Senin, 23 Februari 2009

Anas: Pencapresan JK Didramatisasi

JAKARTA, MINGGU — Pernyataan kesiapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk bersaing dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mengubah strategi Partai Demokrat. Partai Demokrat tetap berkonsentrasi mengeruk suara pada pemilu legislatif pada 9 April 2009.

"Kami tidak melakukan perubahan strategi karena ini tidak terkait dengan perkembangan isu capres atau cawapres," ucap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik Anas Urbaningrum kepada Persda Network di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Anas, semenjak awal, Partai Demokrat telah menekankan kepada para caleg Demokrat untuk memandang semua caleg partai lain sebagai kompetitor. Caleg Demokrat mesti bekerja keras seperti yang ditegaskan sejak awal.

"Tidak ada yang bersantai-santai karena sudah merasa mendapat kursi. Semua diminta berjuang sungguh-sungguh," paparnya.

Anas menambahkan, kesediaan Kalla menjadi Capres dari Golkar pada dasarnya bukan hal yang aneh, dan kemudian membahayakan. "Ini hal yang wajar dalam demokrasi, inilah konsekuensi kita memilih demokrasi," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini justru menilai, kesiapan Kalla terkesan didramatisasi dalam peta perpolitikan nasional. "Saya kira tidak perlu didramatisasi, setiap partai berhak mengajukan kadernya menjadi capres, dan itu harus kita terima sebagai kewajaran. Bukan sesuatu yang aneh, dan berlebihan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, apalagi semenjak Kalla bersedia maju, hubungan dengan Presiden Yudhoyono di pemerintahan tetap berjalan baik hingga kini. "Beliau akan tetap menjalankan tugas dengan baik sampai selesai 20 Oktober 2009. Kami juga yakin tidak mengganggu hubungan pribadi, dan hubungan kerja dengan Presiden," tandasnya.

Anas memastikan, Partai Demokrat pun tak ikut latah dengan pencapresan Kalla. Partai Demokrat belum sama sekali menjaring sosok yang akan mendampingi SBY.

"Kita tetap berpegang pada konsentrasi pemilu legislatif, dan mendukung pemerintahan SBY-JK menyelesaikan tugas dengan baik. Urusan pilpres, cawapres dan lain-lain itu setelah pemilu legislatif," katanya. (Persda Network/ade)
sumber: kompas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar