat Nurwahid. Namun, duet itu juga memiliki kelemahan. Meskipun di-back up parpol yang terkenal memiliki basis massa solid, yakni PKS, Hidayat tidak terlalu kuat mencerminkan tokoh Jawa.

Selain itu, berbagai survei menunjukkan trend electoral Kalla dan Hidayat masih kalah dibandingkan dengan Sri Sultan. Yudi lantas menyebutkan hasil kajian reform institute bahwa hanya 27 persen responden yang mengatakan memilih presiden karena pilihan partai. Sebagian besar memilih lebih berdasar aspek kefiguran.

''Makanya, Kalla-Hidayat juga bukan dua figur yang saling melengkapi,'' ujarnya. Sedangkan kemungkinan untuk menggandeng figur lain, seperti Prabowo atau Wiranto, juga bukan opsi yang bisa dengan gampang diambil. Apalagi, keduanya memiliki track record sebagai elite yang meninggalkan Partai Golkar.(pri/aga)

Kalla Bertemu SBY Empat Mata, Sepakat Jaga Hubungan Hingga Akhir Periode Pemerintahan

BOGOR - Bola liar tentang pencapresan Jusuf Kalla serta memanasnya hubungan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat langsung didinginkan oleh tokoh kunci kedua partai tersebut. Tadi malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan empat mata di kediaman SBY di Puri Cikeas Indah.

Keduanya sepakat menjaga hubungan hingga akhir periode pemerintahan. Wapres tiba di Cikeas pukul 21.00. Kali ini mobil JK tidak memakai pelat nomor RI 2, melainkan B 1052 BD. Itu menandakan materi pembicaraan tidak sebatas urusan presiden dan wakil presiden, tapi juga urusan yang lain.

Sebelum berangkat ke Cikeas, JK sempat menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana pertemuannya dengan SBY. Menurut JK, pertemuan antara presiden dan wakil presiden biasa terjadi. ''Tapi, soal agendanya apa, saya belum bisa menyampaikan,'' katanya setelah menerima mantan PM Finlandia Martti Ahtisaari tadi malam.

Wartawan yang meliput pertemuan tersebut tidak diperkenankan masuk ke areal perumahan Puri Cikeas Indah. Terpaksa dalam keadaan hujan gerimis, puluhan wartawan menunggu di pintu gerbang. Setelah 45 menit, rombongan JK meninggalkan kediaman SBY. JK pun sempat melambaikan tangan ke arah wartawan.

Keterangan pers terkait pertemuan SBY-JK disampaikan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng. Menurut Andi, ada tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Yakni, evaluasi Aceh, laporan kunjungan ke luar negeri Wapres, dan masalah hubungan Partai Golkar dan Partai Demokrat.

''Keduanya sepakat menjaga hubungan baik antara partai Golkar dan Partai Demokrat,'' katanya. ''Presiden dan Wapres juga sepakat menjaga hubungan dan mengurangi misunderstanding hingga akhir periode,'' lanjutnya.

Andi mengakui bahwa pertemuan SBY dan JK tadi malam merupakan pertemuan pertama sejak JK tiba dari kunjungan luar negeri pada 15 Februari. Namun, kata Andi, meski belum sempat bertemu, presiden dan wakil presiden berkomunikasi melalui telepon.

''Pertemuan dilakukan malam ini (tadi malam, Red) karena memang ada waktunya malam ini. Besok (hari ini, Red) presiden melakukan kunjungan kerja ke Aceh,'' kata Andi.

Andi mengakui, saat Wapres melakukan kunjungan ke luar negeri dari 31 Januari hingga 15 Februari, sempat muncul beberapa masalah. Akibatnya, sempat terjadi sedikit misunderstanding antara jajaran Partai Demokrat dan Partai Golkar. ''Itu biasa. Pada dasarnya hubungan Golkar dan Demokrat sangat baik. Pak SBY pernah bilang, seandainya Pak JK waktu itu ada di Jakarta, tidak akan ada masalah (pernyataan Wakil Ketua Umum Demokrat Achmad Mubarok tentang kemungkinan suara golkar 2,5 persen, Red),'' katanya.

Dalam pertemuan tadi malam, kata Andi, JK juga menjelaskan dinamika yang sedang terjadi di tubuh Partai Golkar. Tentu saja termasuk polemik calon presiden yang mengemuka di media massa. Dan, presiden maupun wakil presiden, kata Andi, sangat bijak memahami situasi di masing-masing parpol.

Sebelumnya Andi sempat menjelaskan, mengenai kesiapan JK menjadi capres, SBY sangat menghormati. Menurut Andi, pernyataan JK saat itu merupakan urusan internal Partai Golkar. ''Pak SBY maupun Demokrat tidak akan mencampuri. Itu agenda Partai Golkar, kita hormati,'' ujarnya.

Hubungan SBY dan JK mengalami masa surut sejak JK berkunjung ke luar negeri. Pemantiknya adalah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang menyebut Golkar hanya akan mendapat 2,5 persen suara pada Pemilu 2009 nanti. JK pun berang dan menyebut Demokrat sedang bermimpi buruk.

Situasi memanas lagi gara-gara JK memperpanjang waktu lawatan ke luar negeri. Kalangan Demokrat pun mengecam agenda luar negeri JK tersebut. JK yang seharusnya pulang pada 12 Februari, baru tiba di Jakarta pada 15 Februari. Beberapa kali agenda pertemuan SBY dan JK batal digelar. Puncaknya, JK menyatakan diri siap menjadi capres dari Partai Golkar pada Jumat (20/2) lalu.

Sementara itu, kesiapan Kalla menjadi capres mendapat respons anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar belum secara resmi memutuskan capresnya. Dengan demikian, pernyataan itu tak lebih dari sekadar ekspresi pribadi Kalla.

''Sebetulnya tidak ada keputusan saat ini untuk menjadikan Pak Jusuf Kalla sebagai capres dari Golkar. Itu hanya image yang muncul keluar,'' kata Sultan dalam acara silaturahmi Yayasan Bhakti Yoga dan Paguyuban Masyarakat Jogjakarta di Kantor Departemen Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Pusat, kemarin (22/2).

Dalam kesempatan itu, Sultan menjelaskan, proses yang bergulir di internal Partai Golkar baru sebatas penjaringan. DPD-DPD Partai Golkar diminta menominasikan tujuh nama kandidat capres yang akan disurvei pada Maret 2009.

Keputusan capres baru ditentukan paling cepat seminggu setelah pemilu legislatif, 9 April mendatang. ''Penentuan satu nama itu diputuskan lewat Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus, Red),'' cetusnya. (tom/pri/aga/nw)

Sri Mulyani sangat layak jadi Cawapres

JAKARTA (bisnis.com): Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjadi menteri keuangan dan pelaksana tugas menteri koordinator perekonomian dinilai sangat layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2009.

Berdasarkan polling bisnis.com yang digelar sejak pekan lalu hingga hari ini, sedikitnya 45% responden menilai Sri Mulani sangat layak, 2,15% menilai layak dan 21,64% berpendapat tidak layak dan yang menilai sangat tidak layak 7,89%.

Nama Sri Mulyani muncul sebagai calon wakil presiden sejak dua pekan lalu ketika diberitakan bahwa duet SBY-JK kemungkinan akan pecah. Berdasarkan polling bisnis.com sebelumnya, Sri Mulyani dinilai lebih layak jadi wapres dibandingkan dengan Jusuf Kalla untuk mendampingi SBY.

Dalam perkembangan berikutnya, pekan lalu Jusuf Kalla menyatakan bersedia menjadi calon presiden pada Pilpres 2009 dan siap bersaing dengan SBY.

Pertanyaan polling bisnis.com adalah Polling bisnis.com pekan lalu mengungkapkan bahwa Sri Mulyani Indrawati lebih unggul dibandingkan Muhammad Jusuf Kalla sebagai calon Wapres pendamping SBY. Menurut Anda, apakah Sri Mulyani layak? Tersedia empat jawaban yaitu Sangat layak, Layak, Tidak layak dan Sangat tidak layak.
sumber: bisnis.com

Wiranto Gandeng 5 Parpol Baru

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan syarat dukungan calon presiden (capres) minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional, membuat partai-partai yang mengusung kadernya sebagai capres wajib bekerja keras.

Salah satunya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengusung ketua umumnya, Wiranto sebagai capres untuk bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Menurut sumber SP di Partai Hanura, untuk bisa mewujudkan target tersebut, pihaknya sedang menjajaki untuk menggandeng lima partai politik (parpol) baru lainnya, di antaranya Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan).

Sumber itu mengungkapkan, komunikasi politik terus dijalin dengan kelima partai tersebut namun belum ada komitmen apa pun di antara mereka. "Yang jelas komunikasi itu terus bergerak," tuturnya.

Selain dengan partai-partai nasionalis, kemungkinan Hanura juga akan menggalang partai-partai lama yang bernapaskan Islam.

Sumber tersebut menjelaskan penggalangan tersebut untuk menjaga suara partainya sesuai target yang ditentukan, yakni minimal 15 persen. "Kami takut kalau suara kami turun sampai 10 persen. Karena itu kami perlu menggalang koalisi dengan partai-partai lain," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura M Ali Kastella meyakini partainya bisa meraih suara minimal 15 persen. "Kami yakini bisa meraih suara 20 persen, dan kami bisa mengusung Pak Wiranto sebagai capres," ucapnya.
sumber: suara pembaharuan

Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Papua itu menambahkan, jika melihat antusias masyarakat terhadap Partai Hanura, seluruh jajaran partai berkeyakinan bisa meraih suara signifikan dama pemilu legislatif pada 9 April mendatang. [M-16]

Siapa Cawapres Partai Golkar?

Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar menyatakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres) dalam rapat konsultasi partai itu yang berlangsung di Jakarta, Kamis (18/2). Pencalonan Jusuf Kalla (JK) membuktikan partai pemenang pemilu dalam pemilihan umum 2004 itu semakin kuat dan ada di hati masyarakat pemilih. Bahkan mendapat dukungan dari rakyat di daerah terpencil mulai Sabang sampai Merauke.

Sumber SP di DPP Partai Golkar, Jumat (20/2) pagi, menyebutkan, sikap 33 DPD I itu tidak terlepas dari manuver agar Partai Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres)-nya. "Atau dengan kata lain merangkul kembali JK sebagai cawapres Yudhoyono," katanya.

Sumber itu mengungkapkan, banyak elite Golkar yang masih menginginkan untuk mempertahankan duet SBY-JK. Namun keinginan tersebut memiliki syarat, di antaranya Golkar harus diberi porsi lebih atau memasukkan lebih banyak lagi kader Golkar dalam kabinet.

Selain itu juga, Golkar berkeinginan menempatkan kadernya pada posisi strategis di kabinet SBY-JK mendatang, yakni menteri pertanian, menteri kehutanan, dan menteri koperasi. "Saya pikir hanya dengan mempertahankan duet tersebut, Golkar masih bisa berbicara di kancah nasional," kata sumber tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai yang juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar menyatakan, tanpa mengabaikan pencalonan dari 33 DPD Partai Golkar, kemungkinan SBY-JK tetap ada.

Kalau JK maju sebagai capres, siapa cawapres) yang akan mendampinginya? Sejumlah nama muncul, seperti Sutiyoso, Fadel Muhammad, Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta. Kepada siapa Golkar menjatuhkan pilihannya, lihat saja nanti. [M-16/W-8]
sumbe: suara pembaharuan

Akhirnya JK Maju Capres: Amien Rais Siap Tandingi Popularitas SBY - Mega

JAKARTA (KR) - Pecahnya kongsi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jusuf Kalla (JK) semakin jelas. Setelah Partai Golkar memutuskan untuk mengusung capres dalam Pemilu 2009, JK pun menyatakan siap maju menjadi presiden dan bersaing dengan SBY. ”Sejak dari dulu pernah tidak saya mengatakan saya tidak siap? Dari dulu saya siap,” tandas pria yang juga menjabat sebagai wakil presiden itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (20/2).

Meski demikian, jelas JK, keputusan untuk maju itu secara resmi akan diambil setelah mekanisme survei penjaringan capres Partai Golkar digelar. ”Kini kan ada mekanismenya, nanti akan ditetapkan pada Rapimnas khusus nanti,” ujar Ketua Umum Golkar itu.
”Apapun yang diputuskan dari bawah, itu amanah,” tandasnya sambil tersenyum.
Ketua Umum Partai Golkar ini tidak membantah terobosan partainya mengajukan capres sendiri karena masalah harga diri. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok soal 2,5 persen membuat kader Golkar dan pengurus DPD Golkar mendorong DPP untuk memiliki sikap tegas.

”Mungkin ada masalah harga diri. Sikap keras DPD mengatakan bahwa kita harus tegas menjalankan masa depan partai supaya tidak dianggap remeh,” kata JK.
Pihaknya memahami klarifikasi SBY terkait pernyataan Ahmad Mubarok. Namun banyak kader Golkar yang masih mempermasalahkan sehingga meminta DPP bertindak tegas. ”Meskipun saya sudah berterimakasih kepada SBY, tapi ini sangat sensitif sekali. Banyak kader yang masih mempermasalahkan,” papar JK.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono menyambut baik sikap JK ini. Agung Laksono juga menjelaskan bahwa memang secara formal penentuan capres Partai Golkar akan ditentukan dalam Rapimnas. Dengan kuatnya desakan daerah tersebut bisa saja Rapimnas yang semula dijadwalkan usai Pemilu Legislatif akan dimajukan sebelum Pemilu Legislatif.
Dikemukakan pula, JK telah mendapatkan berbagai dukungan. Salah satunya dukungan dari Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid.

Dukungan tersebut diungkap Ryaas saat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun, lanjut Ryaas, dukungan tersebut akan terwujud jika Partai Golkar mengusung JK sebagai capres. Kalau Golkar tidak mendukung, maka PDK pun akan langsung memberikan dukungan penuh.

Dukungan PDK terhadap JK akan dilakukan secara resmi, setelah digelarnya Pemilu Legislatif. Ryaas juga berjanji sikapnya ini akan dikomunikasikan kepada teman-temannya di PDK.
Sementara mantan Ketua MPR RI, HM Amien Rais menawarkan Poros Alternatif untuk ‘menandingi’ popularitas Megawati dan SBY sebagai calon presiden (capres) RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar Juli mendatang. Ia juga siap maju jadi capres melalui poros tersebut.

Meski demikian, pihaknya menolak jika poros alternatif yang akan dibentuk dengan sejumlah partai menengah itu, sebagai kelanjutan poros tengah seperti saat zaman ‘reformasi’ lalu.
”Ini bukan poros tengah jilid II. Saya lebih suka menyebutnya dengan poros alternatif, diantara kekuatan Megawati dan SBY sebagai capres RI terkuat saat ini,” demikian dikatakan Amien Rais, saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka penggalangan dana pembangunan Masjid ‘Baitul Sholikin’ di Dusun Jambleng, Kaliabu, Kecamatan Salaman, Magelang Jumat (20/2).
Terkait gagasannya itu, saat ini pihaknya tengah mendekati sejumlah tokoh dari beberapa partai politik ‘menengah’ seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri. ”Dalam beberapa kesempatan baik formal atau non formal saya selalu bicarakan hal ini dengan beberapa tokoh nasional,” ujarnya.
Ditanya latar belakang ia membuat poros alternatif, dijelaskan mantan Ketua MPR itu, karena Megawati dan SBY tidak menawarkan perubahan. ”Jika mereka menjadi presiden, mereka hanya akan melanjutkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kita lihat saja iklan SBY, pasti bunyinya lanjutkan tidak ada yang akan melakukan perubahan yang berarti,” ungkap salah satu Guru Besar UGM itu.

Padahal, lanjut Amien, ekonomi yang mereka lakukan sebelum-sebelum ini, sangat ramah dengan asing. Terbukti, beberapa sumber daya alam ‘dijual’ kepada pihak asing. Selain itu, ekonomi yang mereka kembangkan cenderung tidak berpihak pada rakyat. ”Contoh, perekonomian SBY saat ini saja, masih berkiblat kepada IMF dan Corporate Internasional yang tidak pro dengan rakyat,” tegasnya. (Edi/Bag/Jon)-f

sumber: kedaulatan rakyat

Kalla Jadi Warga Kehormatan Pemuda Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diangkat sebagai warga kehormatan Pemuda Pancasila (PP), Sabtu (21/2). Pengangkatan Wapres Kalla sebagai warga kehormatan dilakukan saat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII PP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Sebagai tanda pengangkatan warga kehormatan PP, Wapres Kalla dipakaikan jaket Loreng Merah PP langsung oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto S Soerjosoemarno, yang justru mengenakan jas berwarna biru dengan sejumlah atribut dan emblem.

Kalla tampak ceria saat mengenakan jaket loreng khas PP tersebut. Ratusan anggota PP bukan hanya bertepuk tangan saat Kalla mengenakan jaket kebanggaannya itu. Akan tetapi, juga berteriak penuh semangat nama JK-JK seraya meneriakkan yel-yel Pancasila dan Pemuda Pancasila.

Dalam acara itu, Wapres Kalla ditemani Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang juga salah seorang pengurus Majelis Pimpinan Nasional PP, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dan Seswapres Tursandi Alwi. Kehadiran Wapres Kalla adalah untuk membuka Mubes ke-VIII PP tersebut.
sumber: kompas

JK Ajak PP Naik "Pesawat" Golkar

JAKARTA, SABTU — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, mengajak ribuan anggota Pemuda Pancasila (PP) naik "pesawat terbang" Partai Golkar daripada naik "kereta api" PDI Perjuangan atau pun "jalan kaki" partai lain. Dengan naik "pesawat terbang", ribuan anggota PP akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada naik "kereta api" apalagi "jalan kaki".

"Sekarang ini, kalau orang bepergian ke mana pun, tentunya orang ingin cepat sampai. Karena itu, naiklah 'pesawat terbang' Partai Golkar biar lebih cepat sampai ke tujuannya," ajaknya, saat memberikan sambutan di acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII PP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (21/2) siang.

Tentu, yang dimaksud Wapres Kalla cepat sampai ke tujuan adalah mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. "Terima kasih kalau Partai Golkar digambarkan sebagai pesawat terbang, PDI Perjuangan kereta api, dan partai lainnya jalan kaki. Itu artinya kalau mau pergi ke suatu tujuan, orang akan banyak memilih naik pesawat terbang daripada naik kereta api apalagi jalan kaki," ujar Kalla disambut tawa dan tepuk tangan.

Menurut Kalla, seorang psikologi kalau bepergian akan selalu ingin cepat sampai ke tujuan sehingga mereka akan memilih alat transportasi yang cepat. "Kalau naik pesawat kan lebih cepat. Nanti, kalau memang kurang untuk mengangkutnya, saya tambah pesawatnya biar cukup," lanjut Kalla memberi kiasan.

Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto S Soerjosoemarno mempersilakan warga dan anggota PP untuk bebas memilih partai. "Terserah anggota PP mau naik 'pesawat terbang' Partai Golkar atau mau naik 'kereta api' PDI Perjuangan atau memilih 'jalan kaki' partai lain, silakan. Asalkan, partai yang dipilih adalah partai nasionalis berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," ujar Japto, yang juga Ketua Umum DPP Partai Patriot.
sumber: kompas

Uji Kesehatan untuk Bakal Capres-Cawapres Lebih Longgar "Tak Lolos Tes Tak Langsung Gugur

JAKARTA - Partai atau koalisi partai yang mengusung capres bisa bernapas lega. Pasalnya, tes kesehatan untuk bakal capres-cawapres kini dibuat agak longgar. Bakal capres-cawapres yang gagal melalui tes kesehatan tak langsung gugur. Partai atau koalisi partai diberikan kesempatan untuk mengganti calon yang diusung.

Hal itu disampaikan anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU kemarin (20/2). ''Kami akan memberi waktu bagi partai atau koalisi partai untuk mencarikan pengganti sampai tenggat waktu yang kami tentukan antara 10 Mei dan 16 Mei,'' kata anggota KPU Andi Nurpati di Kantor KPU kemarin.

Ketua IDI dr Fachmi Idris mengatakan, nanti tim pemeriksa kesehatan adalah orang-orang yang ditunjuk dari IDI. Semua tes kesehatan akan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk. ''Selain mereka dan rumah sakit tersebut, tidak ada yang punya kewenangan untuk mengetes kesehatan bakal capres dan cawapres,'' jelasnya.

Pemeriksaan tes kesehatan, lanjut dia, akan dilakukan dengan komprehensif. Mulai tes kejiwaan hingga tes kesehatan organ. ''Kami sudah memiliki batas penilaian, bilamanakah seorang bakal calon dikatakan tidak sehat secara kejiwaan,'' katanya.

Dia mengatakan, dalam UU mengenai syarat calon presiden disebutkan bahwa seorang capres atau cawapres harus mampu melakukan tugas-tugasnya. ''Nah, posisi kami di sini adalah untuk menerjemahkan kata mampu itu dalam operasionalnya,'' ujar Fachmi.

Dokter Mulyono Sudirman, salah seorang pengurus IDI, menambahkan, tim pemeriksa memiliki acuan mengenai definisi mampu tersebut. Mereka juga tidak bakal sembarangan mengatakan seorang bakal calon tidak mampu.

Mulyono mengatakan, apabila ditemukan kerusakan pada organ tubuh bakal calon, misalnya. Tim dokter akan melihat, apakah itu menghambat pekerjaannya atau tidak. ''Kalaupun ditemukan jantungnya sakit, namun dia masih bisa melakukan tugasnya dengan mandiri meski menggunakan alat bantu, kami masih menganggapnya able (mampu, Red),'' katanya.

Seorang bakal calon, kata dokter yang menjadi tim pemeriksa kesehatan capres Pemilu 2004 itu, baru disebut disable (tidak mampu) apabila kondisi fisiknya membuat dia tidak mampu melakukan fungsi ekonomi dan sosial dengan baik secara mandiri. ''Pada kondisi seperti itu, bisa disebut dia handicap dan tidak mampu mengemban tugas sebagai kepala negara,'' ungkapnya.

Andi mengatakan, kesepakatan dan rumusan kesehatan tersebut akan disusun KPU dan tim dari IDI. Rencananya, pada 25 Februari, dua lembaga itu akan menandatangani MoU untuk menyepakati definisi tugas masing-masing. (aga/mk)
sumber: jawa pos

Kapolda Jatim Prioritaskan Keamanan Pemilu 2009

SURABAYA - Sejak kemarin (20/2), Brigjen Pol Anton Bachrul Alam resmi menduduki jabatan Kapolda Jatim. Mantan Wakadiv Humas Mabes Polri itu menggantikan pendahulunya, Irjen Pol Herman S. Sumawiredja. Saat ditanya prioritas pertama, dia menyatakan bertekad menghindarkan Jatim dari kerusuhan selama pelaksanaan Pemilu 2009 yang sudah dalam hitungan bulan.

Komitmen Anton itu disampaikan setelah menerima tongkat komando dari pendahulunya, Irjen Pol Herman S. Sumawiredja, di Mapolda Jatim kemarin. "Kami akan terus mengecek kesiapan agar tidak ada halangan dalam pengamanan hari H pemilu. Itu jadi prioritas utama saya," katanya.

Anton juga berencana mengadakan operasi khusus selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. ''Kami akan melaksanakan Operasi Mantab Brata 2009 untuk mengamankan pemilu,'' tegasnya.

Kapolda dengan satu bintang di pundak itu menerangkan, sebelum menghadapi pemilu, masih ada sisa waktu yang harus dimanfaatkan secara optimal. Rentang waktu tersebut akan digunakan untuk meng-upgrade kemampuan anak buahnya di lapangan. Mulai level polsek, polres, hingga polda. "Latihan membuat kami menjadi profesional. Kami juga akan menurunkan perwira ke polres dan polsek agar latihan lebih mantap,'' katanya.

Anton mengakui bahwa Jatim masih memiliki berbagai persoalan mendesak untuk ditanggulangi oleh kepolisian. Pihaknya juga telah menyusun daftar persoalan yang harus ditangani secara intensif. Misalnya, kasus-kasus yang selama ini nggandol alias belum tuntas ditangani oleh anak buahnya. Sebut saja kasus Lapindo yang berkasnya bolak-balik dari penyidik Satpidkor ke kejaksaan.

Kasus lain yang bakal jadi perhatian adalah pemalsuan data dalam coblosan Pilgub Jatim di Sampang dan Bangkalan. Dalam kasus itu, polisi telah menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. "Kami akan mempelajari dan mendalami semua persoalan itu. Kami juga tetap akan komitmen memberantas korupsi,'' ujarnya.

Setelah serah terima jabatan di Polda Jatim, Kapolda lama Irjen Pol Herman S. Sumawiredja menyampaikan kesan selama tiga tahun lebih memimpin Polda Jatim. Dia mengaku terkesan dengan sikap warga Jatim yang melek hukum. Dalam analisis Herman, masyarakat Jatim mulai meninggalkan cara-cara kekerasan atau makin hakim sendiri dalam mengatasi permasalahan. "Inilah yang membuat keadaan tetap kondusif,'' kata Herman.

Herman juga kembali menyampaikan puisi berjudul Mohon Pamit di hadapan mantan anak buahnya. ''Keberhasilan itu pastilah milik anak buahku. Kekurangan itu pastilah tanggung jawabku. Waktuku terbatas kawan. Mohon pamit. Terima kasih atas segala kerja sama. Maaf atas segala kekurangan".

Rangkaian pergantian tampuk pimpinan Polda Jatim itu dilanjutkan dengan Lepas Kinasih di lapangan upacara Mapolda Jatim. Anton mengantarkan Herman berjalan menuju pintu gerbang polda. Tradisi itu menandai masa tugas Herman yang sudah berakhir karena dipromosikan sebagai staf ahli Kapolri. (fid/fat)
sumber: jawa pos

KPU Pusat Hentikan Masa Kerja KPU Jatim

SURABAYA - Sebuah keputusan mengejutkan diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Secara tiba-tiba, lembaga itu menghentikan masa kerja anggota KPU Jatim yang saat ini sebenarnya masih terikat masa perpanjangan jabatan. Sebagai gantinya, KPU pusat memutuskan melantik keanggotaan anyar KPU Jatim periode 2009-2014.

Penggantian itu dijadwalkan berlangsung hari ini di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Empat anggota anyar KPU Jatim bakal dilantik. Mereka adalah Arief Budiman (anggota KPU Jatim saat ini), Andre Dewanto (mantan anggota KPU Kabupaten Malang), Nikmatul Hidayati (mantan anggota KPU Nganjuk), dan Agung Nugroho (Ketua KPU Ponorogo). Seorang anggota lainnya, yakni Najib Hamid, dilantik terlebih dulu pada Oktober 2008.

Keputusan itu memang cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya KPU pusat memperpanjang masa kerja anggota KPU Jatim selama empat bulan pasca pelantikan gubernur-wakil gubernur Jatim. Artinya, mereka sebenarnya masih bisa menjabat hingga Juni 2009.

Perpanjangan itu juga perlu karena berbagai permasalahan seputar persiapan KPU untuk menggelar pemilu makin banyak. Meski demikian, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary optimistis kekhawatiran tersebut tidak terjadi. ''Ini murni untuk penyegaran. Kami ingin pejabat baru bisa menyelenggarakan pemilu nanti,'' katanya.

Dia menjelaskan, berdasar peraturan, anggota KPU akan diganti maksimal empat bulan setelah pelantikan gubernur terpilih. Nah, kata dia, Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf sudah dilantik. Tanggung jawab KPU Jatim sudah ditunaikan. ''KPU pusat sudah jauh-jauh hari menetapkan bahwa Pemilu 2009 bakal ditangani KPU anyar. Jadi, ini murni untuk penyegaran,'' ungkapnya.

Apakah penghentian itu terkait dengan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka dugaan pelanggaran pilgub Jatim? Hafiz langsung membantah. Menurut dia, wacana penggantian tersebut muncul sejak putaran kedua pilgub Jatim berlangsung.

Sejak MK menetapkan KPU Jatim bertanggung jawab atas kecurangan di Madura itu, pihaknya sudah merencanakan penggantian ketua KPU Jatim. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena banyak pertimbangan.

Lalu, bagaimana dengan penetapan ketua KPU Jatim yang bakal menggantikan Wahyudi Purnomo? Anggota KPU Jatim Arief Budiman menyatakan sampai saat ini belum ada keputusan final. Sebab, agenda hari ini hanya pelantikan anggota anyar KPU Jatim.

Nah, penentuan ketua KPU Jatim bakal dilakukan dalam rapat pleno usai pelantikan besok. "Soal siapa yang ditunjuk, bergantung hasil rapat internal besok. Plus masukan dari KPU pusat," kata Arief kemarin.

Meski masih bungkam soal siapa yang bakal jadi pengganti Wahyudi Purnomo, bocoran kabar yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan bahwa Arief memiliki kans terbesar. Sebab, di antara seluruh anggota anyar KPU yang bakal dilantik, Arief adalah satu-satunya anggota KPU Jatim lama yang terpilih.

Apalagi, selama pilgub putaran ketiga, dia bisa dikatakan menjadi pengganti sementara Wahyudi yang mulai mengurangi fungsinya sebagai ketua KPU Jatim. "Itu kan penilaian orang. Lihat saja hasil rapat besok lah," katanya.

Yang jelas, para anggota anyar KPU Jatim nanti memiliki tanggungan yang luar biasa berat. Sebab, anggota lawas KPU Jatim meninggalkan berbagai PR yang harus dituntaskan agar pelaksanaan pemilu 9 April mendatang bisa sukses. Tengok saja, saat pelaksanaan coblosan pemilu tinggal 48 hari lagi, setumpuk masalah masih terjadi. Kasus teranyar adalah daftar pemilih (DPT) Pemilu 2009 ternyata belum beres. Sebab, KPU Jatim tiba-tiba saja mengubah data pemilih.

Sebelumnya, KPU menetapkan surat bernomor 427 Tahun 2008 tentang DPT. Berdasar surat tersebut, jumlah DPT pemilu di Jatim sebanyak 29.294.127 pemilih. Namun, dalam up date terakhir, muncul angka 29.524.443. Berarti ada selisih 230.316 orang.

Hal itu ternyata membingungkan KPU kabupaten/kota karena SK KPU Jatim sudah tidak bisa diubah. ''Itu baru bisa diubah jika ada peraturan pengganti UU," kata anggota KPU Kota Surabaya Fordinal Sihombing.

Bahkan, di beberapa KPU kabupaten/kota ditemukan beberapa kesalahan. Misalnya, nama tercetak dobel, ada anak di bawah 17 tahun tercatat, atau yang meninggal tidak dicoret.

Selain masalah data, masih ada keruwetan persiapan lain. Di antaranya, penetapan teknis pelaksanaan kampanye yang hingga kemarin belum ditetapkan. Alasannya, KPU Jatim masih menunggu kesiapan seluruh KPU kabupaten/kota.

KPU juga masih diribetkan permasalahan logistik surat suara. Sebab, validasi surat suara yang bakal dipakai dalam Pemilu 2009 ternyata belum selesai. KPU Jatim masih menerima berbagai perubahan yang diajukan partai peserta pemilu. Pencetakan surat suara pun belum bisa dilakukan.

Terakhir, keanggotaan KPU kabupaten/kota se-Jatim juga belum jelas. KPU Jatim masih melakukan seleksi akhir sebelum penentuan kepengurusan terpilih. "Memang masih banyak permasalahan. Tapi, kami harap semua bisa tuntas sebelum pemilu nanti," tegas Arief Budiman. (ris/aga/dim/sai/fat)

sumber:jawa posA

Demokrat Tak Mau Terpengaruh Manuver Golkar

Jakarta: Partai Demokrat menyatakan tidak akan terpengaruh manuver-manuver Partai Golkar yang ingin mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Kalla sebelumnya telah mengatakan siap berkompetisi dengan Yudhoyono.

"Kita tidak akan merespon manuver-manuver tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Ali, kepada Tempo, Sabtu.

Partai Demokrat, lanjut dia, tetap taat azas sesuai keputusan rapimnas bahwa fokus utama partai hanya pada pemilu legislatif. Sementara soal capres/cawapres akan ditentukan setelah pemilu legislatif.

Kemarin, Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla menyatakan siap berkompetisi dengan Yudhoyono dalam pemilu presiden. "Sejak awal saya siap untuk apa saja," kata Kalla dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden. Namun ia mengingatkan bahwa belum ada keputusan resmi dari Partai Golkar menyangkut calon presiden.

Partai Golkar memang belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan maju menjadi calon presiden, termasuk apakah partai berlambang beringin itu meneruskan koalisi dengan Partai Demokrat.

"Tapi, yang namanya politik, perubahan cepat sekali. Kita menghormati keputusan siapa pun yang akan maju dan siap menjadi capres," ujar Marzuki menanggapi.
sumber:TEMPO Interaktif

Kalla Diminta Mundur dari Kabinet

Jakarta:Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mundur dari jabatan wakil presiden karena hubungan Yudhoyono-Kalla yang sudah tidak harmonis akan mengganggu jalannya pemerintahan. "Kalau masih bertahan justru menimbulkan masalah-masalah baru," kata Boni usai diskusi di Kafe Warung Daun, Sabtu (21/2).

Boni mencontohkan ketidakharmonisan hubungan itu dengan ketidaktahuan Presiden terhadap kegiatan Jusuf Kalla usai melawat ke Amerika Serikat.

Hubungan yang diprediksi semakin memburuk itu, kata Boni, bisa mengganggu kestabilan politik. "Ini bisa menyebabkan masyarakat tidak terurus," katanya. "Daripada semua bermain belakang, otomatis pemerintahan tidak berfungsi.".

Dia juga menyarankan semua partai yang beroposisi dengan pemerintah untuk menarik kadernya dari kabinet.

Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan tidak mungkin wakil presiden mundur dari jabatan di kabinet. "Presiden dan wakil presiden kan mau maju. Kalau presidennya yang mundur bagaimana. Ini kan bisa menimbulkan kevakuman pemerintahan," katanya. Sehingga, kata dia, konstitusi mengatur presiden dan wakil presiden tidak harus mundur.

Dia menambahkan, mundur dari kabinet juga akan merugikan calon itu jika akan maju dalam pemilihan. "Itu kan bisa dianggap kegagalan, jadi tanggung jawabnya," katanya.

Menurutnya, pernyataan Kalla yang akan maju dalam pemilihan, belum menjadi kepastian berakhirnya duet Yudhoyono-Kalla. "Masih tetap memperhitungkan hasil pemilu legislatif, bagaimana perolehan Golkar dan Demokrat," katanya.

Pengamat Hukum Universitas Mercu Buana, Irman Putrasidin, mengatakan anggota kabinet yang akan maju dalam pemilihan tidak perlu mundur. "Rakyat telah memilih untuk memimpin bangsa, kalau mundur bisa rusak bangsa ini," katanya. Kalaupun mundur, dia mengingatkan akan merugikan dua calon itu.(EKO ARI WIBOWO)

sumber: tempointeraktif

Partai Diminta Buka Peluang Calon Presiden Nonkader

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin, mengatakan partai politik harus memberikan kesempatan kepada figur di luar partai untuk mengikuti penyaringan calon presiden.

Konstitusi, kata dia, mewajibkan partai politik melakukan pengusulan calon presiden secara demokratis. "Sehingga calon yang maju dari partai memiliki kompetensi dan kualitas," katanya dalam sebuah diskusi di Kafe Warung Daun, Sabtu (21/2).

Menurut dia, hal itu memberikan jalan kepada warna negara yang memiliki kualitas untuk maju dalam pemilihan presiden. Keinginan warga negara dan partai kecil pupus setelah Mahkamah Konstitusi menolak pencalonan presiden independen dan syarat dukungan calon presiden.

Partai politik, kata Irman, dalam perekrutan calon presiden harus dilakukan dalam bentuk konvensi. "Partai harus membuka secara demokratis," katanya.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pencalonan presiden independen dan syarat dukungan calon presiden 20 persen suara.

Menurutnya, maju melalui partai politik harus memiliki modal uang cukup banyak dan koneksi dengan elite partai. "Partai politik itu seperti supermarket, apa yang diinginkan ada, namun harus melewati kasir dulu," katanya.

Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan partai tidak alergi dengan calon independen. Dia mencontohkan, dengan terbukanya calon independen pada pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) karena partai lokal belum terbentuk. Namun, kata dia, konstitusi telah menggariskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden melalui partai dan gabungan partai politik.

Menurut dia, Partai Golkar telah terbuka dalam pelaksanaan penyaringan calon presiden dan wakil presiden. "Namun tetap kami akan melihat kemunculan figur-figur itu dan mempertimbangkannya," katanya.(EKO ARI WIBOWO)

sumber: tempointeraktif

Capres Independen Redam Banyak Parpol

JAKARTA, JUMAT — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja berpendapat, partai politik seharusnya tidak perlu takut dan menutup pintu bagi capres independen melalui UU. Ia menilai, kehadiran calon independen akan mengurangi hasrat untuk melahirkan parpol baru. Sebab, setiap orang tidak lagi terkekang harus melalui parpol untuk meraih jabatan publik. Demikian dikatakan Sarwono pada diskusi "Amandemen dan Calon Perseorangan", di Gedung DPD, Jakarta, Jumat ( 20/2 ).

Dengan putusan MK yang menolak menganulir pasal mengenai syarat pengajuan pasangan capres/cawapres harus melalui parpol atau gabungan parpol, peluang calon independen pada Pemilu 2009 praktis tertutup.

"Pilkada membolehkan calon independen, pemilu kok tidak? Saya melihat ada kekhawatiran parpol dengan kehadiran calon independen. Padahal, parpol tidak perlu khawatir, karena calon independen justru bisa mengurangi parpol baru," kata Sarwono.

Menurut dia, sekuat-kuatnya calon independen, tidak akan mampu merajai dunia politik. "Jadi teman-teman parpol jangan khawatir. Kita kan ingin memberikan hak yang sama ke semua orang," lanjutnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, hak dan kesempatan seseorang yang dijamin UUD seharusnya diakomodasi. Akil merupakan satu dari tiga hakim yang berbeda pendapat dengan lima hakim yang menolak calon independen.

Akil mengatakan, tafsir terhadap UUD tidak hanya pada originally text. Penolakan terhadap judicial review yang diajukan Fadjroel Rahman dan kawan-kawan, salah satunya karena ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pasangan calon yang maju harus melalui parpol.

"Kalau lihat secara tekstual Pasal 6, memang berhenti di situ. Tapi saya berpendapat kita tidak bisa mendasarkan teori saja, tapi harus melihat realitasnya," ujar Akil.
Sumber: kompas

PAN Inginkan Munculnya Capres/Cawapres Alternatif

PADANG--MI: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir mengharapkan muncul calon presiden/wakil presiden (Capres/Cawapres) alternatif pada Pemilihan Presiden 2009 dan tidak setuju jika hanya kembali tambil 4L (lu lagi, lu lagi) atau wajah lama.

Hal itu ditegaskan Sutrisno di Sumbar, Kamsi (19/2). Ia mengharapkan, ada capres atau cawapres alternatif atau muncul pemimpin baru dan siapa orangnya tergantung koalisi antarpartai.

Menurut dia, koalisi antar partai untuk mengusung capres/cawapres akan terjadi menyusul menolakan Mahkamah Konstritusi (MK) terhadap gugatan penetapan syarat 20 persen suara Pemilu 2009 bagi satu partai politik untuk bisa mengusung capres/cawapres. "Kita (PAN) terima keputusan MK itu, meski berat buat memunculkan figur-figur baru, tapi harapan saya jangan calon presiden itu dua saja," kata Sutrisno.

Ia menyebutkan, dengan hasil keputusan MK, maka partai-partai harus berkoalisi, karena diperkirakan parpol yang akan mendapat 20 persen suara mungkin tidak ada. "Saya tidak yakin itu termasuk terhadap partai yang pada Pemilu 2004 mendapat 20 persen seperti Golkar dan PDI-Perjuangan yang memperoleh 19 persen suara," tambahnya.

Jadi mungkin tidak ada satu pun partai yang mencapai 20 persen dan mungkin hanya sekitar 15 persen seperti ditargetkan PAN. Karena itu diperlukan koalisi, kata Sutrisno. (Ant/OL-06)
sumber: media indonesia