Kaum Muda Harus Aktif di Parpol

Jakarta–Tekad kaum muda untuk tampil menjadi pemimpin pada pemilu 2009 harus disesuaikan dengan kondisi dan aturan perundang-undangan yang ada.

Keinginan menjadi pemimpin harus disertai dengan kesiapan dan keaktifan dalam partai politik tertentu. Tanpa relasi dengan partai politik, tekad akan sebatas tekad yang sulit terealisasi.
Hal itu ditegaskan pangamat politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf di Jakarta, Senin (29/10) pagi. “Tekad boleh-boleh saja dan kita mendukung tekad itu. Tetapi kan yang menentukan nanti partai politik. Apakah kaum muda yang bertekad menjadi pemimpin 2009 itu sudah memiliki partai politik atau tidak?” kata Maswadi Rauf.
Tanpa partai politik, katanya, tak mungkin sesorang dicalonkan jadi presiden-wakil presiden, sebab sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tampilnya seseorang jadi pemimpin pun tak bisa dipaksakan, tetapi melalui proses pematangan politik, apakah melalui partai politik atau organisasi sosial-politik lainnya.
“Mereka bisa mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik yang ada sekarang, kecuali mau ikut dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) bisa tanpa partai politik. Dalam pilkada bisa melalui calon independen, meski aturan detailnya belum jelas dan pasti diperberat,” ujar Maswadi Rauf.
Menjadi pemimpin, tambah Maswadi Rauf, tak hanya ditentukan oleh usia, meski semangat masyarakat saat ini menginginkan kaum muda. Hal yang dibutuhkan bangsa ini adalah kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dan menjawabnya dengan program-program pembangunan yang bisa dirasakan semua pihak.

Belum Sentuh Konsep
Ratusan pemuda dari berbagai elemen, Minggu (28/10) malam, berkumpul dan mendesak supaya para tokoh tua memberikan kesempatan bagi anak muda untuk memimpin bangsa. Namun, deklarasi tersebut masih belum menyentuh konsep ideologi politik maupun ekonomi. Deklarasi lebih banyak diisi kritikan-kritikan dan kesaksian dari beberapa pihak.
Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, pelaksanaan deklarasi itu merupakan kompromi di antara dua pemikiran yang berkembang di kalangan pemuda. Dalam beberapa forum, sebagian pihak sebenarnya menginginkan dibangunnya gerakan massa secara terkoordinasi, sedangkan sebagian lagi menginginkan supaya pemuda memunculkan tokoh pemimpin.
Keinginan untuk memunculkan pemimpin tersebut langsung ditentang oleh banyak pihak karena gerakan pemuda bisa diartikan hanya ingin merebut kekuasaan. Masyarakat padahal menginginkan republik baru yang didasarkan pada konsep strategi politik dan ekonomi yang berbeda dengan kondisi saat ini.
“Masalahnya bukan orang mudanya yang memimpin. Kalau hanya orang yang usianya muda tidak akan mengubah apa-apa, tapi yang dibutuhkan di sini adalah kepemimpinan muda dengan konsep Indonesia baru. Ini bisa terjadi kalau diikuti dengan pembentukan gerakan massa yang memiliki basis riil,” kata Usman.
Selain Usman, tokoh muda yang terlihat antara lain, Direktur Soegeng Sarjadi Sindicated Sukardi Rinakit, Fajroel Rachman, Ray Rangkuti (Direktur Lima), Chalid Muhammad (Direktur Walhi), Patra M. Zein (Direktur YLBHI), Faizal Basri (ekonom), Benny Susetyo, Sandiawan (masing-masing agamawan) dan Budiman Soejatmiko (politisi muda PDIP).
Menurut Usman, sampai saat ini belum ada platform yang jelas dari gerakan ini. Meski demikian, gerakan ini tetap akan dilanjutkan pada tahun 2008 mendatang dalam bentuk kongres pemuda seluruh Indonesia.
Sementara itu, Faizal Basri menyatakan tokoh tua saat ini telah gagal untuk membawa perubahan bagi Indonesia pascareformasi. Keberadaan para tokoh itu pun sebenarnya lebih untuk melindungi kepentingan maupun masalah mereka di masa lalu. “Tokoh muda sepakat bahwa sistem politik adalah demokrasi sosialis, sedangkan ekonomi adalah pasar sosial,” ujar Faizal.
Chalid menambahkan kebijakan tokoh tua telah membuat rakyat Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain. Ini terbukti banyak kekayaan alam di Indonesia yang dieksploitasi secara besar-besarkan oleh modal asing. Penduduk setempat hanya mendapatkan limbah industri dan kerusakan lingkungan yang mengganggu sosial ekonomi mereka.
sumber: sinar harapan .n