Wiranto dan Rizal Ramli Capres Alternatif

[JAKARTA] Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dipastikan diusung sebagai calon presiden (capres) dari Golkar dalam pemilihan presiden (pilpres), Juli mendatang. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan JK, yang kini menjabat wakil presiden (wapres) bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar, di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (19/2) pagi.
Juru Bicara DPD Tingkat I Partai Golkar, Uu Rukmana mengungkapkan, sebanyak 33 DPD Tingkat I partai beringin telah memutuskan akan mengusung kadernya sebagai capres pada pilpres mendatang. Mereka menolak bila kadernya hanya menjadi calon wapres.

"Setelah melihat perkembangan-perkembangan yang ada kami sepakat Golkar akan mencalonkan kadernya sebagai capres," ujar Uu, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat tersebut

Uu menjelaskan, kesepakatan DPD tersebut akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) khusus Partai Golkar, yang akan digelar setelah pemilihan legislatif 9 April mendatang. Namun, dia tidak mau menyebutkan siapa kader yang akan diusung menjadi capres. "Yang jelas kita maunya capres bukan cawapres," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh mengungkapkan, bahwa kader yang akan diusung sudah mengarah ke figur JK. Anwar, yang juga Gubernur Sulbar tersebut menegaskan, adalah hal yang wajar jika partai besar, seperti Golkar, mengusung ketua umumnya sebagai capres. "Kami akan mendukung sepenuhnya pencalonan Pak Jusuf Kalla sebagai capres," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPD I Golkar Provinsi Lampung, Alzir Dianis Tabrani. Mantan Gubernur Lampung tersebut, secara tegas mengungkapkan, keputusan untuk mengusung kader Golkar sebagai capres adalah harga mati bagi partainya. "Kami akan mendukung Pak Ketua Umum menjadi capres," ujar Alzir.

Kesepakatan DPD-DPD tersebut semakin mempertegas keretakan hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kesepakatan itu pula juga menegaskan kemungkinan besar Golkar tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat.


Diputuskan di Rapimnas

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, sikap dan kesepakatan DPD Tingkat I itu merupakan usulan yang akan ditampung. Ketua Umum Partai Golkar tentu akan menjadikan masukan itu sebagai pertimbangan. "Yang pasti, penetapan capres Partai Golkar akan dilakukan dalam rapat pimpinan nasional setelah pemilu legislatif," ujarnya.

Dia menambahkan, DPD harus menyampaikan sikap mereka secara tertulis, tapi tidak dalam konteks ranking. Masukan-masukan itu akan disurvei dulu, untuk kemudian diambil keputusan dalam rapimnas.

"Mekanisme pemilihan calon presiden Partai Golkar memang belum ditetapkan. Yang pasti, DPD yang akan diambil suaranya. Bisa saja dalam pengambilan suara itu akan aklamasi," katanya.
sumber: suara pembaharuan