Jakarta:Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mundur dari jabatan wakil presiden karena hubungan Yudhoyono-Kalla yang sudah tidak harmonis akan mengganggu jalannya pemerintahan. "Kalau masih bertahan justru menimbulkan masalah-masalah baru," kata Boni usai diskusi di Kafe Warung Daun, Sabtu (21/2).
Boni mencontohkan ketidakharmonisan hubungan itu dengan ketidaktahuan Presiden terhadap kegiatan Jusuf Kalla usai melawat ke Amerika Serikat.
Hubungan yang diprediksi semakin memburuk itu, kata Boni, bisa mengganggu kestabilan politik. "Ini bisa menyebabkan masyarakat tidak terurus," katanya. "Daripada semua bermain belakang, otomatis pemerintahan tidak berfungsi.".
Dia juga menyarankan semua partai yang beroposisi dengan pemerintah untuk menarik kadernya dari kabinet.
Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan tidak mungkin wakil presiden mundur dari jabatan di kabinet. "Presiden dan wakil presiden kan mau maju. Kalau presidennya yang mundur bagaimana. Ini kan bisa menimbulkan kevakuman pemerintahan," katanya. Sehingga, kata dia, konstitusi mengatur presiden dan wakil presiden tidak harus mundur.
Dia menambahkan, mundur dari kabinet juga akan merugikan calon itu jika akan maju dalam pemilihan. "Itu kan bisa dianggap kegagalan, jadi tanggung jawabnya," katanya.
Menurutnya, pernyataan Kalla yang akan maju dalam pemilihan, belum menjadi kepastian berakhirnya duet Yudhoyono-Kalla. "Masih tetap memperhitungkan hasil pemilu legislatif, bagaimana perolehan Golkar dan Demokrat," katanya.
Pengamat Hukum Universitas Mercu Buana, Irman Putrasidin, mengatakan anggota kabinet yang akan maju dalam pemilihan tidak perlu mundur. "Rakyat telah memilih untuk memimpin bangsa, kalau mundur bisa rusak bangsa ini," katanya. Kalaupun mundur, dia mengingatkan akan merugikan dua calon itu.(EKO ARI WIBOWO)
sumber: tempointeraktif
Boni mencontohkan ketidakharmonisan hubungan itu dengan ketidaktahuan Presiden terhadap kegiatan Jusuf Kalla usai melawat ke Amerika Serikat.
Hubungan yang diprediksi semakin memburuk itu, kata Boni, bisa mengganggu kestabilan politik. "Ini bisa menyebabkan masyarakat tidak terurus," katanya. "Daripada semua bermain belakang, otomatis pemerintahan tidak berfungsi.".
Dia juga menyarankan semua partai yang beroposisi dengan pemerintah untuk menarik kadernya dari kabinet.
Kader Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, mengatakan tidak mungkin wakil presiden mundur dari jabatan di kabinet. "Presiden dan wakil presiden kan mau maju. Kalau presidennya yang mundur bagaimana. Ini kan bisa menimbulkan kevakuman pemerintahan," katanya. Sehingga, kata dia, konstitusi mengatur presiden dan wakil presiden tidak harus mundur.
Dia menambahkan, mundur dari kabinet juga akan merugikan calon itu jika akan maju dalam pemilihan. "Itu kan bisa dianggap kegagalan, jadi tanggung jawabnya," katanya.
Menurutnya, pernyataan Kalla yang akan maju dalam pemilihan, belum menjadi kepastian berakhirnya duet Yudhoyono-Kalla. "Masih tetap memperhitungkan hasil pemilu legislatif, bagaimana perolehan Golkar dan Demokrat," katanya.
Pengamat Hukum Universitas Mercu Buana, Irman Putrasidin, mengatakan anggota kabinet yang akan maju dalam pemilihan tidak perlu mundur. "Rakyat telah memilih untuk memimpin bangsa, kalau mundur bisa rusak bangsa ini," katanya. Kalaupun mundur, dia mengingatkan akan merugikan dua calon itu.(EKO ARI WIBOWO)
sumber: tempointeraktif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar